Kamis, 18 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Pembahasan Ranperda Tenaga Kerja masih Berkutat Pada Redaksional

24 Juni 2019, 22: 58: 34 WIB | editor : Nyoman Suarna

Pembahasan Ranperda Tenaga Kerja masih Berkutat Pada Redaksional

RAPAT: Suasana rapat pembahasan lanjutan ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang dipimpin ketua pansus yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta, Senin (24/6). (HUMAS DPRD BALI FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Pembahaan Rancangan Perda (Ranperda) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di DPRD Bali berlanjut kembali Senin (24/6). Pembahasan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta tersebut, masih berkutat pada redaksional atau bunyi-bunyi pasal dalam rancangan aturan tersebut.

Sejumlah fokus bahasan terkait persoalan ketenagakerjaan diulas di dalamnya. Salah satunya menyangkut status tenaga magang. Apalagi pemagangan, belakangan ini kerap diterapkan dalam dunia kerja. Tapi celakanya, tenaga magang ditengarai kerap menjadi sasaran eksploitasi.

Padahal sejatinya, menurut Parta, tujuannya pemagangan itu untuk meningkatkan keterampilan serta memberi pengalaman dunia kerja bagi fresh graduate. Di samping itu, magang juga bisa dimanfaatkan sebagai lompatan sembari mencari pekerjaan tetap.

“Tapi situasi ini, di banyak tempat (perusahaan), memberlakukan tenaga magang ini malah dieksploitasi. Meskipun tidak semua perusaan seperti itu. Karena siapa sih yang tidak senang dapat fresh graduate. Sekalipun belum cakap. Tapi upahnya dibayar secara tidak jelas. Makanya kami (ingin) batasi dengan perda,” sebut Parta di sela jeda pembahasan.

Dia menambahkan, posisi tenaga kerja magang ini paling tidak jelas statusnya. Baik dari sisi waktu kerjanya serta besaran upahnya. “Banyak perusahaan menghindari upah (minimum) dengan memagangkan orang berlama-lama. Dengan berbagai istilah, misalnya perintis,” bebernya.

Karena itu, sambung dia, dalam perda yang sedang disusun sekarang, pekerja magang mesti mendapatkan upah minimum. Selain itu, masa pemagangan juga dibatasi maksimal satu tahun. Tidak boleh diperpanjang lagi. “Karena (tenaga magang) kerjanya hampir sama dengan pekerja tetap. Masak kerja terus-terusan tanpa status tidak jelas. Upah juga tidak jelas. Ini yang harus diperbaiki. Pastikan (magang) tidak boleh satu tahun diperpanjang lagi. Maksimal satu tahun dan diberikan upah minimum,” tegasnya.

Sejatinya, sambung Parta, pemagangan juga wajib dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di kabupaten/kota. Tembusannya ke Disnaker Bali. “Tapi selama ini di kabupaten tidak ada dilaporkan,” bebernya.

Selain mengulas soal tenaga magang, pembahasan Senin (24/6) juga mengangkat soal kewajiban pemerintah untuk menyediakan dana bagi tenaga kerja di Bali, guna meningkatkan pengalaman melalui mekanisme uji kompetensi. Kewajiban ini kelak bisa menjadi sebuah keharusan. Tentu akan menjadi batu sandungan bagi para tenaga kerja di Bali. Terutama mereka yang belum memiliki biaya. Apalagi mereka yang baru bekerja. “Terutama mereka yang belum memiliki biaya secara pribadi. Apalagi mereka baru bekerja enam bulan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, hampir lima puluh persen dari tenaga kerja tidak mampu untuk menyiapkan biaya untuk kepentingan uji kompetensi. “Kalau kondisi itu dibiarkan terus, saat ujian menjadi sebuah keharusan, seperti di pemerintah, nanti pekerja di Bali akan tertinggal. Tidak bisa bersaing lantaran mereka tidak bisa memenuhi satu persyaratan,” imbuhnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia