Kamis, 18 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

DLHK Denpasar Minta Pelanggar Perda Diberi Sanksi Lebih Berat

25 Juni 2019, 22: 53: 57 WIB | editor : Nyoman Suarna

DLHK Denpasar Minta Pelanggar Perda Diberi Sanksi Lebih Berat

TIPIRING: Sidang Tipiring yang digelar Pemkot Denpasar di Kantor Camat Denpasar Utara, Selasa (25/6). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Sebagai upaya memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan daerah (perda), Pemkot Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersama Satpol PP kembali menggelar sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Sidang yang berlangsung Selasa (25/6) itu digelar di Kantor Camat Denpasar Utara, dipimpin hakim Gusti Ngurah Partha, didampingi panitera Ida Ayu Andari Utami. Sayangnya dari 16 orang yang diajukan ke sidang, hanya tiga orang yang hadir.

“Kami sangat kecewa dengan kesadaran masyarakat yang sangat minim, dan belum paham tentang penegakan perda. Maka bagi yang tidak hadir saat ini, akan disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar,” kata Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLHK Denpasar Ida Ayu Indi Kosala Dewi usai sidang.

Karena itu, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar Perda Kota Denpasar itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan hakim untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada para pelanggar. Dengan demikian, pihaknya berharap agar masyarakat lebih tertib dalam berusaha, dan mengikuti peraturan di Kota Denpasar, khususnya Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Regulasi ini bertujuan mendisiplinkan masyarakat dalam berusaha dan mengurangi pencemaran di lingkungan Kota Denpasar.

Hal itu diamini Kabid Penegakan Perda Satpol PP Denpasar I Made Poniman, yang menegaskan, sidang Tipiring ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Perda. Tapi melihat kehadiran para pelanggar saat sidang digelar, pihaknya menilai etika dari pelanggar amat kurang.

Sehingga untuk memberikan efek jera dan tidak ditiru masyarakat, pihaknya berharap agar hakim dalam sidang selanjutnya dapat memberikan sanksi yang lebih berat. Dengan demikian, para pelanggar akan berpikir untuk melakukan pelanggaran.

Lebih lanjut dia menambahkan, Satpol PP sebagai penegak perda telah memberikan sosialisasi dan pembinan kepada masyarakat, namun masih ada saja yang melanggar. Untuk itu, penegakan peraturan, termasuk menggelar sidang Tipiring akan terus dilakukan secara berlanjutan di tempat-tempat terbuka.

Sementara itu, saat sidang Selasa (25/6), majelis hakim menjatuhkan denda beragam. Mulai Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta kepada tiga pelanggar perda. Jumlah tersebut terdiri dari dua orang pembuang limbah ke sungai, dan satu orang menaruh barang dagangan di trotoar.

Terkait putusan hakim itu, salah satu pelanggar yang divonis denda mengaku menyesal telah membuang limbah tempe tahu ke sungai. Tak pelak uangnya pun melayang Rp 1,5 juta. Agar tidak terulang lagi, pihaknya akan membuat tempat pembuangan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku.

(bx/wid/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia