Rabu, 29 Sep 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Ombudsman RI Buka Posko PVL Ombudsman Mesadu

26 Juni 2019, 22: 50: 16 WIB | editor : Nyoman Suarna

Ombudsman RI Buka Posko PVL Ombudsman Mesadu

POSKO PVL: Suasana Posko PVL Ombudsman Mesadu yang dibuka Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Rumah Pintar, Denpasar. (ARI KESUMA FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali,  Rabu (26/6) mengadakan program jemput bola dengan membuka posko PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) on the spot Pengaduan Pelayanan Publik di Rumah Pintar, Denpasar. Posko PVL Ombudsman Mesadu tersebut terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Nyoman Sri Widhiyanti dari Ombudsman Bali menyampaikan, program jemput bola di Rumah Pintar Denpasar tersebut, rencananya berjalan hanya satu hari. Akan tetapi, belum diambil keputusan pasti, karena masih akan melihat keadaan ke depan.

Baca juga: Penyuluh Bahasa Bali Temukan Lontar yang Terakhir Dibuka 1977

 “Ini kegiatan kami, istilahnya jemput bola. Kebetulan ada PPDB, jadi kami bertempat langsung di Rumah Pintar. Langsung ke lapangan dan tidak lagi hanya menerima di Kantor Ombudsman Bali. Jadi namanya Ombudsman Masadu, dengan langsung di lapangan menerima pengaduan dan verifikasi laporan,” jelasnya.

Untuk sementara, Posko Ombudsaman Masadu hanya ada di Denpasar. Sedangkan untuk kabupaten lain, pihaknya tetap ada pengawasan langsung ke bawah. “Kalau yang sekarang memang kami membuka resmi, tapi yang lain, kami datang langsung ke sekolah-sekolah,” jelasnya.

Saat wawancara Bali Express (Jawa Pos Group) Rabu (26/6), ia mengatakan, sudah ada lima pengaduan resmi. Selain itu, masyarakat yang berkonsultasi juga banyak. Misalnya, konsultasi terkait tidak diterima lewat jalur A, nanti lewat jalur apalagi? Zonanya seperti apa?

 “Sama seperti dinas, tapi mereka minta informasi. Juga ada yang konsultasi, sebenarnya dia jalur miskin, tetapi pihak sekolahnya menyuruh dia ke jalur zonasi jarak terdekat. Jadi salah mendapatkan informasi dari sekolah,” paparnya.

Dia menambahkan, masyarakat yang konsultasi tidak hanya masalah masuk SMP, tetapi juga terkait masuk SD/SMA.

Dari beberapa laporan yang masuk, dia bersama Ombudsman Bali telah diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar dengan pihak Telkom terkait penentuan jarak.

Lebih lanjut, Sri Widhiyanti menyampaikan, saat Ombudsaman Mesadu menerima laporan, juga langsung ditindaklanjuti. Karena merupakan bagian reaksi cepat yang harus ditindaklanjuti. Walaupun verifikasi laporan yang Ombudsman berikan sebenarnya tidak membuat situasi yang dialami masyarakat seketika berubah. “Karena pada intinya, dia ingin mendapatkan kejelasan sistem ini. Akan tetapi, dia juga minta keadilan. Makanya ini, jika dia terbukti domisilinya ada kecurangan dan sebagainya, akan dicoret dan tidak lolos verifikasi faktual,” jelasnya.

(bx/wid/man/JPR)

 TOP