Jumat, 24 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

PAD Badung Kembali Dikoreksi dari Rp 6,7 T Menjadi Rp 5 T

06 Juli 2019, 09: 51: 14 WIB | editor : I Putu Suyatra

PAD Badung Kembali Dikoreksi dari Rp 6,7 T Menjadi Rp 5 T

DOKUMEN: Ketua DPRD Badung, Putu Parwata (dua dari kiri) menerima dokumen Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Badung 2018, rancangan APBD Tahun 2020, dan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan 2019 dari Ketua TAPD Badung, Wayan Adi Arnawa Jumat (5/7) (DPRD BADUNG FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Jumat (5/7) kemarin menyerahkan dokumen Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Badung Tahun 2018, dan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan 2019 ke DPRD setempat. Dokumen tersebut diserahkan Sekda Badung Wayan Adi Arnawa didampingi Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, dan Kepala BKAD Ketut Gede Suyasa. Dokumen diterima langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata.

Sekda Badung Wayan Adi Arnawa yang juga Ketua TAPD Kabupaten Badung mengatakan, penyerahan dokumen tersebut sesuai dengan amanat konstitusi, yakni pemerintah daerah wajib menyerahkan dokumen tersebut ke lembaga dewan untuk dievaluasi. “Untuk penyerahan dokumen KUA perubahan 2019, ada sejumlah poin yang dilakukan perubahan. Dari pendapatan yang awalnya di induk kami pasang Rp 6,7 triliun, di perubahan kami lihat capaian realisasi ada penurunan. Sehingga perlu ada langkah cepat sebagai Ketua TAPD untuk menangani tersebut, dengan menyandingkan program dengan dana viskal kita yang ada saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut birokrat asal Desa Pecatu ini mengatakan, untuk rasionalisasi anggaran ada saat ini sekitar Rp 1,7 triliun dan APBD bisa menjadi Rp 6,1 triliun, dari angka sebelumnya yang mencapai Rp 7 triliun lebih. “Untuk pendapatan asli daerah (PAD) kami rancang menjadi Rp 5 triliun lebih di perubahan ini,” terangnya.

Sedangkan Ketua DPRD Badung Putu Parwata usai menerima dokumen tersebut mengatakan, dari rancangan struktur perubahan APBD 2019 yang awalnya pendapatan dalam APBD 2019 dipasang Rp 7,8 triliun. Kini dirasionalisasi menjadi Rp 6,2 triliun. Jadi ada selisih sekitar Rp 1,6 triliun.

Kemudian belanja di APBD Induk 2019  dirancang sebesar Rp 7,9 triliun. Kini dirasionalisasi menjadi Rp 6,2 triliun. Jadi ada selisih Rp 1,7 triliun. Untuk belanja tidak langsung yang sudah disepakati dalam APBD 2019 sebesar Rp 4,1 triliun tidak ada perubahan. “Untuk belanja langsung yang awalnya disepakati Rp 3,8 triliun dirancangan APBD perubahan, turun Rp 1,7 triliun. Itu selisihnya mencapai Rp 2 triliun. Kenapa terjadi seperti ini, kami ingin APBD kita realistis. Kami tidak mau kecolongan yang telah disepakati di tahun 2018, 2019 dan 2020 nanti tidak berubah lagi. Maka itu kami hitung potensi lagi,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya tidak ingin juga gegabah menetapkan rancangan APBD. Sebab pertanggungjawabannya kepada masyarakat. “Kami ingin yang pasti saja. Untuk itu, kami minta kepada Bapenda Badung, jangan bermain-main. Dari yang semula target pendapatan dari PAD semula Rp 6,7 triliun, tampaknya diturunkan kembali Rp 1,7 triliun. Jadi pendapatan di perubahan ini menjadi Rp 5 triliun. Hal ini akan menjadi pertimbangan dewan, agar Bapenda konsisten. Agar tidak lagi ada perubahan APBD dan program untuk masyarakat,” paparnya.

Untuk tahun 2020, pihaknya tidak mau target yang menghayal lagi. “Berapa pendapatan bisa diberikan pada Badung? Harus dihitung secara teliti. Saat ini kan hitungan pesimis. Tahun 2020 kami harapkan bisa naik, dan akan terjadi silpa. Sehingga postur APBD di tahun 2020 akan menjadi perubahan, karena ada silpa,” ungkapnya.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia