Rabu, 24 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Pak Oles: KB Bali, Nyoman dan Ketut “Anak” Pemda

08 Juli 2019, 10: 16: 20 WIB | editor : I Putu Suyatra

Pak Oles: KB Bali, Nyoman dan Ketut “Anak” Pemda

I Gede Ngurah Wididana (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang Program Keluarga Bencana (KB) ala Krama Bali. Ingub ini bukan lagi mengancurkan dua anak cukup, namun dikaitkan dengan kearifan lokal yaitu menjadi empat anak, Wayan, Made, Nyoman dan Ketut. Ingub bernomor 1545 tahun 2019 tentang sosialisasi program keluarga berencana (KB) krama Bali itu diteken pada 14 Juni 2019 lalu.

Menurut I Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles, intruksi Gubernur ini mesti diikuti dengan kebijakan lain. Yang mampu menopang, langkah Gubernur mempertahanakn kearifan lokal yaitu empat anak. “Mesti ada kebijakan lain, untuk mensukseskan Intruksi Gubernur Bali ini. Yaitu mempertahankan empat anak, sesuai dengan kearifan lokal Bali,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Ketua Bapilu DPD Demokrat Bali ini mengatakan, memang di Bali semakin jarang untuk anak ketiga yaitu Nyoman dan anak keempat yaitu Ketut. Karena Bali termasuk sukses menerapkan KB secara nasional, yaitu KB dua anak cukup, laki perempuan sama saja. Ada tujuan pemerintah dulu mengeluarkan kebijakan KB dua anak cukup. Yaitu orang tua bisa memberikan fasilitas lebih, merancang keluarga yang berkualitas, dan mampu mendukung pendidikan anak sampai jenjang tertinggi. “Dasarnya jelas, untuk mampu menata keluarga yang berkualitas,” jelas politisi asal Bengkel, Buleleng ini.

Pak Oles lebih lanjut mengatakan, ketika ada langkah pemerintah untuk menerapkan KB empat anak ala Krama Bali, harus bisa ditopang oleh pemerintah untuk mampu menjadikan keluarga berkualitas. Artinya ketika mesti ada anak ketiga dan keempat, harus ada campur tangan pemerintah untuk mendukungnya. “Jadi negara-negara maju, yang merasa jika warganya mulai malas punya anak banyak, bahkan semakin banyak tidak punya anak, menerapkan kebijakan seperti memberikan subsidi terhadap warganya yang mau punya anak, atau mau punya anak banyak,” urainya.

Misalnya Singapura, Jepang dan lainnya. Ada kebijakan pemerintah yang mendukung dengan memberikan insentif atau subsidi terhadap keluarga itu. “Misalnya, mulai hamil, mulai lahir, mulai bayi, sekolah dan seterusnya, harusnya ada kebijakan pemerintah untuk mensubsidi anak Nyoman dan Ketut,” imbuh salah satu pengusaha sukses di Bali ini.

Mantan Ketua DPD Hanura Bali ini mengatakan, sejak hamil mesti dibantu pemerintah untuk biaya periksa dokter, melahirkan mesti gratis, dan subsidi selanjutnya sampai bisa kuliah. “Ini yang bisa nanti merangsang, masyarakat mau menambah anak. Jangan kebijakan seperti memerintahkan, tapi tidak ada peran pemerintah untuk menopang suksesnya kebijakan ini,” sambung mantan Calon Wakil Gubernur Bali ini.

Istilahnya, mesti ada kebijakan lanjutan untuk memberikan dorongan bagi masyarakat. “Kasarnya anak Nyoman dan Ketut, menjadi anak Pemda Bali,” pungkas alumnus Faculty of Agriculture Universitas of The Ryukyus Jepang ini. 

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia