Kamis, 22 Aug 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dewan Pertanyakan Pemutihan Biaya Perawatan Pengungsi Karangasem

08 Juli 2019, 20: 10: 47 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dewan Pertanyakan Pemutihan Biaya Perawatan Pengungsi Karangasem

AA Gde Sayang Suparta (I MADE MERTAWAN/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, SEMARAPURA - Rencana Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melakukan pemutihan biaya perawatan pengungsi Gunung Agung Karangasem 2017 yang dirawat di RSUD Klungkung mendapat respon dari Fraksi Gerindra DPRD Klungkung. Sebab, hingga saat ini belum ada pernyataan dari Pemkab Karangasem yang menyatakan tidak mampu membayar tunggakannya.

“Alasan menghapus itu apa,” ujar Ketua Fraksi Gerindra AA Gde Sayang Suparta didampingi anggotanya I Nengah Mudiana, Senin (8/7).

Sayang Suparta pun menegaskan, sikap kritis fraksinya bukan gara-gara Suwirta keluar dari Gerindra. Namun lebih pada pertanggungjawaban Suwirta terhadap rencana yang mulai dikaji tersebut. Pihaknya tidak ingin warga Klungkung yang nunggak pembayaran dikejar-kejar. Sedangkan warga lain malah diputihkan. Semestinya, lanjut dia, Pemkab Klungkung lebih aktif menagih piutang ke Karangasem. Apalagi dari sisi Pendapatan Daerah (PAD), Karangasem lebih besar ketimbang Klungkung. Kalau memang Karangasem ternyata tidak mampu membayar, masih ada provinsi, bahkan pemerintah pusat yang harus tanggung jawab, karena itu bencana alam.

“Kenapa harus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Klungkung yang dikorbankan,” jelas politikus yang sering komunikasi menggunakan Bahasa Inggris itu. Lanjut anggota dewan asal Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung itu, pemutihan akan berdampak terhadap pendapatan jasa pelayanan (jaspel) petugas medis, paramedis dan pegawai RSUD Klungkung.

Tak jauh beda dengan Fraksi Gerindra, anggota dewan lainnya Gde Artison Andarawata juga menyoroti hal itu. Anggota Fraksi Demokrat itu mempertanyakan karena sejauh ini belum ada pernyataan dari Pemkab Karangasem bahwa tidak bisa membayar utangnya. “Kalau sekarang diputihkan, itu politis. Terlalu dini,” ujar Soni- panggilang akrab Gde Artison Andarawata.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Klungkung dr. I Nyoman Kesuma mengatakan, belum ada mendapat tanggapan resmi dari petugas medis, para medis dan pegawai rumah sakit yang jaspelnya terancam hilang akibat pemutihan. Kesuma mengakui baru beberapa dokter yang siap merelakan jaspelnya saat ngobrol dengan Suwirta belum lama ini. “Sekarang kan masih dikaji. Nanti kalau misalnya jadi pemutihan, baru sampai sampaikan. Sudah sih sempat disampaikan saat apel, tapi belum tahu bagaiman responnya,” terang Kesuma.

Diberitakan sebelumnya, Suwirta berencana melakukan pemutihan biaya perawatan pengungsi erupsi Gunung Agung Karangasem 2017.  Pemutihan biaya perawatan pengungsi yang sempat dirawat di RSUD Klungkung tersebut atas dasar kemanusian.

Biaya perawatan pengungsi di RSUD Klungkung sekitar Rp 1,5 miliar. Baru dibayar Rp 78 juta menggunakan dana pemerintah pusat. Artinya masih ada Rp 1,4 miliar lebih belum dibayar. Untuk pemutihan piutang tersebut, Suwirta sudah berkoordinasi dengan Direktur RSUD Klungkung dr. I Nyoman Kesuma, dan telah menugaskan Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra melakukan kajian. “Kami bicara dari sisi kemanusian. Dari sisi aturan. Dari sisi kemanusian tidak mungkin masyarakat Karangasem mau berutang,” ujar Suwirta Rabu (26/6) lalu. Ia juga mengungkapkan bahwa piutang yang terlalu lama tidak dilunasi maka menganggu pembukuan.

Untuk memuluskan rencana itu, Suwirta langsung komunikasi dengan dokter agar mengikhlaskan jaspelnya. Tercatat sekitar Rp 600 juta jaspel dari biaya perawatan tersebut.

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia