Kamis, 22 Aug 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Kasus Korupsi Perbekel Gadungan Tak Jadi Dibawa ke Pengadilan

09 Juli 2019, 19: 12: 21 WIB | editor : I Putu Suyatra

Kasus Korupsi Perbekel Gadungan Tak Jadi Dibawa ke Pengadilan

BALI EXPRESS, TABANAN - Kelanjutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Perbekel Desa Gadungan I Wayan Muliartana hingga kini masih belum jelas. Berkas kasusnya masih terus bolak balik antaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan dan Polres Tabanan lantaran masih ada alat bukti yang kurang sehingga belum bisa dilimpahkan ke Pengadilan. Namun belakangan kasus itu disebut-sebut telah diserahkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). Alias tak maju ke kejaksaan maupun pengadilan negeri.

Mengenai perkembangan kasus dugaan korupsi dengan nominal Rp 13 Juta lebih itu, Kasi Pidsus Kejari Tabanan Ida Bagus Alit Ambara Pidada mengatakam bahwa update terakhir adalah berkas kasusnya P19 alias dikembalikan ke penyidik Polres Tabanan. "Posisi kemarin P19, jadi untuk kelanjutannya mungkin bisa ditanyakan ke Polres Tabanan, karena penyidikannya ada di Polres Tabanan," tegasnya.

Sebelumnya berkas kasus yang telah dilimpahkan oleh penyidik Polres Tabanan ke Kejari Tabanan sudah bolak balik lantaran penyidik tak bisa melengkapi alat bukti yang dianggap jaksa masih kurang. Alit Ambara pun menambahkan jika pada pengembalian berkas terakhir pihaknya hanya memberikan petunjuk mengenai unsur pasal. "Yang terakhir kita cuma berikan petunjuk mengenai unsur pasal saja," imbuhnya.

Sementara itu Kanit Idik III Satreskrim Polres Tabanan Ipda I Made Rai Sunirta menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan gelar perkara bersama KPK RI dan Polda Bali pada tanggal 14 Mei 2019 lalu. Dan hasilnya, kasus tersebut dilimpahkan ke APIP Pemkab Tabanan. "Memang diakui ada aturan yang dilanggar hanya saja itu disebut bukan menyebabkan kerugian negara sehingga hasil eksposenya dilimpahkan ke APIP," paparnya saat dikonfirmasi Selasa (9/8).

Atas hal tersebut maka kasus itu per bulan Juni 2019 telah dilimpahkan ke APIP. "Dalam penyelesaian kasus kita ada 3 tahap, nah saat ini kita tempuh tahap ketiga yaitu dilimpahkan ke instansi diluar Polri, dan ini sudah ditembuskan ke Polda dan KPK,

" tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Inspektorat Tabanan Gede Urip Gunawan membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan bahwa saat ini setelah kasus tersebut dilimpahkan ke APIP, pihaknya pun telah membentuk tim untuk menelaah kasus tersebut. "Tim sudah dibentuk berdasarkan Surat Keterangan (SK)," ungkapnya.

Selanjutnya tim akan melakukan investigasi dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dimana pada hari Kamis lalu, tim juga sudah berkoordinasi dengan Polres Tabanan dan melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tabanan. "Dan kemaren tim inspektorat sudah meminta dokumen-dokumen yang bisa mendukung proses pemeriksaan ke Polres Tabanan," paparnya.

Sedangkan salah seorang sumber terpercaya menuturkan bahwa jaksa sendiri menyadari ada aturan yang dilanggar meskipun kasus tersebut tidak menimbulkan kerugian negara. Hanya saja jaksa lebih berpatokan pada keterangan tersangka yang tidak mengakui perbuatannya. Dan penyidik Polres Tabanan pun menilai kasus tersebut telah cukup bukti. "Padahal itu ada UU korupsi yang belum tentu bersentuhan dengan kerugian negara," ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Disamping itu penyidik Polres Tabanan juga telah meminta keterangan dari 4 orang saksi ahli termasuk ahli hukum pidana, hingga ahli bahasa yang menyampaikan memang ada bahasa pemaksaan yang disampaikan oleh tersangka dan menguntungkan diri sendiri. Sedangkan oleh jaksa adanya unsur pemaksaan itu termentahkan. "Penyidik diberikan petunjuk untuk mencari unsur kekerasannya, sedangkan penyidik sudah meminta keterangan ahli bahasa, dari ucapan tersangka disana ada unsur pemaksaan," imbuhnya.

Disisi lain menurut sumber, pasal yang ditetapkan oleh penyidik juga sudah jelas yakni pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. "Petunjuk jaksanya saja yang tidak jelas, dan kasus ini tidak bisa berpatokan pada jumlah kerugian saja, tetapi ada unsur perbuatan melawan hukumnya. Apalagi jelas-jelas ada keterangan tersangka yang tidak sesuai fakta, katanya uang itu digunakan untuk membayar patung, padahal patungnya sudah dibayar sebelumnya," pungkas sumber.

Sebelumnya diberitakan bahwa Perbekel Gadungan diduga melakukan pungli terhadap truk masuk yang membeli tanah galian C di wilayah Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan. Dugaan pungli yang dilakukan Perbekel Gadungan sebesar Rp 13 juta yang dilakukan sejak awal Januari hingga April 2018. 

Perbekel Gadungan Wayan Muliartana memungut per truk yang membeli tanah ke galian C sebesar Rp 30.000. Pungutan itu tidak dilakukan dirinya sendiri melainkan lewat salah satu pemilik galian C. Hanya saja menurut Muliartana hal tersebut sudah sesuai kesepakatan. Mengingat sepanjang jalur galian C, infrastruktur menjadi rusak. Bahkan diakui Muliartana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan pusat pemerintahan desa, bukan digunakannya untuk keperluan pribadi. Ia mengatakan jika uang tersebut digunakan untuk membeli patung yang dipasang di pusat pemerintahan Desa Gadungan.

(bx/ras/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia