Kamis, 22 Aug 2019
baliexpress
icon featured
Bali

PPDB Jadi Masalah Terus, Parta Minta Pemerintah Kontrol Sekolah Swasta

09 Juli 2019, 21: 08: 47 WIB | editor : I Putu Suyatra

PPDB Jadi Masalah Terus, Parta Minta Pemerintah Kontrol Sekolah Swasta

Nyoman Parta (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Sejak diterapkan, Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) selalu menuai persoalan. Tak ayal, PPDB seperti menjadi masalah tahunan di awal tahun ajaran baru.

Lantaran itu, agar rekrutmen siswa baru tidak terus menuai ganjalan, pemerintah seharusnya mempersiapkan jalan keluarnya sejak sekarang.

Selain menyiapkan daya tampung yang memadai dengan menyiapkan ruang belajar atau unit sekolah baru, kontrol terhadap sekolah swasta juga dirasa sangat diperlukan. Seperti ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta.

Menurutnya, kontrol terhadap tata kelola sekolah swasta oleh pemerintah sangat diperlukan. Sebab, sekolah swasta sebagai komponen penyelenggara pendidikan tidak bisa semata memikirkan soal "bayaran".

Di luar itu, sekolah swasta punya tanggung jawab sosial. Sama seperti rumah sakit swasta, sekolah swasta juga wajib memberi ruang dan kesempatan bagi yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan.

“Jangan sampai memungut biaya terlalu besar. SPP besar. Uang pembangunan besar. Akhirnya semua menginginkan (sekolah) negeri. Yang sudah (sekolah) di swasta akhirnya ke negeri juga,” sebut Parta, Selasa kemarin (9/7).

Dia menegaskan, pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah. Sekalipun penyelenggaranya pihak swasta. Sehingga pihak sekolah swastapun tidak bisa menerapkan bisnis murni dalam urusan wajib ini.

“Bukan bisnis seperti jual saham. Tanggung jawab pribadi. Ini (pendidikan) urusan wajib. Urusan membangun generasi. Kalau dibiarkan berkembang dengan hukum pasar, bukan pendidikan namanya,” tukasnya.

Karena itu, Parta menegaskan, diperlukan adanya regulasi yang mengatur tata kelola sekolah swasta yang disesuaikan dengan azas kepatutan dan kepantasan. Menurutnya, selama ini pemerintah kurang membangun koordinasi yang kokoh dengan pihak sekolah swasta.

“Bukannya kami tidak percaya pada (sekolah) swasta. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, baru terasa kroditnya,” jelasnya.

Padahal, di sisi lain, sekolah swasta juga ingin mendapatkan anak didik. Karena di sana ada guru-guru maupun tenaga administrasi yang memerlukan pekerjaan. “Tapi di lain sisi ada juga (sekolah) swasta yang memanfaatkan situasi (krodit) ini,” pungkasnya.

Bukannya sekolah swasta juga akan mendapatkan BOSDa (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)? Menurutnya, tidak semua sekolah bersedia menerima bantuan itu. Menurutnya, ada kemungkinan mereka menolak untuk meghindar dari proses pertanggungawaban.

“Biar tidak ada campur tangan pemerintah. Padahal, bukan berarti tidak menerima BOS, pemerintah tidak boleh turut campur tangan. Karena pendidikan itu urusan wajib pemerintah. Urusan wajib negara,” tegasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia