Rabu, 20 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

PPDB Kacau, Koster “Ngamuk” di Dewan, Tahun Depan Bikin Aturan Sendiri

11 Juli 2019, 06: 20: 38 WIB | editor : I Putu Suyatra

PPDB Kacau, Koster “Ngamuk” di Dewan, Tahun Depan Bikin Aturan Sendiri

LUAPKAN KEKESALAN: Gubernur Koster saat menyampaikan jawaban atas pandangan masing-masing fraksi di DPRD Bali, Rabu (10/7). Di momen inilah dia menyampaikan kekesalannya terkait kisruh PPDB tahun ini. (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 rupanya benar-benar membuat Gubernur Bali, Wayan Koster, kesal. Kekesalannya itu diluapkan kemarin, Rabu (10/7), dalam Sidang Paripurna di DPRD Bali.

Kebetulan kemarin dia menyampaikan jawaban atas pandangun umum fraksi-fraksi di DPRD Bali terkait pencabutan Perda tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Ranperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

 Tidak hanya menyampaikan kekesalannya. Koster juga mengeluarkan tudingan. Bahwa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 yang jadi dasar pelaksanaan PPDB.

 Karena itu, di tahun depan, saat PPDB kembali digelar, dirinya akan menerbitkan aturan main sendiri dalam bentuk pergub atau peraturan gubernur. Tidak sepenuhnya lagi mengadopsi aturan yang tertuang dalam Permendikbud 51 Tahun 2018.

 Selain mengatakan akan membuat pergub, Koster terang-terangan meminta maaf kepada masyarakat Bali. Khususnya para orang tua yang kelimpungan mengurus anaknya dalam mencari sekolah. “Atas persoalan atau kendala PPDB, baik SMA maupun SMP, sekalipun SMP itu tanggung jawab kabupaten/kota, tapi ini (SMP) ini bagian dari krama Bali, saya selaku Gubernur Bali memohon maaf kepada masyarakat krama Bali,” tukas Koster.

 Selain itu, dirinya juga berkomitmen bahwa persoalan PPDB yang terjadi di tahun ini tidak akan terulang lagi di tahun depan. “Saya tidak mau jadi orang yang bodoh dalam urusan ini. Karena lama mengurus hal ini (pendidikan),” tegasnya lagi.

 Dalam pernyataannya di hadapan peserta sidang paripurna, Koster mengakui pelaksanaan PPDB di tahun ini tidak berjalan dengan baik. Namun, dia menegaskan, persoalan yang terjadi di Bali juga dialami di provinsi lainnya.

 Dari situlah dia menyebutkan bahwa sumber persoalan PPDB ada pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Menurutnya, aturan itulah yang memicu terjadinya masalah dalam PPDB. “Tidak saja mengorbankan hak peserta didik, tapi juga mengganggu penyelenggaraan sistem pendidikan secara nasional. Dalam konteks membangun mutu pendidikan,” imbuhnya.

Selaku mantan anggota DPR RI Komisi X yang salah satunya membidangi urusan pendidikan, Koster mengaku baru kali ini melihat aturan rekrutmen siswa yang berdasarkan zonasi. Tanpa mempertimbangkan nilai ujian nasional atau NUN. “Pertama, yang 90 persen (zonasi) porsinya terlalu tinggi. Apalagi murni berdasarkan jarak. Ini mengacaukan sistem pendidikan kita,” ujarnya.

Di Bali saja, sambung dia, belum semua kecamatan memiliki SMA dan SMK negeri. Terlebih bila patokannya adalah radius atau jarak terdekat antara rumah dengan sekolah. Dipastikan, calon siswa yang mencari sekolah akan berebut. “Apalagi kecamatannya itu tidak ada sekolah. Masuk, mendaftar, ke kecamatan lain, sudah terisi. Jadi aturan ini (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018) betul-betul bikin blunder. Bikin malu. Sampai harus ditangani Presiden,” ungkap Koster dengan nada ketus.

 Bahkan dia menyebutkan, peraturan menteri itu gagal total. Karena bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah menimbulkan masalah. “Saya, kepala daerah di Bali tidak akan menjalankan aturan seperti itu,” sambungnya.

 Meski demikian, Koster juga melakukan semacam otokritik. Khususnya dalam penataan pembangunan di Bali selama ini. Terutama terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

 Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan kebijakannya tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dengan swasta. Selama ini, di Bali, yang diberikan BOS (bantuan operasional sekolah) hanya sekolah negeri saja. “Yang (sekolah) swasta tidak diberikan. Ini salah. Jadi semua harus disamakan. Yang di negeri dikembangkan kapasitasnya. Mau diberikan ruang baru, unit gedung baru, laboratorium, perpustakaan, negeri dan swasta harus dengan standar biaya yang sama. Itu yang saya buat di APBN. Di Bali ini keliru semua. Hanya ngurusin sekolah negeri,” kata Koster.

 Padahal, sambung dia, sekolah swasta juga menyelenggarakan pelayanan kepada warga negara yang dijamin konstitusi (pendidikan). “Jadi harus sama. Treatment sama. Salah kalau hanya ngurusin sekolah negeri,” imbuhnya.

 Karena itu, dalam APBD Perubahan tahun ini, BOS untuk sekolah swasta sudah dianggarkan pihaknya sesuai kebutuhan. Bahkan di 2020 mendatang, sekolah yang perlu tambahan ruang kelas baru atau sarana penunjang kegiatan pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, atau gedung, akan dibantu pemerintah. “Sepanjang wilayahnya ada. Luasnya memungkinkan,” sambungnya.

Sehingga, lanjut Koster, pelayanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta sama. Dan pada saat PPDB, tidak semuanya berorientasi pada sekolah negeri. Karena pelayanan pendidikan yang diberikan sekolah swasta juga baik. Sama dengan sekolah negeri. “Jadi ada yang salah selama ini. (Swasta) sudah didiskriminasi. Tidak diberikan. Tidak dipetakan. Di Denpasar jelas-jelas kurang sekolah. Sedah jelas. Saya sudah baca petanya. Tapi saya baru jadi gubernur, ruang bagi saya untuk merumuskan kebijakan tidak cukup untuk dilaksanakan di tahun ini,” sebutnya.

 Itu sebabnya, di hadapan anggota DPRD Bali, Koster meminta agar semua pihak mengarahkan perhatiannya pada persoalan pendidikan ini. “Harus punya komitmen yang sama. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, harus sama cara pandang kita dalam melihatnya. Kami mohon Dewan mendukung kebijakan yang hendak kami laksanakan,” pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia