Rabu, 20 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Eksekutif Minta Rp 5 T, Dewan Ingin PAD Badung Tetap Rp 6,7 Triliun

11 Juli 2019, 08: 26: 56 WIB | editor : I Putu Suyatra

Eksekutif Minta Rp 5 T, Dewan Ingin PAD Badung Tetap Rp 6,7 Triliun

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Rencana rasionalisasi pendapatan asli daerah menjadi Rp 5 triliun oleh Pemkab Badung belum disepakati DPRD setempat. Dewan menginginkan angka Rp 6,7 triliun tetap dipertahankan. Nah, dewan ingin tahu terlebih dahulu permasalahan yang melatarbelakangi rencana rasionalisasi tersebut.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan, pihaknya ingin mendapat penjelasan gamblang soal rencana rasionalisasi tersebut. “Kami belum terima angka segitu. Kami ingin tak ada rasionalisasi. Tunjukan dulu kemampuan Bapenda, jangan ujug-ujug bilang sudah tidak bisa, dan mentok pada angka segitu (Rp 5 triliun, red),” ungkapnya, Rabu (10/7) kemarin.

Berkenaan dengan itu, pihaknya akan membahas lebih lanjut soal rencana rasionalisasi tersebut. “Yang harus kita cek kembali nanti, pertama adalah kalau mereka yakin dapat Rp 5 triliun, maka harus ada mekanisme yang harus dipatuhi yakni Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 mengenai penyusunan APBD. Dimana harus ada skala prioritas sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana yang harus diselaraskan, dan tidak bisa ujug-ujug rasionalisasi. Tapi dokumennya juga harus dirasionalisasi juga,” jelasnya.

Parwata juga berharap, jika pun langkah rasionalisasi terpaksa ditempuh, program prioritas tak terpangkas. Khususnya soal pendidikan dan kesehatan sesuai RPJMD. “Jadi kalau ada hal-hal yang vital menyangkut prioritas program kerakyatan yang dipotong, kami akan bicarakan. Dan kami konsultasikan lagi secara tranparan dan terbuka,” katanya.

Untuk itu, imbuhnya, setiap OPD harus mampu memaparkan angka-angka yang dirasionalisasi. “Jangan sampai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lalu dipangkas, nah ini berbahaya. Tapi hal-hal yang bisa ditunda, kami tidak persoalkan. Untuk itu, kami lihat mekanisme rasionalisasi yang dilakukan oleh TAPD,” tandasnya.

Adapun dokumen rancangan perubahan APBD tahun 2019 telah diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung ke DPRD Badung, Jumat (5/7) lalu. Penyerahan dilakukan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa yang juga Ketua TAPD. “Untuk penyerahan dokumen KUA perubahan 2019, ada sejumlah poin yang dilakukan perubahan. Dari pendapatan yang awalnya di induk kami pasang Rp 6,7 triliun, di perubahan kami lihat capaian realisasi ada penurunan. Sehingga perlu ada langkah cepat sebagai Ketua TAPD untuk menangani tersebut dengan menyandingkan program dengan dana fiskal kita yang ada saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut birokrat asal Desa Pecatu ini mengatakan, untuk rasionalisai anggaran pada saat ini sekitar Rp 1,7 triliun. APBD bisa menjadi Rp 6,1 triliun dari angka sebelumnya yang mencapai Rp 7 triliun lebih. “Untuk pendapatan asli daerah, kami rancang sebesar menjadi Rp 5 triliun lebih di perubahan ini,” katanya. 

Sedangkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, Made Sutama mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target. “Awalnya kan Rp 6,7 triliun di PAD. Nah, berdasarkan laporan kami ke TAPD, kami menyampaikan memang agak berat untuk mencapai Rp 6,7 triliun di sisa enam bulan,” ungkapnya, Kamis (4/7) lalu.

Berdasarkan laporan itu, kata dia, ada kebijakan pimpinan melalui Sekda selaku Ketua TAPD melakukan rasionalisasi target pendapatan. “Kami cepat menyampaikan, supaya nanti tidak menjadi piutang. Mudah-mudahan tidak terjadi piutang,” terangnya. 

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia