Rabu, 20 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

MA Tolak Gugatan Soal Sampah Plastik, Koster Siapkan Dua Pergub Lagi

11 Juli 2019, 19: 49: 32 WIB | editor : I Putu Suyatra

MA Tolak Gugatan Soal Sampah Plastik, Koster Siapkan Dua Pergub Lagi

Gubernur Bali, Wayan Koster (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Setelah sempat dibikin “nyut-nyutan” dengan adanya gugatan dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku makin sreg bikin aturan baru. Khususnya pergub yang berkaitan dengan persoalan lingkungan.

Ini menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) RI yang ternyata menolak permohonan keberatan hak uji materi terkait Pergub 97/2018. Putusan itu sendiri  sudah ditetapkan majelis hakim yang diketuai Dr. H. Supandi, S.H, M.Hum pada 23 Mei 2019 lalu.

Tidak hanya itu, dalam putusan bernomor Putusan Mahkamah Agung Nomor : 29 P/HUM/2019 itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada tiga pihak yang mengajukan permohonan uji materi tersebut dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp 1 juta.

Ketiga pemohon itu antara lain ADUPI sendiri selaku pemohon pertama. Didie Tjahjadi selaku pemohon kedua yang juga pelaku usaha perdagangan barang dari kantong plastik. Serta Agus Hartono Budi Santoso selaku pemohon ketiga yang juga pelaku usaha industri barang dari plastik.

“Jadi ada dua keputusan majelis. Pertama menolak keberatan hak uji materi pemohon. Dan yang kedua para pemohon ini dihukum dengan membayar biaya perkara,” ungkap Koster di rumah dinasnya, Jaya Sabha, Kamis kemarin (11/7).

Dengan adanya putusan MA tersebut, Koster menegaskan bahwa Pergub tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai memiliki posisi hukum yang kuat dan sah di seluruh wilayah Bali. “Ini (keputusan) yang penting buat kami di Bali. Jadi, pergub ini memiliki posisi hukum yang kuat dan sah di seluruh wilayah Bali,” tegasnya.

Apalagi, seluruh dalil yang diajukan pihak pemohon untuk melakukan uji materi ditolak hakim MA. Justru, hakim MA menyimpulkan pergub tersebut tidak bertentangan dengan azas desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan pergub tersebut dipandang sebagai langkah nyata pengurangan sampah plastik sekali pakai.

Pun demikian dengan tudingan bahwa dengan menerbitkan pergub tersebut, Gubernur telah melakukan kesewenang-wenangan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan turut terbantahkan.

Adanya putusan ini oleh Koster juga membuat pihaknya semakin sreg untuk meneruskan kebijakan yang menyangkut pelestarian lingkungan. Begitu juga regulasi yang mengaturnya. Sehingga dalam waktu dekat, pihaknya akan menerbitkan lagi pergub tentang pengelolaan sampah.

“Di aturan itu, pengelolaan sampah harus selesai di sumbernya. Di hulunya. Jadi tidak perlu ramai-ramai lagi ke TPA. Juga regulasi lingkungan bersih dan sehat. Serta udara yang bersih dari polusi. Ada (pergub baru) nih sebentar lagi mau keluar,” sebutnya.

Dia juga mengungkapkan, rancangan pergub tentang pengelolaan sampah itu masih dimatangkan. Rancangan itu sendisi sudah empat kali dipresentasikan.

“Lagi satu kali (presentasi). Saya minta dimatangkan. Dibuatkan forum diskusi. Saya kira tidak lama lagi akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi,” ungkapnya.

Sebagai gambaran awal, pergub pengelolaan sampah ini mengharuskan penanganan sampah harus dilakukan oleh penghasilnya.

“Nanti siapa yang menghasilkan sampah, dia yang mengelola. (Sekarang) dibuatkan aturannya. SOP-nya. Insentifnya. Disinsentifnya. Akan dibuatkan cara mengelola sampah,” imbuhnya seraya menyebutkan aturan ini akan berlaku secara berjenjang. Mulai dari banjar, desa, kecamatan, hingga ke atas seperti kabupaten/kota dan provinsi.

Selain pergub pengelolaan sampah, pihaknya juga sedang menyiapkan pergub perlindungan sumber-sumber air. Mulai dari sungai, danau, pantai, laut, sampai air kelebutan. Gambaran awalnya, di aturan itu melarang adanya pembuangan sampah ke sungai, pertanian di sepanjang sungai diterapkan secara organik.

“Tidak boleh memanfaatkan (airnya) secara bebas. Penghijauan agar (sumber-sumber air terjaga lebih baik. Sekarang ini sungai ada yang mati. Ada yang setengah mati,” tukasnya.

Sementara itu, untuk kelanjutan Pergub 97/2018, pihaknya akan menggalang semua komponen untuk menerapkannya secara massif lagi. Bahkan, rencananya Koster akan mengumpulkan seluruh bupati/wali kota. “Beserta Dinas Lingkungan Hidup-nya untuk secara lebih massif bergerak ke seluruh wilayah dan taat dalam melaksanakan Pergub 97 ini,” pungkas Koster.

Kembali ke putusan MA, ada beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar majelis hakim menolak keberatan uji materi tersebut. Beberapa pertimbangan itu di antaranya hasil peninjauan ulang aspek teknis dan hukum tentang pembatasan pengelolaan sampah oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya di Kementerian Lingkungan Hidup.

Hasil review tersebut menyatakan bahwa sampah sekali pakai selain mencemari ekosistem daratan seperti tanah, tanaman, dan hewan juga mencemari ekosistem perairan. Terutama ekosistem laut.

Kemudian hasil clean up on voice one island di seluruh Pulau Bali di 150 titik lokasi yang meliputi laut, pantai, sungai, jalan, desa menemukan bahwa jumlah sampah plastic yang terkumpul sebanyak 30 ton dengan komposisi : 22 persen kemasan makanan, 16 persen botol dan gelas plastik, 15 persen kantong belanja, 12 persen sedotan, dan tujuh persen styrofoam.

Belum lagi, sejak Pergub 97/2018 digugat ke MA, banyak dukungan yang justru muncul bagi Pemprov Bali. Mulai dari pemerintah pusat, aktivitas lingkungan hidup dari berbagai negara, hingga pemerhati kebijakan publik.

“Oleh karena itu, atas nama Pemprov Bali dan krama Bali, kami memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dan kepada pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia, tidak perlu ragu dan takut untuk membuat regulasi untuk mewujudkan alam Indonesia yang bersih, hijau, dan indah,” tandas Koster.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia