Rabu, 24 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Guide Rusia Ilegal Marak, Dispar Bali Gelar Rapat Khusus

12 Juli 2019, 21: 51: 55 WIB | editor : I Putu Suyatra

Guide Rusia Ilegal Marak, Dispar Bali Gelar Rapat Khusus

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Dinas Pariwisata Provinsi Bali mulai ambil sikap terkait isu maraknya pramuwisata atau guide Rusia yang ilegal. Bahkan, isu ini sudah dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar bersama beberapa komponen terkait.

Seperti dijelaskan Plt Kadis Pariwisata Provinsi Bali, Ir Putu Astawa, pertemuan itu melibatkan DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Nyoman Nuarta, perwakilan dari Dinas Pariwisata Badung, Kantor Imigrasi Denpasar, dan Satpol PP Bali maupun Badung.

Menurut Putu Astawa, pertemuan itu digelar pada Selasa lalu (9/7) di Dinas Pariwisata. Pertemuan itu sendiri dilakukan untuk menyikapi keresahan pelaku pariwisata atas beroperasinya guide Rusia ilegal.

“Jika tidak disikapi serius, khawatirnya, isu ini akan mempengaruhi citra pariwisata Bali,” jelas Putu Astawa.

Selain itu, sambung dia, keberadaan pramuwisata ilegal ini merugikan secara ekonomi. “Dan bertentangan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pramuwisata,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua DPD HPI Nyoman Nuarta menyampaikan apresiasi langkah yang ditempuh Pemprov Bali tersebut. Terlebih pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi forum yang digelar sebelumnya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kasatpol PP dan sudah terjaring 15 orang pemandu wisata ilegal,” jelasnya.

Dari data yang diperoleh HPI Bali di lapangan, turis rusia yang menjadi guide ini ternyata memiliki visa kerja. “Ini yang perlu ditelusuri, bagaimana mereka bisa mengantongi visa kerja sebagai instruktur diving atau surfing,” sambungnya lagi.

Menurut hasil investigasi HPI, rute mereka tawarkan mudah ditebak. Karena itu, pihaknya mengimbau Satpol PP untuk berkoordinasi lebih dulu sebelum melakukan sidak.

Sementara itu, perwakilan dari Kantor Imigrasi Denpasar menyarankan agar Pemprov Bali berkoordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM karena lingkupnya adalah tingkat provinsi.

Selain itu, disarankan pula agar melibatkan Disnaker ESDM. Pihak imigrasi menyampaikan kesiapan jika sewaktu-waktu dilibatkan dalam sidak di lapangan.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia