Kamis, 22 Aug 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Dewan Klungkung Sorot Rencana Mall Pelayanan Publik

15 Juli 2019, 18: 23: 53 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dewan Klungkung Sorot Rencana Mall Pelayanan Publik

RAPAT: Suasana rapat kerja DPRD Klungkung dengan eksekutif, Senin (15/7). (I MADE MERTAWAN/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, SEMARAPURA - Rencana Pemkab Klungkung membangun mall pelayanan publik (MPP) mendapat sorotan dari anggota DPRD Klungkung. Yakni Ni Ketut Suwerni dan Sang Nyoman Putrayasa.  Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja DPRD Klungkung dengan eksekutif yang dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Senin (15/7).  

Suwerni menilai akan lebih bagus anggaran MPP dialihkan untuk perbaikan infrastruktur. Salah satunya jalan di Nusa Penida yang beberapa ruas dikenal rusak berat. Politikus PDI Perjuangan asal Nusa Penida itu menyebut banyak pengguna jalan mengalami kecelakaan lalu lintas gara-gara jalan rusak. “Kalau itu sudah bagus. Silahkan mau bangun (bangun MPP),” tegas Suwerni.

Lanjut Suwerni, jalan di Nusa Penida tak hanya rusak, namun juga sempit. Itu juga menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas. Terlebih pariwisata tengah berkembang di sana. Banyak ruas jalan jalan menuju destinasi wisata rusak parah.

Tak jauh beda dengan Suwerni. Rekan separtainya, Sang Nyoman Putrayasa juga menyoroti rencana Pemkab Klungkung membangun MPP. Baginya Klungkung belum perlu kantor yang megah untuk pelayanan publik. Terpenting adalah pelayanannya. “Tidak masalah kantor sederhana, tapi pelayanan prima,” ungkap Putrayasa. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapat penjelasan secara rinci dari eksekutif seperti apa MPP yang akan mulai dianggarkan pada APBD 2020 itu.

Seperti diketahui, Pemkab Klungkung berencana membangun MPP. Gedung akan dibangun di atas lahan Pemprov Bali seluas 90 are di Jalan Gajah Mada, Semarapura. Pembangunan gedung diperkirakan menelan anggaran Rp 60 miliar. Pembangunannya bertahap. Tahap pertama dimulai 2020 dengan anggaran sekitar Rp 31 miliar.

Menanggapi sorotan dua anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Suwirta menegaskan bahwa MPP harus tetap dibangun. Katanya, keberadaan MPP merupakan amanah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Tetapi tidak itu saja alasannya,” ujar Suwirta.  

Lanjut Suwirta, MPP harus ada di Klungkung karena kantor-kantor pelayanan masyarakat yang ada sekarang ruangannya sempit. Dengan MPP, pelayanan bisa terintegrasi. Semua pelayanan berada dalam gedung. Tidak hanya kantor pelayanan di bawah Pemkab Klungkung. Pun demikian dengan palayanan lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan lainnya. “Mall pelayanan tidak sekadar gagah-gagahan,” jelasnya.

Terkait perbaikan jalan di Nusa Penida, Suwirta menyebutkan beberapa ruas jalan akan ditangani menggunakan APBN pada 2020. Ia pun mengajak semua pihak agar tidak selalu mengekspose di media sosial soal kemacatena di Nusa Penida, termasuk kerusakan jalannya.

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia