Kamis, 21 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Pemalsu Izin Penutupan Tukad Petitenget Dipolisikan

17 Juli 2019, 21: 22: 08 WIB | editor : Nyoman Suarna

Pemalsu Izin Penutupan Tukad Petitenget Dipolisikan

LAPOR: Tim Pemkab Badung melaporkan kasus pemalsuan izin penutupan Sungai Petitenget ke Polres Badung, Rabu (17/7). (HUMAS SETDA BADUNG FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Berkembangnya pemberitaan terkait indikasi pemalsuan dokumen berupa Izin Penutupan Tukad (sungai) Petitenget, membuat gerah Pemkab Badung, yang berujung pada pelaporan kasus tersebut ke Polres Badung.

Keputusan melaporkan kasus dugaan pemalsuan izin itu dilakukan, setelah rapat koordinasi yang dipimpin langsung Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Tim Bantuan Hukum Pemkab Badung dan perangkat daerah terkait. Seperti Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Badung I Made Agus Aryawan, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ida Bagus Surya Suamba, Kasatpol PP I Gusti Agung Ketut Suryanegara, Kabag Hukum dan HAM I Komang Budhi Argawa, Kabid DLHK Rai Warastuti, bertempat di ruang rapat Sekda Badung, Rabu (17/7).

Sekda Adi Arnawa menyampaikan, indikasi pemalsuan izin jelas merupakan tindakan pidana dan bisa merusak citra pemerintah daerah sebagai penyelengara pelayanan publik. Penutupan sungai juga tidak dibenarkan dari aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, menurutnya, harus ditindaklanjuti melalui proses hukum agar jelas duduk permasalahannya. Dia pun menugaskan Kepala DPMPTSP didampingi Kadis PUPR, Kasatpol PP, Kabag Hukum dan HAM serta Penasihat Hukum Pemkab Badung untuk melaporkan kasus dugaan pemalsuan izin penutupan Sungai Petitenget ke Polres Badung.

Kepala DPMPTSP Agus Aryawan membenarkan dirinya ditugaskan Sekda Badung yang diketahui pula Bupati Badung untuk melaporkan kasus dugaan pemalsuan dokumen berupa Izin Penutupan Sungai Petitenget tersebut ke Polres Badung. Laporan kepolisian didaftarkan, Rabu (17/7) pukul 15.00.

Agus Aryawan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pihak berwajib.

 “Mari kita hormati proses hukum dan praduga tidak bersalah, serta menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan kasus ini,” ujarnya.

Terkait materi laporan, Agus Aryawan menjelaskan, terdapat tiga kejanggalan dalam izin palsu tersebut. Pertama, jenis dan nomenklatur izin seperti itu tidak pernah diterbitkan instansinya, dan di luar kewenangannya. Kedua, tata naskah dokumen tersebut tidak sesuai standar mulai dari kop surat, kode nomor surat, dan substansi naskah izin. Terakhir, tanda tangan yang tercantum dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan Kepala DPMPTSP, melainkan terlihat dibuat secara manual tertanggal 21 Januari 2019, padahal sejak Agustus 2018 , DPMPTS sudah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dilengkapi QR Code dan nomor unik.

 “Kami mengharapkan kasus ini tidak terjadi lagi. Jika saya mendengar atau mendapatkan dokumen izin palsu lagi, kami memastikan akan menempuh jalur hukum. Karena tindakan pemalsuan dokumen izin berpotensi merugikan pihak lain sebagai korban atau pengguna izin palsu. Juga mencoreng nama institusi Pemkab Badung dan mendiskriditkan nama saya selaku kepala dinas,” tegas Agus Aryawan.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia