Sabtu, 07 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Ungkit Penggunaan Bahasa Sanskerta, JK Dikritisi Tokoh Bali

20 Juli 2019, 10: 01: 09 WIB | editor : I Putu Suyatra

Ungkit Penggunaan Bahasa Sanskerta, JK Dikritisi Tokoh Bali

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M. Si (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Permintaan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) agar istilah yang menggunakan Bahasa Sanskerta, khususnya terkait penghargaan, diganti dengan Bahasa Indonesia direspon kalangan umat Hindu, akademisi, hingga pemuda. Statement tersebut dipandang tak tepat dan juga tak bersifat mendesak atau urgen.


Ucapan JK disayangkan oleh pemuka umat. "Kalau kita menghargai sejarah, semestinya tidak sampai keluar statement seperti itu," ungkap Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M. Si., Kamis (18/7).

Menurut Prof. Sudiana, tak sepatutnya Wapres JK berbicara seperti itu. Sebab kata-kata pemimpin adalah bagian dari pembinaan. "Dalam konsep edukasi, kata-kata pemimpin kepada masyarakat adalah salah satu bentuk pembinaan," ujarnya.
Terkait kesulitan Wapres JK  melafalkan atau memaknainya, menurut Sudiana, justru itu adalah salah satu keistimewaan sebuah bahasa, demikian pula Bahasa Sanskerta.

Perlu diingat, kata Rektor IHDN Denpasar ini, bangsa ini memiliki sejarah panjang yang dibentuk pada zaman kerajaan Majapahit hingga terwujud Indonesia seperti saat ini, Pada masa itu bahasa Sanskerta menjadi salah satu kekayaan kebudayaan Indonesia. "Sejarahnya Majapahit itu yang digunakan kan bahasa Sanskerta, Jawa Kuno. Nah kalau itu dihilangkan, kan hilang identitas Indonesia," katanya.
Dengan demikian, ia pun meminta agar istilah-istilah Sanskerta tetap dipertahankan. Karena bahasa Sanskerta dipercaya sebagai Bahasa Dewa yang memiliki gelombang sangat positif.

"Dari seluruh bahasa, bahasa Sanskerta paling tinggi gelombang spiritualnya," katanya.

Guru Besar Sanskerta IHDN Denpasar, Prof. Dr. Drs. I Made Surada, MA juga tidak setuju istilah tersebut diganti. Ia mencoba memberi pemahaman, banyak kata yang diserap dari bahasa Sanskerta yang kemudian disesuaikan dengan bahasa daerah di Indonesia. "Indonesia sebelum ada, leluhur sudah menggunakan bahasa Sanskerta. Semisal kata 'graha', itu kan berasal dari Sanskrit," ungkapnya secara terpisah.


Termasuk nama-nama orang, kata dia, juga banyak mengadopsi bahasa Sanskerta. Misalnya Suwardi, Sutomo, Murdiono, Suwito, dan lain sebagainya. Hanya saja, dalam bahasa Jawa, huruf a-nya dilafalkan o. "Ini adalah salah satu ciri Indonesia dengan keberagamannya. Kalau istilah itu diganti, terkadang padanan bahasanya tidak ada. Sulit mencari padanannya," ujarnya.


Terkait kendala pengucapan, dijelaskan, leluhur Nusantara di abad ke-9 sudah ada istilah 'Mengjawaken'. "Itu bukan di Bali. Istilah itu diucapkan seperti Bahasa Jawa yang sekarang, bahasa itu berlaku hingga abad ke-14 runtuhnya Majapahit. Itulah yang disebut dengan bahasa Jawa Kuno," paparnya.


Dikatakan, Raja Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama yang berkuasa pada abad ke-9 memunculkan istilah 'Mangjawaken Biasa Mata'. Artinya, pengaruh yang datang dari luar dibahasajawakan. "Itu jauh lebih cerdas," tegasnya.


Menurut Prof. Surada yang juga menjabat wakil Rektor IHDN Denpasar, leluhur Nusantara sangat kuat pendiriannya. Bahasa Sanskerta dipungut dijadikan unsur bahasa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Bali, Madura, dan sebagainya. "Tapi bahasa itu tidak serta-merta diambil dan bahasa itu harus tunduk pada bahasa daerah," ujarnya.


Misalnya, kata 'Sarira' dalam bahasa Sanskerta yang artinya wujud. Menurutnya, pada bahasa Jawa ada kata 'Masarira' yang artinya berwujud. "Nah, awalan me- ini merupakan bahasa Jawa. Kalau Sanskrit tidak punya awalan me-. Jadi dipaksakan harus tunduk pada bahasa daerah," katanya.


Oleh karena itu, menurutnya, istilah Sanskerta perlu dilestarikan. Sebab sebagai salah satu warisan leluhur. "Kalau bangsa menghormati leluhurnya, saya yakin akan maju," imbuhnya.


Sementara Ketua DPP Persatuan Pemuda Hindu (Peradah) Bali, I Komang Agus Widiantara menegaskan persoalan ini hendaknya disikapi dengan kepala dingin. "Konotasinya memang ke Hindu. Kita tidak terlepas dari unsur-unsur Hindu. Unsur tata negara kita masih mengadopsi Hindu. Jujur saja, meskipun mayoritas Muslim," ujarnya.


Namun inilah, menurutnya, bagian dari keragaman di Indonesia. "Kalau kita mengganti itu kan anak-anak kita menjadi tidak tahu nantinya istilah-istilah itu. Juga ada banyak istilah yang jika diganti menjadi aneh pelafalannya. Yang tak kalah penting adalah tidak ada urgensi mengganti istilah-istilah tersebut," tegasnya.


Terkait sulitnya pelafalan dan pemahaman, menurutnya, justru menjadi momentum introspeksi diri mengenai edukasi. "Apakah edukasi kita terhadap warisan budaya berupa bahasa ini sudah baik? Ini yang justru perlu ditekankan," tandasnya.


Seperti diketahui, Jusuf Kalla meminta kementerian mengganti istilah-istilah yang masih menggunakan bahasa Sanskerta dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu dikatakan saat memberikan selamat pada peraih penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha atau penghargaan untuk kepala daerah berprestasi.  "Saya ingin sampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada saudara bupati, wali kota, dan gubernur yang hari ini mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha. Susah sekali menyebutkannya," ujar JK saat memberi sambutan dalam acara Indonesia International Smart City Expo and Forum 2019 di Jakarta Pusat, Rabu (17/7). 


JK mengatakan istilah penghargaan itu mestinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  "Tentu ini harus dievaluasi, mengapa kita selalu menggunakan bahasa Sanskerta. Ini bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Sanskerta, padahal kita punya bahasa Indonesia yang baik, gitu, kan. Pada tahu kan enggak? Enggak ada yang tahu pasti," ujarnya.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia