Sabtu, 07 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Bahas Sengketa Pilkada 2020, Bawaslu Tabanan Gelar Rakor

13 Agustus 2019, 20: 43: 17 WIB | editor : Nyoman Suarna

Bahas Sengketa Pilkada 2020, Bawaslu Tabanan Gelar Rakor

RAKOR : Rapat koordinasi membahas kemungkinan sengketa pemilu yang digelar Bawaslu Tabanan, Selasa (13/8). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, TABANAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan melakukan rapat koordinasi bersama partai politik, Kesbangpol Tabanan dan LSM untuk membahas kemungkinan terjadinya sengketa pada Pilkada 2020, Selasa (13/8) di Kantor Bawaslu Tabanan. Dalam rapat koordinasi itu juga hadir I Ketut Rudia dan I Wayan Wirka selaku anggota Bawaslu Bali. 

Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada menjelaskan, ada 270 daerah yang menggelar Pilkada serentak pada tanggal 23 September 2020 mendatang.Terdiri dari sembilan daerah melaksanakan pemilihan gubernur, 224 melaksanakan pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota.

"Dalam menyongsong pemilihan kepala daerah (pilkada) di Tabanan, Bawaslu menginventarisasi potensi sengketa pada masa pencalonan," ujarnya di hadapan pimpinan parpol seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Kesbangpol dan undangan lainnya.

Sementara itu, Kordiv Sengketa Bawaslu Bali I Ketut Rudia dalam pemaparannya mengharapkan, hasil rapat koordinasi tersebut dapat memberikan manfaat untuk Tabanan. Dimana Kabupaten Tabanan merupakan satu dari enam kabupaten di Bali yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020. 

Pihaknya pun mengajak partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tabanan mencoba mengidentifikasi potensi sengketa Pilkada, walaupun tidak secara utuh, namun sebagai gambaran oleh partai politik. "Lembaga swadaya masyarakat seperti KMHDI, Kunti Bakti juga dapat memberikan masukan yang konstruktif," tegas Rudia.

Ia pun menyampaikan kemungkinan potensi sengketa Pilkada Tahun 2020, yakni pertama menyangkut pemuktahiran data pemilih, sehingga DPT yang berubah-ubah berimplikasi terhadap syarat pencalonan untuk calon perseorangan. Kedua pencalonan dari partai politik; kepengurusan partai ganda, administrasi calon yang diajukan. "Contoh ijazah palsu dan penetapan calon dari partai politik tingkat pusat. Ketiga kampanye, keempat laporan dana kampanye dan kelima pemungutan dan penghitungan suara," tandasnya.

Ditambahkan oleh anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, Pilkada berbeda aturannya dengan Pemilu 2019. Dimana pemilu menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan Pilkada berlandaskan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam penanganan sengketa Pasal 466 UU 7 Tahun 2017; sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu sebagi akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota. "Sedangkan Pasal 142 UU 1 tahun 2015, sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antar peserta pemilihan," tegasnya.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia