Minggu, 22 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Mediasi Mentok, Tawaran DPD I Golkar Bali Ditolak

16 Agustus 2019, 07: 00: 53 WIB | editor : I Putu Suyatra

Mediasi Mentok, Tawaran DPD I Golkar Bali Ditolak

Gde Sumarjaya Linggih, Plt Ketua DPD I Golkar Bali (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Kemelut pencopotan Ketua DPD II Golkar yang terjadi di enam kabupaten telah bergulir di Mahkamah Partai. Bahkan Kamis (15/8) kemarin, sidang pertamanya sudah mulai digelar di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

Sidang perdana itu mengagendakan proses mediasi antara dua belah pihak yang bersengketa. Yakni antara pengurus partai di tingkat provinsi dibawah kepemimpinan Plt Ketua DPD I Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih, dengan kubu seberang yang terdiri dari mantan Ketua DPD II Golkar dari enam kabupaten yang sebelumnya dicopot.

Namun informasi yang diperoleh sore kemarin menyebutkan, proses mediasi kedua belah pihak dalam persidangan dengan majelis hakim yang diketuai John Kennedy Aziz itu berlangsung alot. Bahkan kedua belah pihak belum mencapai titik temu.

Dari pihak enam mantan Ketua DPD II Golkar yang dipecat meminta agar mereka dikembalikan pada posisi semula. Sementara dari pihak DPD I menolak memenuhi tuntutan itu.

Gede Sumarjaya Linggih yang dikonfirmasi membenarkan proses mediasi yang berlangsung alot itu. Padahal menurutnya, di awal pihaknya berharap, jalannya mediasi bisa berjalan lancar. “Namanya mediasi. Harapannya bisa saling mengisi untuk kepentingan Golkar. Tapi begini, mereka ngotot ingin dikembalikan. Sementara di pihak kami tidak mungkin (itu dilakukan),” jelas politisi yang akrab disapa Demer tersebut.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak mungkin memenuhi tuntutan keenam mantan Ketua DPD II tersebut. Karena proses pencopotan yang disertai dengan penunjukan Plt itu sudah melalui prosedur. “Sudah jalan dan ada alasan-alasan kuat untuk mem-Plt (mereka),” tegasnya.

Kendati begitu, pihaknya juga berusaha merangkul keenam mantan Ketua DPD II itu. Seperti menawarkan tiket calon bupati atau wakil bupati. Selain itu, memberikan posisi-posisi tertentu di struktur partai. Entah sebagai Ketua Dewan Penasehat di DPD II. Atau, masuk dalam kepengurusan di DPD I pada tingkat provinsi.

Sayangnya, tawaran tersebut ternyata ditolak. Padahal menurutnya, tawaran-tawaran tersebut sebagai upaya pihaknya menghormati Mahkamah Partai sebagai lembaga hukum tertinggi di Golkar. “Karena kami menghormati kebijakan Mahkamah Partai untuk bermediasi, maka kami memberikan tawaran itu. Tapi bagi mereka tidak ada tawaran. Harus jadi ketua DPD kembali. Tidak ada alternatif. Jadi buntu,” sebutnya.

Di samping itu, sambung calon anggota DPR RI terpilih ini, tawaran tersebut juga sebagai upaya rekonsiliasi. Karena itu, pihaknya pun merasa kecewa dengan penolakan atas tawaran-tawaran tersebut. “Ya kalau begitu, sidangnya lanjut. Yang jelas, kami sangat menyayangkan. Karena Mahkamah Partai sudah membuka peluang mediasi. Dan kami hormati (proses mediasi) itu, karena melihat kepentingan Golkar,” pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia