Minggu, 22 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Periksa Saksi Dugaan Korupsi, Kejar Data, Polda Obok-obok PLN

18 Agustus 2019, 21: 45: 49 WIB | editor : Nyoman Suarna

Periksa Saksi Dugaan Korupsi, Kejar Data, Polda Obok-obok PLN

ilustrasi (DOK.JAWA POS)

Share this      

BALI EXPRRESS, DENPASAR - Setelah hampir sepekan terungkap bau amis pola pengadaan barang di PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Transmisi Jawa – Bali, Polda Bali terus bergerak untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Informasi terakhir, Polda Bali mengobok–obok PLN P3B.

Informasi yang dirangkum koran ini, Polda Bali tidak ingin data– data menyangkut dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dihilangkan oleh para tikus-tikus di PLN, sehingga sudah langsung turun ke PLN P3B yang saat ini bernama Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali. Lokasinya di wilayah Desa Kapal, Mengwi, Badung.

 “Tim Polda Bali sudah beberapa hari terakhir turun mengamankan data-data terkait dugaan permainan pengadaan barang fiktif ini,” jelas sumber terpercaya koran ini di internal Polda Bali, Minggu (18/8).

Dia mengatakan, tim sudah turun sejak Rabu (14/8) untuk mengamankan data- data, terkait dengan barang- barang yang diduga pengadaannya fiktif. Sudah ada beberapa bukti- bukti tertulis berhasil didapatkan, malah cukup banyak.  “Sudah ada bukti- bukti didapatkan berupa data tertulis yang diduga fiktif,” imbuhnya.

Tak hanya itu, tim juga sudah langsung mengobok-obok Koperasi Karyawan Kawan Sejati yang merupakan koperasi jajaran PLN. Berkas- berkas koperasi ini sudah dibongkar untuk didapatkan data-data pola permainan yang dilakukan. “Koperasi Karyawan Karya Sejati juga sudah diobok-obok , data-data dibongkar. Yang diduga data terkait, dimasukan kardus dan sudah dibawa ke Polda Bali,” sambungnya.

Dia menyebutkan bahwa pengamanan data- data yang terkait dengan dugaan kasus tipikor ini dilakukan beberapa hari. Jika memang dirasa masih akan kurang, akan dilanjutkan beberapa hari ke depan. “Intinya data terus akan diamankan. Ini masuk dalam proses pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldata – pulbaket). Jadi selain mencari data, tim juga sudah memanggil beberapa saksi untuk mendapatkan keterangan,” sambungnya.

Pemangilan saksi juga sudah dilakukan, untuk mendapatkan penjelasan. Informasinya sudah lebih dari 6 orang yang dipanggil tim Polda Bali. Terakhir yang dipanggil adalah MDR, salah satu supervisor dan RNG juga salah satu supervisor. “Dua terakhir yang sudah dipanggil adalah dua supervisor yaitu MDR dan RNG,” urainya.

Jajaran Koperasi tidak dipanggil? Ternyata jajaran koperasi juga sudah diperiksa. Bahkan manajer yang lama dan manajer yang baru dari Koperasi Karyawan Kawan Sejati juga diperiksa. “Manajer  koperasinya baik yang lama dan yang baru sudah diperiksa. Sudah diminta keterangan sebagai saksi,” jawabnya.

Ada beberapa fakta unik dalam kasus ini. Informasi yang didapatkan koran ini dari internal Polda Bali, ada kemungkinan kasus ini hanya ujungnya saja. Jadi di bawah kasus ini, ada banyak pola serupa yang dilakukan dalam pengadaan di tubuh PLN. “Ini ibarat fenomena gunung es. Jadi ujungnya saja ini, bawahnya lebih banyak. Maka jika terungkap, bisa nantinya membongkar kasus lain,” ujarnya.

Ini yang membuat KPK memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Karena yang kelihatan memang nilai proyek sekitar Rp 779,441 juta. Namun banyak diduga permainan yang sama selama ini, yang membuat kerugian negara sangat banyak. “Kelihatannya kecil, tetapi kalau diusut, bisa sangat besar kerugian yang dialami negara dengan pola permainan fiktif ini,” pungkas sumber tadi.

Koran ini berhasil mengkonfirmasi Manajer PLN UPT Bali SPN (inisial), yang mengakui memang beberapa jajaran personel yang dia pimpin sudah memberikan keterangan ke Polda Bali. “Sudah dipanggil, sudah memberikan penjelasan ke Polda Bali. Beberapa anak buah saya sudah dipanggil,” jelas SPN.

Dia juga mengatakan, bahwa pada prinsipnya jauh lebih bagus meminta penjelasan ke Polda Bali. “Lebih bagus secara resmi minta penjelasan ke Polda Bali. Biar ndak salah saya bicara,” kilahnya.

Namun ketika diyakinkan bahwa wajib konfirmasi ke pihak P3B SPN, dia mengatakan, sampai Minggu (18/8) belum diperiksa. “Saya tegaskan, saya belum ada diperiksa. Kalau teman-teman sudah. Senin (19/8), juga ada yang diperiksa lagi,” urai SPN.

Jajaran koperasi? SPN mengatakan memang sudah, bahkan manajer baru dan manager lama sudah diperiksa. “Mengenai namanya tanya ke Polda. Yang pasti manager baru dan lama sudah diperiksa,” sambungnya.

Terkait dengan tim Polda Bali yang mengambil data, dia juga mengakuinya. “Ada juga tim datang mengambil data ke koperasi,” imbuhnya. Kapan bapak diperiksa? “Saya belum ada panggilan,” pungkasnya sembari menutup telepon.

Seperti diberitakan sebelumnya, bau amis terjadi di perusahaan plat merah negeri ini. Dugaan korupsi terjadi pada pengadaan fiktif PLN P3B (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban) Transmisi Jawa – Bali. Permainan ini terendus oleh KPK, bahkan sudah diatensi khusus oleh lembaga anti rasuah itu. Akhirnya Polda Bali juga tidak mau ketinggalan, hingga menerjunkan timnya untuk mengusut kasus ini.

Permainan kasus ini menelan anggaran Rp 779,441 juta, yaitu pengadaan fiktif, tanpa pengadaan barang, namun dibuatkan nota tagihan ke Koperasi PLN. Awal permainan ini adalah kesepakatan antar para pimpinan,  yaitu kesepakatan manajer PLN UPT Bali SPN dan manager ULTG (Unit Layanan Tranmisi dan Gardu Induk) dan  Bali Selatan BSI dengan manager ULTG Bali Utara GRJ dan manager PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) DLO. Setelah itu dibuatkan kontrak yang ditunjuk langsung ke vendor Koperasi PLN yang bernama Koperasi Karyawan Kawan Sejati untuk pengadan barang.

Namun kontrak itu fiktif, alias tidak ada pengadaan barang. Namun dibuat seolah - olah ada. Nantinya hasil dari permainan fiktif ini, dikumpulkan uangnya atas arahan SPN. Tapi ternyata ada kekacauan dalam proses pembagian, karena uang itu tidak dikumpulkan. Malahan setelah PLN mencairkan tagihan ke Koperasi PLN, selaku vendor pengadaan,  uangnya malah diambil masing- masing oleh para pejabat itu, yaitu BSI, GRJ dan DLO.

Berdasar data yang dipegang koran ini, pengadaan fiktif dengan nilai Rp 779 juta lebih itu, di antaranya untuk pengadaan material Pengercaan Inspection Measurement – Battery dan Rectifier (220v, 110v dan 48v) periode mingguan, bulanan dan tahunan 2019, kemudian untuk pengadaan barang pengerjaan shutdown testing tranformator dan lainnya Rp 135 juta dan diuangkan menjadi Rp 107 juta. Pengadaan material untuk backup power panel Rp 116 juta lebih, Pengadaan material untuk pengukuran pentahanan kaki tower  Rp 57 juta lebih diuangkan Rp 46 juta lebih. Pengadaan material pemeliharaan kabel Gilimanuk, sampai kabel menuju Bandara – Nusa Dua Rp 30 juta lebih, diuangkan Rp 24 juta lebih, Pengadaan perlengkapan APD pemeliharaan Rp 129 juta lebih, pengadaan material untuk Pemeliharaan Grounding GS Rp 5 juta lebih diuangkan Rp 4,2 juta lebih, Pengadaan Material Pengantian Traves GWS Negara – Antosari dan Bali Utara Rp 23 juta lebih dan diuangkan Rp 18 juta lebih, Pengadaan dan Penggantian sistem proteksi Rp 108 juta diuangkan menjadi Rp 86 juta lebih dan lainnya.

Namun ada ungkapan cukup unik, dari salah satu pihak terkait dalam dugaan kasus korupsi ini yaitu manajer PLN UPT Bali SPN yang diduga membuat kesepakatan dan memberikan arahan atas dugaan permainan pengadaan fiktif ini. Dia mengatakan bahwa pihak kepolisian yang mengusut kasus ini mengharapkan mereka tidak banyak bicara ke media. “Pihak Polda meminta saya tidak banyak bicara ke media,” kata SPN.

(bx/art/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia