Kamis, 19 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Menangkan Gugatan di MA, PN Singaraja Eksekusi Lahan Milik Pemkab

19 Agustus 2019, 20: 30: 26 WIB | editor : Nyoman Suarna

Menangkan Gugatan di MA, PN Singaraja Eksekusi Lahan Milik Pemkab

EKSEKUSI - Eksekusi lahan milik pemerintah di Jalan Teratai, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng. (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, SINGARAJA - Setelah melewati proses panjang, lahan seluas 3 are di Jalan Teratai, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng akhirnya dieksekusi Pengadilan Negeri Singaraja, Senin (19/8) siang. Upaya ini diambil setelah pemerintah Kabupaten Buleleng memenangkan gugatan di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung.

Puluhan aparat kepolisian dikerahkan untuk mengamankan proses eksekusi. Tercatat ada 54 personel yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Mereka terdiri dari Reskrim, Intel dan Sabhara, Provos hingga Pol PP. 

Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Singaraja, Rotua Roosa Mathilda Tampubolon menjelaskan, proses eksekusi ini dilakukan merujuk putusan nomor 552/Pdt.G/2018.PN Singaraja yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dikeluarkan pada 9 Maret 2019. Dimana isi putusannya adalah penyempurnaan dari Putusan Peninjauan Kembali No. 115/PK/Pdt/2017 yang awalnya bersifat deklaratur. 

Lanjutnya, awalnya bersifat deklaratur. Kemudian diajukan gugatan untuk menyempurnakan supaya putusan itu bersifat kondemnatur. Kondemnatur itulah yang berisi penghukuman sehingga pengadilan dapat melaksanakan apa yang menjadi isi dari putusan pengadilan. “Karena putusan ini sudah inkrah, maka eksekusi dapat dilaksanakan tanpa izin lagi dengan Pengadilan Tinggi," jelasnya. 

Sementara kuasa hukum Pemkab Buleleng, Gede Indria membeberkan, di sebelah barat dari lahan yang diperkarakan, memang terdapat lahan milik pemerintah yang luasnya mencapai 15 are. Sehingga dengan lahan seluas 3 are ini, nantinya akan dimanfaatkan sebagai akses untuk menuju ke lahan yang ada di sebelah barat tersebut. 

Terpisah, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana yang dikonfimasi mengatakan, lahan yang berhasil dieksekusi itu rencananya akan dibangun lapangan dan berbagai fasilitas umum. Pihaknya belum memiliki target kapan sekiranya fasilitas umum itu akan dibangun.

Hanya saja,  pihaknya berencana akan membangun akses jembatan terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan akses menuju lahan seluas 15 are. "Belum ada target kapan akan dibuat lapangan itu. Namun tahun depan kami bangun dulu akses jembatannya, karena di lahan itu kan terdapat kali," singkatnya. 

Seperti diketahui, lahan seluas 300 are itu mulanya menjadi sengketa antara Pemkab dan warga Jalan Teratai bernama Putu Dresnaguna. Dimana Putu Dresnaguna mengklaim lahan tersebut adalah miliknya berdasarkan bukti sertifikat hak milik. Gugatan dari keluarga Putu Deresnaguna sempat dimenangkan oleh PN Singaraja, Pengadilan Tinggi (PT) hingga Kasasi.

Namun Pemkab Buleleng mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa tersebut, dengan menunjukkan bukti-bukti baru. Permohonan PK itu pun dikabulkan oleh MA sekitar Agustus 2017 lalu. Hingga akhirnya MA mengeluarkan putusan berisikan perintah membatalkan seluruh putusan sebelumnya tingkat PN, PT dan Kasasi yang memenangkan penggugat Putu Dresnaguna. MA menyatakan jika objek sengketa merupakan sah milik Pemkab Buleleng.

Sementara itu, Putu Dresnaguna, 69 hanya bisa pasrah jika lahan yang sudah dikelolanya tersebut kembali menjadi milik Pemkab Buleleng. Dikonfirmasi di kantor Lurah Banyuasri, ia pun tak menampik jika tanah tersebut sudah turun-temurun dikuasai keluarganya dan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.

Mengingat, leluhurnya telah menulis terkait lahan tersebut pada sebuah lontar yang dibuat sejak tahun 1951. Atas dasar lontar itulah, pihak keluarga, sebut Dresnaguna, akhirnya mensertifikatkan tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 312 Tahun 2001. 

"Di sebelah barat lahan 300 are itu ada tanah milik pemerintah yang baru dibeli. Namun mereka tidak punya akses untuk menuju ke sana karena dipisahkan oleh sungai. Sehingga tanah saya inilah yang sangat dibutuhkan. Ya sudahlah. Toh juga kalau saya tetap pertahankan, melawan pemerintah pasti salah saja. Kalau pakai pengacara, pis telah sing karuan ape (uang habis, masalahnya tidak jelas-Red)," tutupnya.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia