Rabu, 18 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Sudah Bangun Rumah, Ternyata Bedah Rumah Bermasalah

20 Agustus 2019, 21: 03: 25 WIB | editor : I Putu Suyatra

Sudah Bangun Rumah, Ternyata Bedah Rumah Bermasalah

BEDAH RUMAH : Kondisi rumah yang telah dibangun I Made Edy Pramana, Selasa (20/8). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, TABANAN - Program Bedah Rumah yang anggarannya bersumber dari BKK Badung untuk Kabupaten Tabanan menuai permasalahan. Pasalnya salah seorang warga penerima bedah rumah yang sudah membangun rumahnya mengalami permasalahan.

Permasalahan itu dialami oleh I Made Edy Pramana, 40, warga Banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan. Kepada Bali Express Jawa Pos Group, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir truk itu menjelaskan bahwa dirinya sudah hampir 4 tahun mengajukan permohonan bedah rumah lantaran ia memang tidak memiliki rumah dan sudah 12 tahun  menumpang di sebuah mess milik bosnya yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya.

"Sampai akhirnya tahun 2019 ini saya jadi peserta bedah rumah antrian pertama, jadi kalau ada bantuan bedah rumah apa pun saya dipastikan dapat," ujarnya Selasa (20/8).

Dan benar saja di tahun 2019 ini ada bantuan rumah dari BKK Badung. Sayangnya nama Edy Pramana tak muncul dalam daftar penerima bantuan bedah rumah. Malah yang muncul nama orang lain berinisial D yang bahkan tidak pernah mengajukan permohonan bedah rumah ke Banjar apalagi ke Desa. "Tetapi karena nama itu turun ya tetap diproses oleh pihak desa, dan saat tim verifikasi turun ternyata rumah orang itu tidak layak dapat bedah rumah karena temboknya masih bagus, rumahnya masih kuat, cuma pojoknya agak keropos, dan tim verifikasi menyepakati itu tidak layak dapat bedah rumah," paparnya.

Atas hasil verifikasi tersebut maka staff desa menyodorkan daftar antrian yang semestinya mendapatkan bedah rumah yakni dirinya yang benar- benar memenuhi syarat untuk mendapatkan bedah rumah. Dengan demikian tim verifikasi pun membuatkan surat pengganti sehingga staff desa langsung bergerak cepat membawa surat pengganti tersebut ke Dinas Sosial Tabanan dengan rekomendasi dari tim verifikasi. "Akhirnya saya dapat SK dari Dinas Sosial yang sudah ada nama saya dan diproses," imbuhnya.

Setelah diproses ia pun mengikuti pertemuan dengan agenda sinkronisasi data di Wantilan Soka tanggal 9 April 2019 lalu. Dan setelah sinkronisasi data klop, maka Kepala Dinas Sosial Tabanan langsung menyuruh warga penerima bantuan bedah rumah untuk mencari hari baik untuk membangun serta mulai membangun rumah tanpa menunggu pencairan dana. Sehingga nanti ketika dana telah cari warga tinggal membayarkan ke toko bangunan terkait. "Atas perintah tersebut saya mulai membangun, kebetulan juga yang punya toko bangunan berbaik hati untuk menalangi dulu, tapi setelah rumah saya selesai 80 persen saya dapat berita kalau orang yang kemarin rumahnya tidak layak itu tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa diganti karena SK turun dari Badung langsung," jelasnya.

Mendengar berita itu, Edy Pramana langsung mempertanyakan hal itu ke Pemkab Badung dan ternyata Pemkab Badung tidak ada memberikan SK langsung ke perseorangan di Tabanan. Dan setelah diselidiki lagi, ternyata warga berinisial D teprsebut memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan. "Saya tunggu saja dulu karena desa lain kan belum ada pencairan dana sampai bulan agustus kemarin, tapi sekitar 2 minggu kemarin sudah ada pencairan yang langsung masuk ke rekening masing-masing Rp 50 juta, dan ke saya memang tidak ada," ujarnya

Hal itu pun membuat dirinya semakin khawatir karena rumahnya kini sudah selesai 100 persen sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Kabupaten Badung yakni tipe 36. Ia juga takut tidak bisa membayar material bangunan yang sudah diberikan oleh pemilik toko bangunan. "

Ia juga menyayangkan pihak Dinas Sosial yang berani menyuruh warga penerima bedah rumah untum membangun terlebih dahulu sebelum dana cair. "Sebenarnya kalau belum membangun saya ikhlaskan bedah rumah itu, tetapi ini kan sekarang saya jadinya punya utang," lanjutnya.

Untuk mengatasi permasalahan itu, ia bersama staf desa sudah datang ke dinas sosial tabanan, namun dinsos tidak bisa memberikan solusi. Memang ada opsi yang ditawarkan yakni dirinya akan dicarikan bedah rumah baru dari APBD Tabanan. "Tapi itu kan Rp 30 juta, ya kalau tidak ada masalah kedepannya, bentuk rumah dan ukuran kan berbeda, nanti kalau ada masalah memang mereka bertanggungjawab," sambung Edy Pramana.

Terkait hal tersebut Kepala Dinas Sosial I Nyoman Gede Gunawan menjelaskan bahwa memang benar Edy Pramana tersebut adalah pengganti dari warga berinisial D tersebut lantaran warga berinisial D tidak layak mendapatkan bedah rumah. Sayangnya dalam SK yang turun nama D ini tetap ada dan tidak bisa digantikan. "Maka dari itu kita berikan Edy ini dua alternatif, yang pertama D ini harus menandatangani surat bahwa tidak menerima bedah rumah, dan alternatif kedua Edy ini kita ajukan bedah rumah pada anggaran perubahan 2019," tegasnya.

(bx/ras/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia