Kamis, 19 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pemprov Bali Gandeng KPK

21 Agustus 2019, 22: 08: 20 WIB | editor : Nyoman Suarna

Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pemprov Bali Gandeng KPK

Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pemprov Bali Gandeng KPK (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Bank BPD Bali, terkait optimalisasi pendapatan daerah dan barang milik daerah. Penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Basaria Pandjaitan, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/8).


Usai penandatanganan nota kesepahaman, Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan, kegiatan itu sebagai tindak lanjut atas rangkaian pertemuan yang diinisiasi Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI. 
“Optimalisasi pendapatan daerah dan barang milik daerah dapat terwujud, apabila ada sinergi antar instansi di Provinsi Bali. Baik, antara pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota se-Bali dengan instansi vertikal yang ada di Bali,” kata Koster.


Menurut Koster, penandatanganan kerja sama ini untuk merespons segala permasalahan yang dihadapi Pemprov Bali, serta pemerintah kabupaten/kota terkait pendapatan daerah dan barang milik daerah. Khususnya dalam menghadapi tuntutan perkembangan teknologi saat ini. “Nantinya akan ditindaklanjuti dalam rencana aksi sesuai jadwal yang ditetapkan dengan fokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak,” ujar mantan anggotaa DPR RI ini.

Karena itu, dia berharap, 29 kerja sama yang ditandatangani akan mendorong kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Bali serta instansi vertical. Sehingga terwujud pembangunan di Provinsi Bali yang bersinergi. Hal ini sejalan juga dengan visi misi Pemprov Bali, yakni perencanaan pembangunan yang terintegrasi. One Island One Management.


“Saya mengharapkan nota kesepahaman ini tidak hanya sebatas di atas kertas, tapi yang lebih penting diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan penuh dedikasi serta tanggung jawab,” tukasnya.

Sementara itu, Basaria Pandjaitan berharap, seluruh kepala daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Koster melaksanakan apa yang telah ditandatangani.


Dia menegaskan, acara ini sangat penting dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, di samping agar mempunyai kepedulian terhadap kekayaan daerah. “Tim pencegahan selalu berada di sini mendampingi mereka. Setiap saat kalau ada kendala, mereka yang akan menyelesaikan. Itu tujuan pertemuan ini,” kata Basaria.


Dia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari tiga fokus pencegahan korupsi yang menjadi strategi nasional. “Pertama adalah perizinan dan tata kelola. Kedua, masalah keuangan negara. Lalu berbicara tentang penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” jelas purnawirawan Polisi ini.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia