Kamis, 04 Jun 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Reklamasi Capai 95 Persen, Pelindo III Berharap Dilanjutkan

26 Agustus 2019, 21: 22: 11 WIB | editor : Nyoman Suarna

Reklamasi Capai 95 Persen, Pelindo III Berharap Dilanjutkan

MANGROVE : Kondisi mangrove di sekitar Pelabuhan Benoa, tepatnya di Dumping II yang berada di sisi timur Jalan Tol Bali Mandara dari arah Pesanggaran seperti terpantau Senin (26/8). (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – PT Pelindo III akhirnya memenuhi instruksi Gubernur Bali Wayan Koster untuk menghentikan aktivitas reklamasi di wilayah Pelabuhan Benoa. Penghentian itu dilakukan terhitung sejak Senin (26/8).

Meski begitu, operator Pelabuhan Benoa ini rupanya masih berharap reklamasi bisa berlanjut. Terlebih perusahaan itu menyebutkan aktivitas reklamasi itu ternyata sudah mencapai 95 persen per Agustus 2019. Bukan lagi 88,81 persen sebagaimana disebutkan Gubernur Koster saat memberikan keterangan pers pada Minggu (25/8) di Jaya Sabha.

Alasannya, aktivitas reklamasi untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa itu dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Dan, seluruh izin yang dikantongi terkait pelaksanaannya sudah komplit.

“Per hari ini kami menghentikan semua aktivitas, baik di Dumping I dan Dumping II sesuai instruksi Bapak Gubernur. Sambil kami menunggu komunikasi lebih lanjut dengan pihak Pemprov Bali,” ujar Vice President Coorporate Communication PT Pelindo III, Wilis Aji, yang ditemui di Kantor PT Pelindo III.

Dia menyebutkan, surat dari Gubernur itu sudah diterima pihaknya. Saat ini sedang dibahas secara internal oleh pihak perusahaan, terutama untuk menganalisa poin-poin permintaan yang ditujukan Gubernur Bali kepada PT Pelindo III.

“Kira-kira apakah diperlukan perbaikan-perbaikan dari kami atau seperti apa,” katanya.

Perbaikan yang dia maksud antara lainnya berkenaan dengan isu lingkungan. Sebagaimana isi surat gubernur tersebut, PT Pelindo III dianggap merusak lingkungan, terutama di areal mangrove yang luasnya lebih dari 17 hektar.

“Areal mangrove memang 17 hektar, tetapi yang mengalami dampak pembangunan tidak sampai 17 hektar. Semalam kami bahas antara 7 sampai 8 hektar. Jadi itu bagian depan-depan saja dekatnya Dumping II,” sebutnya.

Terkait kerusakan di hutan mengrove, Wilis mengklaim, sejak setahun lalu pihaknya sudah melakukan mitigasi risiko sebagai langkah antisipasi. Dalam artian, untuk memulihkan dan menata mangrove yang terdampak, pihaknya sudah meminta rekomendasi dari Litbang Hutan di Bogor.

Rekomendasi yang muncul adalah PT Pelindo III diwajibkan membuat kanal dan melakukan penanaman mangrove kembali. Kanal itu sendiri sudah dibangun sejak Desember 2018 sebagai tindak lanjutnya.

“Fungsinya agar air bisa mengalir ke kawasan mangrove yang terdampak. Kemudian menjadi jalur kapal-kapal nelayan. Dan itu juga untuk mendukung kegiatan di areal Melasti yang luasnya kurang lebih satu hektar sesuai kesepakatan dengan desa adat di sini pada 2017 lalu,” imbuhnya.

Selain itu, pada Februari 2019, pihaknya juga sudah melakukan penanaman 50 ribu batang mangrove, sebagaimana rekomendasi dari Litbang Hutan di Bogor. Bahkan dia mengklaim, aktivitas ini diasistensi UPT Tahura Ngurah Rai.

“Mereka yang lebih ahli nih. Menanam mangrove biar hidup seperti apa. Sekarang berdasarkan laporan, 90 persen sudah hidup di situ. Masih kecil-kecil. Ukuran sekitar 80 sentimeter sampai satu meter. Jadi tidak kelihatan,” jelas Wilis.  

Masih terkait upaya pemulihan, pihaknya menegaskan, memang menjadi tanggung jawab pihaknya. Karena itu, pada bulan September 2019, kegiatan penanaman mangrove rencananya akan dilanjutkan kembali. “Ditanam sampai semua hijau kembali,” tegasnya.

Disingung mengenai permintaan akhir agar nantinya Dumping I dan Dumping II tidak boleh dibangun karena diperuntukkan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Wilis enggan memberikan kepastian. Sebab, itu merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kalau itu, jelas bukan wewenang Pelindo III untuk menentukan. Karena kami membangun berdasarkan RIP. Kalaupun diubah, bukan Pelindo III yang mengubah, tetapi Kemenhub. Kami tidak berani ngomong. Karena kewenangannya ada di Kemenhub. Kami tidak serta merta bisa ngomong. Kami ini hanya operator. Kami hanya menjalankan aturan yang ada. Itu saja,” jelas Wilis.

Karena itu, pihaknya untuk sementara menghentikan aktivitas reklamasi sebagaimana instruksi Gubernur Bali. Meski begitu, penghentian ini tidak secara otomatis membatalkan rencana reklamasi. Sebab, menurut Wilis, dari sisi perizinan, aktivitas reklamasi itu sudah komplit. “Jadi izin-izin kami sudah komplit semua,” pungkasnya.

Dokumen perizinan yang disebutkannya itu antara lain, RIP dari Kemenhub; Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; AMDAL; serta surat dukungan dari Kemenko Maritim. “AMDAL sudah ada. Sudah clear semua dan sudah jalan sejak 2017,” tukasnya lagi.

Terkait rencana berkomunikasi dengan Pemprov Bali, Wilis mengaku, pihaknya sudah meminta jadwal untuk beraudiensi. “Namun kami belum mendapatkan jadwalnya,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news