Jumat, 24 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Timbulan Sampah Liar Bermunculan, DLHK Badung Siapkan Solusi

28 Agustus 2019, 22: 40: 44 WIB | editor : Nyoman Suarna

Timbulan Sampah Liar Bermunculan, DLHK Badung Siapkan Solusi

KELUARKAN BAU: Timpukan sampah di areal yang disebut timbulan sampah liar di kawasan Bukit Jimbaran, Rabu (28/8). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA – Menangani permasalahan sampah memang tidak mudah. Hal yang sama juga menghantui Kabupaten Badung. Apalagi ditemukan tempat pembuangan sampah (TPS) yang diduga tak berizin alias liar. TPS liar yang oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) disebut timbulan sampah liar itu di antaranya muncul di sejumlah titik di Badung Selatan.


Berdasarkan pantauan koran ini, Rabu (28/8), permasalahan sampah terlihat salah satunya di dekat Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran. Memasuki Jalan Perum Pasraman Unud, sebelah barat gedung Fakultas Hukum, sampah tampak bertebaran di kanan dan kiri jalan. Baunya cukup menyengat. Di suatu tumpukan sampah, terlihat terpasang spanduk bertuliskan ‘DILARANG MEMBUANG SAMPAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS UDAYANA’.


Terus menuju ke utara, di sebelah barat jalan, agak masuk ke dalam, ternyata ada aktivitas membuang sampah menggunakan kendaraan truk dan pick-up. Sampah pun tampak bertebaran di lahan yang cukup luas tersebut. Tampak pula puluhan ekor sapi mengais makanan di tumpukan sampah. “Ini (tempat pembuangan sampah, Red) sudah cukup lama,” ujar salah seorang warga yang ditemui di lokasi.

 
Dikonfirmasi terpisah, Kepala DLHK Badung Putu Eka Merthawan membantah tempat tersebut merupakan TPS. Dia menyebut dengan istilah timbulan sampah liar. “Itu sudah terpantau, satu di antara 20 yang kami petakan di Kuta Selatan,” ungkapnya.


Timbulnya tempat-tempat pembuangan sampah sejenis di beberapa lokasi, menurutnya, dampak penutupan TPS liar beberapa waktu lalu. “Setelah kami larang di suatu tempat, mereka membuang di tempat itu. Membuat masalah baru jadinya,” ujarnya.


Eka Merthawan pun tengah berupaya mencarikan solusi sehingga permasalahan sampah tak berlarut-larut. “Kami akan carikan opsinya. Jadi setelah kami stop, akan kemana dibawa,” akunya.


Pejabat asal Sempidi, Mengwi ini menjelaskan, di satu sisi masyarakat perlu jasa pengambilan sampah. Di sisi lain, jasa pengambilan sampah terkadang tak bertanggung jawab dengan membuang sampah di tempat tak semestinya. “Jadi kalau mereka tidak mengambil sampah di masyarakat, masyarakatnya ribut,” katanya.


Memang, sesuai aturan tidak boleh membuang sampah selain di tempat yang telah diizinkan pemerintah. Namun sementara pihaknya belum punya solusi terkait masalah itu. “Kalau saya stop tempat itu, pengusaha tidak mau tahu dan juga tidak peduli, yang penting mengambil, dikasih uang, ya udah. Kalau ndak dikasih di sana, kan bukan opsi bertanggung jawab. Itu seperti menjual pisang goreng. Kalau tidak laku ya dimakan. Kalau tidak laku ya dibuang, kan berisiko,” bebernya.


Dia pun menyatakan, bisa saja langsung menyetop aktivitas tersebut sekaligus melakukan penutupan, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun dia khawatir, praktik serupa kian menjamur. “Kalau stop, besok saya pun bisa stop. Tapi masalahnya nanti ditaruh di tempat lain. Kan sama masalahnya, membikin banyak tempat jadi hancur,” ujarnya.


Pihaknya, lanjutnya, tidak bermaksud menomorduakan aturan, tapi harus ada solusi. “Jangan dibilang saya tidak tegas. Bukan masalah tegas tidak tegas, tapi ini harus ada solusi dan opsi. Jadi lingkungan ini tidak murah, mahal. Dan tidak ada yang gratis di lingkungan ini. Kalau buang sampah di tukad (sungai) kan gratis. Tapi kena balasan karmanya nanti,” katanya.


Nah, solusi yang tengah disiapkan, lanjutnya, membuat TPS yang bersifat kolektif. “Tyang (saya) akan bikin TPS kolektif. Jadi siapapun nanti boleh membawa (sampah) ke tempat itu. Jadi konsep bisnis antara pengelola TPS dan jasa pengambil sampah nyambung. Juga agar diolah dan siap dipertanggungjawabkan,” terangnya.


Mengenai lahan, Eka Merthawan mengaku masih penjajakan. Dia berencana di tengah-tengah Kuta Selatan. Antara Kelurahan Benoa, Desa Jimbaran, atau Ungasan. “Sehingga Kuta, Pecatu, Tanjung Benoa dekat nantinya. Sifatnya kolektif. Bukan TPA, jadi keluarannya zero waste. Keluaran (sampah) nya nol, diolah dengan teknologi tinggi,” ucapnya.


Aturannya, kata dia, juga sedang digodok. “Peraturan bupati nanti. Tahun ini selesai. Dan bapak bupati bilang itu wajib. Pengelolaan sampah dari sumbernya wajib,” akunnya.


Pihaknya saat ini juga masih menunggu peraturan gubernur soal sampah tersebut. “Karena pergub belum selesai, susah tyang kerja. Dasarnya kan pergub, tapi diterjemahkan ke perbup,” tandas mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Badung itu.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia