Rabu, 18 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Kolom
LOLOHIN MALU

Dewan Minta Anggaran Busana Adat Patut Ditiru

Oleh: Made Adnyana Ole

07 September 2019, 07: 46: 16 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dewan Minta Anggaran Busana Adat Patut Ditiru

Made Adnyana Ole (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

JANGANLAH mengkritik terlalu keras jika ada anggota Dewan minta anggaran untuk pengadaan busana adat. Daripada mengkritik, lebih baik meniru saja. Jika anggota Dewan mengusulkan anggaran busana adat dan dikabulkan, maka siapa pun bisa unjuk usul juga. Moga-moga dikabulkan juga. Moga-moga.

Jika dipikir-pikir dengan agak melintir, anggota Dewan yang minta anggaran busana adat tidak sepenuhnya salah. Itu namanya hukum keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kata berita di koran, anggota Dewan itu sedang bicara soal tata tertib alias tatib. Dalam tatib yang baru, memang disebutkan tentang aturan berbusana adat dan berbahasa Bali. Tatib ini tentu mengacu pada Instruksi Gubernur tentang pemakaian busana adat dan bahasa Bali yang kini sedang ngetrend seantero Bali.

Nah, karena termaktub dalam tatib, maka busana adat dan bahasa Bali bolehlah dianggap kewajiban. Maka, jika pemerintah mewajibkan pakai busana adat ke kantor, maka ia punya hak untuk mendapatkan busana adat secara cuma-cuma. Sebagai anggota Dewan yang dengan perjuangan susah payah, yang habis harta dan habis tenaga mengumpulkan suara saat Pemilu, tentu punya kuasa untuk meminta hak. Hak diberikan untuk menunaikan kewajiban. Seimbang kan?

Sama seperti kewajiban menggunakan pakaian khas pejabat lain, semisal Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) yang juga diatur dalam tatib. Pakaian resmi yang bisa menyulap seseorang anggota Dewan pacul jadi kelihatan gagah itu telah dianggarkan pembeliannya secara rutin, dan tak pernah menerima protes. Lalu apa bedanya dengan busana adat?

Maka, saya termasuk orang yang setuju jika busana adat anggota Dewan dibelikan dengan menggunakan APBD. Bila perlu pakaian adatnya banyak jenis dan bermacam-macam tipe, motif dan mode. Misalnya, pakaian adat ke Pura agar mereka rajin sembahyang. Bukan hanya sembahyang di Pura besar dengan disertai acara seremonial dan disaksikan banyak orang sembari diliput wartawan, melainkan juga ke Pura kecil di desa sendiri agar selalu bisa dekat dengan keluarga dan tetangga, meskipun beritanya tak masuk koran.

Atau, belikan juga pakaian adat ringan dengan kain dan udeng batik yang biasa dipakai warga ngayah ke tetangga. Contohnya pakaian sederhana yang pangus jika dipakai saat potong bambu, bikin banten caru, ngejuk celeng, ngelawar dan ngarap bade saat ngaben. Tentu agar anggota Dewan kita tak lupa ikut ngayah jika ada upacara adat di desa. Tapi ingat, jangan anggarkan pengadaan pakaian adat untuk pawiwahan, karena takutnya mereka jadi ingin kawin lagi.         

Keseimbangan hak dan kewajiban adalah hukum sederhana dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan politik. Anggota Dewan mendapat hak berupa uang sidang, dengan kewajiban hadir dan berperan aktif dalam sidang. Itu sah. Anggota Dewan mendapatkan dana untuk studi banding keluar daerah lengkap dengan fasilitas dan lain-lain, maka mereka wajib melakukan studi banding keluar daerah. Untuk itulah mereka kadang menciptakan banyak kewajiban, termasuk wajib studi banding, wajib reses, wajib bikin rumah aspirasi, dan sejenisnya, agar mereka menerima banyak hak. Dan itu sah. Yang protes, artinya tak mengerti aturan.

Untuk itulah, anggota Dewan yang minta fasilitas macam-macam, seperti busana adat, laptop atau mobil mahal, janganlah dikritik habis-habisan. Kita bisa meniru dengan berpedoman pada hukum hak dan kewajiban. Jika pemerintah mewajibkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan 9 tahun, maka kita punya hak minta biaya sekolah gratis, tas gratis, buku gratis, pakaian gratis, transfortasi gratis, bahkan bila perlu bekal ke kantin pun gratis. Jika kita wajib punya banyak anak, maka kita berhak minta biaya hidup untuk anak-anak yang jumlahnya bertambah.  

Anak saya, juga anak yang lain, wajib setiap Kamis ke sekolah berbusana adat Bali. Karena anak saya perempuan menginjak usia remaja dan sedang modis-modisnya dalam berpakaian, ia meminta hak untuk punya banyak jenis baju, kebaya dan kain kamen. “Masak saya harus pakai kebaya yang itu-itu saja setiap Kamis,” katanya merajuk suatu kali.

Sayangnya, ia meminta hak kepada saya, padahal saya tak mewajibkan dia berbusana adat. Jika saya meminta dia meniru anggota Dewan untuk minta anggaran dalam APBD, aturannya tak tersedia. Di sekolah biasanya hanya ada tata tertib yang berisi instruksi, tapi sejumlah anggaran pengadaan masih harus dirogoh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Tangga Masing-masing. Ini namanya nasib. Jika hendak meniru anggota Dewan agar pakaian adat anak sekolah dianggarkan lewat APBD atau setidaknya lewat dana BOS, jawaban yang diperoleh mungkin amat klise: aturannya belum ada.

Ngomong-ngomong soal hak dan kewajiban, saya jadi ingat saat Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada masa pemerintahannya pernah meluncurkan program bantuan langsung tunai yang disingkat BLT. Program itu adalah pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target warga pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. Pada zaman pemerintahan Presiden Jokowi tentu saja program itu tetap ada, namun disalurkan dengan mekanisme yang berbeda.

Ketika BLT diluncurkan pertama kali, penyalurannya dilakukan melalui kantor pos. Saat itu warga benar-benar diberikan uang tunai dan bisa diambil di kantor pos yang sudah ditentukan, dan bukan dalam bentuk kartu-kartu sakti sebagaimana dilakukan pada era Presiden Jokowi  saat ini. Maka, pada saat jadwal pencairan BLT, kantor pos selalu ramai oleh orang yang berhak mendapatkannya, yakni orang hampir miskin, miskin dan sangat miskin. Yang aneh, banyak penerima BLT yang datang ke kantor pos berpenampilan necis, pakai sepeda motor baru dan ada yang tampangnya klimis seperti baru cuci muka di salon.   

Sebagai wartawan saat itu, saya sempat bertanya-tanya kepada seorang warga yang datang mengendarai sepeda motor cukup anyar. “Ini motor Bapak?” Jawabannya, “Ya!”. Saya bertanya lagi. “Punya sepeda motor baru kenapa dapat BLT?” Mendapat pertanyaan seperti itu, dia memandang saya dengan wajah tak suka. “Ini hak saya, kenapa Bapak repot? Untuk mendapatkan hak saya, apakah saya wajib berperilaku miskin dengan berjalan kaki dari desa untuk bisa sampai di kantor pos?”

Saya kaget mendengar jawaban sengak itu. Benar juga bapak itu. Tapi, tunggu dulu. Seseorang punya hak untuk dibantu, bukan berarti ia wajib untuk miskin, melainkan karena ia memang punya hak untuk mendapatkan bantuan, karena ia memang benar-benar miskin. Jika ia sekadar meminta-minta hak, karena sesuai aturan ia memang punya hak untuk dibantu, padahal secara ia termasuk orang kaya yang tak memerlukan bantuan, itu tak ubahnya seperti orang kaya yang memiliki gangguan mental, yakni mental miskin. (*)   

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia