Senin, 09 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Status Pengawas Pemilu Belum Jelas, Tahapan Pilkada Kurang Sebulan

07 September 2019, 08: 04: 04 WIB | editor : I Putu Suyatra

Status Pengawas Pemilu Belum Jelas, Tahapan Pilkada Kurang Sebulan

I Ketut Rudia, SE.MM (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Semakin dekatnya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 membuat pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harap-harap cemas. Pasalnya, sampai saat ini, kepastian mengenai status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota belum ada kejelasan.

Di sisi lain, desakan agar dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah digaungkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Tak terkecuali oleh Bawaslu Bali yang juga mendorong adanya kepastian status tersebut.

Ini karena dalam undang-undang itu, pengawas pemilu masih bersifat ad hoc dengan sebutan Panitia Pengawas Pemilu (Panswaslu) kabupaten/kota. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengawas pemilu berstatus permanen dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota.

“Sampai sejauh ini belum ada keputusan mengenai hal itu. Dan kami selaku pelaksana dalam posisi wait and see. Kan itu kewenangan pusat,” jelas Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Ketut Rudia, Jumat (6/9) kemarin.

Dia menyebutkan, ada beberapa kemungkinan yang sudah diusulkan terkait status pengawas pilkada di tingkat kabupaten/kota. Diantaranya opsi melakukan judicial review Undang-Undang Pilkada. Kemudian, mengusulkan revisi kepada pemerintah dengan mitranya di DPR. Atau, mencari fatwa ke Mahkamah Konstitusi. “Silahkan dimaknai sendiri, upaya mana yang akan ditempuh nantinya. Kami tidak bisa memastikannya. Karena itu kewenangan pusat, dan kami sendiri dalam posisi menunggu perkembangan,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya di Bawaslu Bali, pun demikian dengan Bawaslu lainnya, karena ini persoalan yang bersifat nasional, berharap adanya kepastian mengenai status kelembagaan pengawas dalam pilkada. “Supaya ada kepastian hukum bagi teman-teman pengawas di kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya di bidang pengawasan saat pilkada serentak nanti,” ujar Rudia.

Apalagi, sambung dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah akan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait pelaksanaan pilkada serentak pada enam kabupaten/kota di Bali. “Bawaslu dan KPU kan parallel. Kalau KPU sudah memulai tahapan, Bawaslu juga mulai melakukan pengawasan,” sebutnya.

Menurut Rudia, status kelembagaan mengenai pengawas pilkada penting untuk diperhitungkan. Karena adanya perbedaan dalam Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu. Dalam Undang-Undang Pilkada, pengawas pemilu bersifat ad hoc karena berstatus sebagai Panwaslu. Sementara dalam Undang-Undang Pemilu berstatus permanen dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu.

Dan yang tidak kalah pentingnya mengenai kewenangan melakukan pengawasan. Termasuk soal lamanya proses penanganan pelanggaran. Bila dalam Undang-Undang Pemilu, penanganan dugaan pelanggaran diberikan waktu maksimal 14 hari kerja (tujuh hari kerja ditambah tujuh hari kerja untuk perpanjangan), dalam Undang-Undang Pilkada tenggat waktunya justru lebih sempit. Yakni lima hari kerja (tiga hari kerja ditambah dua hari kerja untuk perpanjangan).

“Artinya, kalau dalam tiga hari belum bisa diputuskan, apakah temuan atau laporan dugaan pelanggaran itu ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti, masih ada waktu dua hari untuk melakukan kajian atau mencari keterangan tambahan. Itu di dalam Undang-Undang Pilkada. Kalau di Undang-Undang Pemilu, tujuh hari kerja plus tujuh hari kerja,” pungkas Rudia.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia