Jumat, 06 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Sekolah Minim, PPDB Bisa Ricuh Lagi, ORI Temukan Intervensi Politik

07 September 2019, 08: 22: 48 WIB | editor : I Putu Suyatra

Sekolah Minim, PPDB Bisa Ricuh Lagi, ORI Temukan Intervensi Politik

SERIUS: Suasana desiminasi Hasil Pemantauan PPDB 2019 yang digelar Jumat (6/9). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memang sudah mereda. Namun, belum ada jaminan proses tersebut akan berjalan mulus pada tahun depan. Sepanjang persoalan daya tampung dan ketersediaan sekolah masih minim solusi.

Ini menjadi kesimpulan dari berbagai temuan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali dalam desiminasi Hasil Pemantauan PPDB 2019 yang digelar Jumat (6/9) kemarin. Dan ORI Bali meminta hasil temuan tersebut bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah, khususnya yang membidangi sektor pendidikan, baik Dinas Pendidikan Provinsi Bali maupun di seluruh kabupaten/kota di Bali.

“Sehingga murid-murid tidak lagi melihat mana yang favorit, mana yang tidak (favorit). Tetapi yang dilihat adalah ketersediaan sarana di (sekolah) itu,” tegas Kepala ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab, usai deseminasi.

Selama ini, pihaknya melihat kecenderungan para calon orang tua peserta didik baru untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Karena pertimbangannya adalah ketersediaan sarana. Dalam hal ini daya tampungnya.

“Tetapi yang di desa juga ingin ke kota. Karena di kota lebih lengkap. Makanya nanti, kami minta yang di desa juga dilengkapi sarana prasarananya dengan baik baik. Termasuk tenaga pendidiknya. Sehingga tidak semuanya migrasi ke kota,” imbuh Umar.

Menurutnya, sepanjang pemerintah daerah menyiapkan itu semua, persoalan zonasi akan reda dengan sendirinya. Tidak ada lagi pemalsuan domisili, seperti yang terjadi pada PPDB baru-baru ini.

“Di Gianyar saya lihat sudah mulai membangun sekolah baru. Di Buleleng juga. Bangli juga. Lama-lama kami melihat tidak ada lagi alasan prosedural yang bisa dilanggar. Atau yang biasa disebut maladministrasi,” tegasnya.

Secara umum, sambungnya, temuan dalam PPDB tahun ini lebih didominasi persoalan administratif. Misalnya, pemahaman yang masih minim mengenai sistem zonasi ditambah persyaratannya.

“Dan itu bisa diatasi kalau memang pemda bisa mengatur sedemikian rupa. Pembagian zonasi dengan ketersediaan sarana pendidikan. Saya kira lama makin lama itu akan hilang,” jelas Umar.

Kendati begitu, pihaknya tidak memungkiri adanya satu hal yang belum bisa dihindari dalam setiap kali pelaksanaan PPDB. Yakni menyangkut intervensi politik. Ini seperti temuan yang diperoleh ORI Perwakilan Bali di Kabupaten Tabanan.

“Adanya dugaan keterlibatan anggota dewan untuk memasukkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu. Saya kira kembali ke komitmen politik di masing-masing daerah. Kalau komitmen politiknya lemah, intervensi itu bisa saja terjadi,” tukasnya.

Soal kebijakan adanya gelombang kedua dalam PPDB tahun ini, menurutnya, hal itu sejatinya masih memungkinkan dilakukan dari sisi aturan. Kendalanya hanya satu. Sekolah-sekolah tidak siap dengan ruangan.

“Kalau banyak ruangan, memungkinkan sampai sebelas rombel. Tapi sekolah-sekolah kita masih ada yang delapan atau sembilan kelas. Sebetulnya dia (pihak sekolah) menambah jumlah siswa untuk memenuhi ketentuan aturan itu,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, menyebutkan, bahwa hasil temuan ORI Bali ini akan menjadi bahan evaluasi pihaknya dalam pelaksanaan PPDB tahun depan. Diakuinya, memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Salah satunya penambahan kuota yang berkaitan dengan kesiapan sarana prasarana.

“Bukan hanya kuota saja, tapi banyak lainnya. Kemudian mengenai lokasi domisili. Mudah-mudahan ke depannya, kami juga akan koordinasi ke pusat, karena permennya (peraturan menteri) justru memberikan peluang untuk memakai domisili. Itu yang akan dibahas bersama kepala dinas seluruh Indonesia. Terlebih itu rawan sifatnya. Karena ada upaya-upaya untuk membuat illegal,” tukasnya.

Namun dia menegaskan, pemecahan masalah zonasi dalam proses PPDB tidak bisa dilakukan secara singkat. Setahun atau dua tahun. Karena ini berkaitan dengan penyiapan sarana prasarana. “Paling tidak perlu waktu lima tahun. Sehingga kami upayakan terus,” pungkasnya.

(bx/hai/bay/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia