Sabtu, 19 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Soal Reklamasi di Benoa, Kemenko Maritim dan PT Pelindo III Minta Maaf

08 September 2019, 21: 02: 47 WIB | editor : Nyoman Suarna

Soal Reklamasi di Benoa, Kemenko Maritim dan PT Pelindo III Minta Maaf

MINTA MAAF: Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin, diapit Gubernur Koster (kiri) dan Dirut PT Pelindo III, Doso Agung (kanan), saat menyampaikan permohonan maaf terkait kerusakan mangrove akibat reklamasi di sekitar Pelabuhan Benoa. (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Daratan hasil reklamasi oleh PT Pelindo III di sekitar Pelabuhan Benoa yang semula distop Gubernur Bali, Wayan Koster, ternyata tidak sepenuhnya akan menjadi RTH atau ruang terbuka hijau. Sebagian daratan buatan yang terdiri di dua titik, Dumping I dan Dumping II, rencananya akan dipakai sebagai tempat relokasi beberapa bangunan yang menunjang kegiatan utama pelabuhan.

Rencana ini terungkap saat Kementerian Koordinator Maritim (Kemenko) yang diwakili Deputi Infrastruktur, Ridwan Djamaluddin, dan Ditur PT Pelinto III, Doso Agung, menyampaikan permintaan maaf terkait kerusakan mangrove yang terjadi akibat pelakanaan reklamasi tersebut, Sabtu lalu (7/9), di Rumah Dinas Gubernur Bali, Jaya Sabha.

Gubernur Bali Wayan Koster turut mendampingi penyampaian permintaan maaf dari Kemenko Maritim dan PT Pelindo III.

Pada kesempatan itu ditegaskan, kegiatan reklamasi akan distop sepenuhnya. Namun, rencana pengembangan pelabuhan tetap jalan terus. Pengembangan pelabuhan tersebut menitikberatkan pada kepentingan umum.

Seperti dijelaskan Ridwan Djamaluddin, kepentingan umum yang dia maksud secara spesifik mengarah untuk mendukung Pelabuhan Benoa secara menyeluruh. Kemudian merelokasi beberapa terminal bahan bakar. Karena dia menyebutkan di Pelabuhan Benoa ada terminal gas, terminal curah cair.


“Menurut para pakar, sebaiknya tidak di situ tempatnya (di lokasi sekarang). Karena bisa berbahaya. Itu yang akan dipindahkan, direlokasi,” jelasnya.

Alasannya, kapal pesiar atau cruise yang masuk ke pelabuhan ukurannya besar-besar. Diperlukan terminal pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal tersebut.

“Kalau tidak, mereka akan beli bahan bakar di tempat lain. Kami akan memanfaatkan untuk itu. Di samping itu, saya juga mendapatkan informasi dari KSOP Benoa bahwa pasokan avtur (bahan bakar pesawat) ke Bandara Ngurah Rai juga dari Pelabuhan Benoa,” ungkapnya.

Intinya, ujar Ridwan melanjutkan, untuk mendukung kepentingan umum dan kepentingan kegiatan Pelabuhan Benoa. “Atau bahasa gampangnya, nggak akan dibikin mal di situ. Tapi dibuat untuk pemanfaatan yang mendukung operasional pelabuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Koster menyebutkan bahwa kesepakatan yang diambil terkait pengembangan Pelabuhan Benoa pada intinya sudah merespon poin-poin suratnya yang ditujukan kepada Direksi PT Pelindo III pada 26 Agustus 2019 lalu.

Dia menyebutkan, dalam proses memperinci RIP, baik Kemenko Maritim dan PT Pelindo III sepakat memperhatikan arahan gubernur sehingga pengembangan Pelabuhan Benoa akan tetap berlanjut.

“Hanya dikembangkan untuk fasilitas yang mendukung fungsi utama Pelabuhan Benoa, seperti terminal BBM, terminal curah cair, dan avtur karena kita butuh itu. Di luar itu tidak ada bangunan hotel, restoran, apalagi tempat atau fasilitas lain. Sisanya jadi RTH,” tegas Koster.

Dia juga menegaskan, kegiatan reklamasi atau pelebaran daratan buatan yang ada sekarang sudah berhenti. Karena sudah disepakati PT Pelindo III sehingga tidak ada lagi timbunan yang berjubel dan mengganggu pemandangan.

“Tanaman mangrove (yang sudah ditanam) diganti ulang. Dinormalisasi dulu kondisi lahannya di sana, supaya (mangrove yang baru) bisa hidup. Nanti akan melibatkan tim ahli dari ITB,” ujar Koster seraya menyebut almamaternya.

Sayangnya, saat disinggung mengenai berapa luas daratan buatan yang akan dipakai sebagai lokasi relokasi terminal, Koster belum bisa memastikan. “Nanti akan dilihat. Kan ini (RIP) sedang direvisi,” jawabnya singkat.

Lalu bagaimana dengan keberadaan restoran Akame dekat Dumping II? Koster menyebutkan bahwa restoran itu berada di wilayah Pelindo. “Tapi kami sudah sepakat, akhir 2020 nanti, kontraknya habis. Akan ditutup. Dan akan dihijaukan,” pungkas Koster.

Sebelum terungkapnya rencana pemanfaatan daratan hasil reklamasi tersebut, baik Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin, dan Dirut PT Pelindo III, Doso Agung, menyampaikan permintaan maaf terkait kerusakan mangrove yang terjadi akibat kegiatan reklamasi di sekitar Pelabuhan Benoa.

Ridwan mengakui, kegiatan reklamasi di sekitar Pelabuhan Benoa saat ini bermasalah. Karena dalam pelaksanaannya, material pengerukan yang ditimbun dan menjadi daratan baru membuat hutan mangrove di sekitar pelabuhan mati.

“Terhadap kondisi yang berkembang (saat ini), kami minta maaf kepada semua pihak. Kerusakan lingkungan, tentunya sesuatu yang tidak diharapkan semua pihak. Kesalahan mendasar, kesalahan teknis, kesalahan tata kelola (reklamasi) ini akan diperbaiki,” ujar Ridwan Djamaluddin yang saat itu diapit Gubernur Koster di kirinya dan Doso Agung di kanannya.

Pasca Gubernur Koster bersurat ke Direksi PT Pelindo III dan meminta kegiatan reklamasi distop, pihaknya menggelar rapat koordinasi di Jakarta melibatkan semua pihak terkait, baik dengan Pemprov Bali, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN.

Disebutkan, dari hasil rapat koordinasi tersebut, ada beberapa kesepakatan yang dicapai. Pertama, masalah yang timbul akibat reklamasi tersebut sepakat untuk diselesaikan terlebih dulu. Kesepakatan ini akan dilakukan PT Pelindo dengan tidak lagi melakukan perluasan daratan dan tidak lagi melanjutkan penumpukan material.

“Namun sebaliknya, Pelindo III akan menata dan merestorasi kondisi lingkungan di kawasan tersebut. Jadi yang rusak-rusak diperbaiki. Yang bagus dirapikan,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung dia, setelah penataan awal tersebut, PT Pelindo III bersama KSOP Benoa akan meninjau kembali dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Benoa yang berlaku saat ini. Selain itu juga akan mengusulkan rencana terinci dengan tetap memperhatikan RIP yang berlaku saat ini, kondisi yang berkembang saat ini. “Arahan Gubernur Bali yang sudah disampaikan ke masyarakat sesuai surat gubernur,” lanjutnya.

Selanjutnya, sambung dia, Pemerintah Pusat melalui Kemenko Maritim akan membentuk tim pemantauan yang terdiri dari pejabat dan pakar dari kementerian terkait, Pemprov Bali, dan perguruan tinggi.

Menurut dia, tugas tim pemantauan ini adalah mengumpulkan data dan informasi terkait masalah yang berkembang, serta menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pemprov dan PT Pelindo III terkait kondisi dan tindak lanjut pengembangan pelabuhan.

“Nanti tim inilah yang akan mengumpulkan data dan informasi secara obyektif dan ilmiah. Membuat masukan dan rekomendasi apa yang harus dilakukan, supaya obyektif, proporsional, dan bermanfaat bagi masyarakat luas dalam jangka panjang,” sebutnya.

Rekomendasi yang disebutkan Ridwan tersebut nantinya akan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah, dan kearifan lokal. Dalam hal kepentingan nasional, Pemerintah Pusat saat ini sangat mendorong pertumbuhan pariwisata.

“Seperti diketahui, Bali menjadi andalan Indonesia sehingga nanti Pelabuhan Benoa yang dirancang sebagai pelabuhan utama kapal-kapal pesiar, cruise, bisa berkembang dan berkontribusi bagi pemerintah dan bagi daerah,” ujarnya.

Kemudian untuk kepentingan daerah, akan disesuaikan dengan apa yang telah disampaikan gubernur kepada PT Pelindo III lewat suratnya. “(Itu) akan jadi pertimbangan penting dalam menyusun rencana berikutnya. Serta kearifan lokal, seperti diketahui budaya Bali modal dasar pariwisata. Sehingga kearifan lokal itu jangan sampai terganggu,” imbuhnya.

Terkait kelanjutan dari pengembangan Pelabuhan Benoa, Ridwan menegaskan acuannya tetap pada RIP yang berlaku sekarang. Namun dengan dinamika yang berkembang saat ini, pihaknya akan membuat tinjauan ulang untuk mempertajam detil dari RIP tersebut. “Prioritas utamanya adalah kepentingan umum,” jelas Ridwan.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia