Minggu, 17 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Pak Oles: Komunikasi di Reklamasi, Agar Tidak “Plat Merah” Senggolan

09 September 2019, 10: 17: 07 WIB | editor : I Putu Suyatra

Pak Oles: Komunikasi di Reklamasi, Agar Tidak “Plat Merah” Senggolan

I Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Kata reklamasi sepertinya sangat lama jadi polemik. Namun ketika Pelindo III Pelabuhan Benoa dan Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai melakukan reklamasi, tiba-tiba Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan sikap tegas bahkan sangat tegas. Menyetop aktivitas reklamasi Pelindo III.

Menurut I Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles, sikap ini patut diapresiasi ketika memang reklmasi memicu masalah lingkungan. Seperti halnya masalah matinya mangrove dan masalah lainnya. “Bagus, sikap tegas Pak Gubernur sangat bagus, patut masyarakat Bali mengapresiasi. Apalagi ketika ada temuan kerusakan lingkungan atau matinya pohon mangrove,” kata politisi Demokrat ini.

Bagi Ketua Bapilu DPD Demokrat Bali ini, langkah tegas Gubernur menjadi cerminan, ada harapan dari Gubernur Bali terkait hadirnya pemerintah untuk memulihkan segala kerusakan lingkungan di Bali. “Jadi pemerintah mulai terlihat hadir, munculnya Pergub pengurangan plastik, sikap-sikap tegas pro lingkungan ini bagus,” sambung mantan calon Wakil Gubernur Bali ini.

Namun yang menjadi catatan kedepan, ketika polemik malah terjadi di pusaran pemerintah. Reklamasi Pelindo III adalah barang lama dari Gubernur Bali sebelumnya, yaitu Made Mangku Pastika. Dilaksanakan oleh BUMN, dengan terlibat Kemenko Maritim, Kementrian BUMN dan Kementrian Perhubungan. Artinya proyek BUMN ini adalah proyek pemerintah juga, walaupun tanpa anggaran APBN, murni dari BUMN. Sedangkan Gubernur adalah pemerintah juga di Provinsi Bali.

“Ada lembaga plat merah dalam proyek ini. Ketika lembaga plat merah sebagai pihak yang membangun, kepentingan ekonominya nomor dua, keuntungan nomor dua. Semestinya,” sambung politisi asal Bengkel, Buleleng ini.

Dalam posisi ini, semestinya harus mengedepankan komunikasi. Ketika ada peralihan kepemimpinan di Pemprov Bali, dari Gubernur Made Mangku Pastika ke Wayan Koster, sudah selayaknya Pelindo III menjelaskan ulang secara detail proyek ini. Kemudian minta arahan dari gubernur baru. “Mesti dijelaskan detail, walaupun gubernur sebelumnya sudah memberikan arahan. Gubernur baru mesti juga dijelaskan dan minta arahan, sehingga bisa dicegah, agar jangan sampai sudah rusak baru gubernurnya bersikap keras,” ungkapnya.

Jauh lebih bagus mencegah, agar tidak sampai ada mangrove mati. Ketika saat ini, yang terjadi cenderung ada kesan lembaga “plat merah” senggolan di Pelabuhan Benoa. “Ini kurang bagus kesannya, karena sama-sama lembaga pemerintah. Untung sudah ada pertemuan, sudah ada jalan keluar dan sudah ada kesepakatan,” sambung salah satu pengusaha sukses Bali ini.

Tinggal saat ini, lakukan penataan, lakukan pengendalian dampak negatif, tanam sebanyak-banyaknya mangrove. Pembangunan selanjutnya mesti menjaga lingkungan. Sehingga proyek pemerintah menjadi contoh. “Kemudian jelaskan juga, reklamasi ini milik pemerintah. Tidak bingung di masyarakat, karena banyak masyarakat menilai inilah reklamasi yang dilakukan investor dan mengundang penolakan sebelumnya. Komunikasi, sosialisasi dan evaluasi terus,” pungkas alumnus Faculty of Agriculture, Universitas of The Ryukyus Jepang ini. 

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia