Selasa, 17 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dewan Jembrana Soroti Kinerja BUMD

09 September 2019, 20: 42: 03 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dewan Jembrana Soroti Kinerja BUMD

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana I Wayan Suardika. (FT. GDE RIANTORY/BALI EXPRESS)

Share this      

NEGARA, BALI EXPRESS - DPRD Jembrana menyoroti kondisi terakhir Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Jembrana. Dua BUMD yang menjadi sosotan tersebut yakni Perusda Jembrana dan PT BPR Jembrana. Keberadaan dua BUMD itu sejatinya diharapkan mampu mendongkrak Pendapat Asli Daerah (PAD). Namun dalam prakteknya, kondisi tersebut ternyata masih jauh panggang dari api alias gagal total.

Lebih parah lagi, sejak penggelolaan dua unit usaha yakni retribusi parkir dan pasar diambil alih OPD Pemkab Jembrana setahun terakhir, Perusda Jembrana sudah tidak beroperasi lagi. Sedangkan PT BPR Jembrana yang di-Perda-kan tahun 2017,  hingga kini belum bisa terealisasi lantaran terganjal kesulitan dalam merekrut komisaris dan direksi. Padahal Pemkab Jembrana telah membangun gedung baru berlantai dua yang sudah siap digunakan untuk kedua perusahaan ini. Gedung tersebut dibangun di areal depan kantor PDAM Jembrana.

Dengan kondisi seperti sekarang ini, akhirnya lantai satu gedung baru yang sedianya diberikan ke PT BPR Jembrana, untuk sementara difungsikan sebagai kantor pelayanan PDAM. Sedangkan di lantai dua, masih digunakan oleh Perusda Jembrana, namun tidak ada karyawan yang berkantor lagi di sana lantaran puluhan karyawannya, beberapa bulan lalu sudah dirumahkan setelah unit usaha IT yang dibangun tidak berlanjut. Bahkan hingga kini, persoalan pembayaran gaji dan pesangon juga belum terselesaikan sehingga para eks karyawan sempat mengadu ke Pemkab Jembrana dan DPRD Jembrana.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana I Wayan Suardika, ditemui Senin (9/9), mengatakan, pihaknya mengaku sangat prihatin dengan kondisi kedua badan usaha milik Pemkab Jembrana tersebut. Terkait persoalan yang menimpa Perusda Jembrana, menurutnya, dalam waktu dekat akan mempertemukan kedua belah pihak, baik itu Direktur Perusda Jembrana maupun eksekutif selaku pemilik. Kedua belah pihak ini harus dimediasi, baik terkait usaha maupun tanggung jawab terhadap eks karyawan. “Kami akan pertemukan untuk cari tahu sejauh mana permasalahannya,” ujarnya.

Selain itu, Suardika juga mengaku masih mempelajari terkait penyertaan modal daerah yang sekarang ini masih terkedala karena ada kewajiban hutang Perusda yang belum terselesaikan terkait aset. “Kami pelajari, apakah bisa dilakukan penghapusan,” ujarnya. Solusi lainnya, menurut Suardika, yakni dengan peremajaan manajemen yang disertai juga dengan ide bisnis yang inovatif seperti pengeleloaan Peken Ijogading. Penerapan Perbup yang mengatur usaha Perusda dinilainya juga sudah tidak relevan sehingga harus diperbarui.

Sementara terkait persoalan yang terjadi pada pendirian PT BPR Jembrana, diakuinya, juga menjadi perhatian serius dewan. Salah satunya adalah dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengetahui sejauh mana hambatannya untuk rekrutmen direksi dan komisaris selama ini. Menurutnya, legislatif periode sebelumnya termasuk dirinya, sejatinya mendorong berdirinya PT BPR Jembrana, sehingga melahirkan Perda untuk pembentukannya. Namun hingga kini proses pendiriannya masih terhambat ketatnya syarat dalam rekrutmen direksi dan komisaris BPR dari OJK.  “Apakah nanti akan dianggarkan kembali atau tidak. Tapi di daerah lain BPRnya bisa maju. Bahkan keuntungan dan pemasukan ke PAD besar,” pungkasnya.

(bx/tor/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia