Selasa, 17 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Mediasi Deadlock, Panglingsir Puri Agung Buleleng Kecewa

10 September 2019, 20: 17: 23 WIB | editor : Nyoman Suarna

Mediasi Deadlock, Panglingsir Puri Agung Buleleng Kecewa

MEDIASI : Mediasi yang melibatkan penglingsir Puri Agung Singaraka dengan Disbud terkait pemblokiran akses di areal kantor Disbud Buleleng. (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Panglingsir Puri Agung Buleleng Anak Agung Ngurah Parwata Panji tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya. Pasalnya, mediasi yang digelar dengan Dinas Kebudayaan Buleleng, Selasa (10/9) siang deadlock alias tak membuahkan hasil. Terlebih, saat mediasi, pihak Disbud hanya mengutus Sekretaris Dinas Kebudayaan yang dinilainya tak menyelesaikan masalah.

Mediasi yang berlangsung di Kantor Camat Buleleng dipimpin Camat Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara. Tampak pula perwakilan dari Bagian Hukum Setda Buleleng, Badan Keuangan Daerah, Kantor Pertanahan Singaraja, Kapolres Buleleng, Kodim 1609 Buleleng, Kelurahan Kendran, Kelurahan Paket Agung dan Kelurahan Liligundi.

Ditemui seusai mediasi, Anak Agung Ngurah Parwata Panji tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pasalnya, mediasi tidak dihadiri oleh pucuk pimpinan dari Dinas Kebudayaan Buleleng dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng. Kedua instansi ini justru diwakili oleh para sekretarisnya, yang dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah.

"Semuanya diwakili, bagaimana mau memberikan keputusan. Saya maunya kan ketemu langsung dengan pucuk-pucuk pimpinannya. Tolong dong respon tiang dari pihak puri. Secara skala memang Buleleng ini dipimpin oleh Bupati. Namun secara niskala, Buleleng ini masih punya kami," ucap Parwata dengan nada kesal.

Dalam mediasi itu pihak Disbud Buleleng berjanji tidak akan memarkir kendaraan di sekitar akses jalan antara Museum Buleleng dan Museum Lontar Gedong Kirtya. Namun Parawata menegaskan akan tetap menutup jalan tersebut, sampai dirinya bisa bertemu dengan Kadisbud Buleleng Gede Komang, Kepala BKD Buleleng Gede Sugiartha Widiada, dan Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna.

"Harus ada kesepakan tertulis. Tidak ada perwakilan. Saya ingin bertemu dengan pucuk pimpinan Kadisbud, BKD dan Asisten I, dan minimal ada tanda tangan dari Bupati agar jalan itu bisa digunakan secara bersama. Jangan kami dari pihak puri terus saja kalah. Dulu saya terus memohon agar tidak ada parkir di jalan itu, tetapi tetap saja ada parkir. Kanggowang be malu, satu-satu," imbuhnya.

Sekretaris Disbud Buleleng, I Made Sudiarba menyebutkan bahwa Disbud sudah berkomitmen, per Selasa ini tidak lagi menggunakan akses jalan itu sebagai tempat parkir. Terkait kehendak pihak puri yang ingin bertemu langsung dengan kepala Disbud Buleleng, BKD dan Asisten I, akan dipenuhi pada Jumat (13/9) mendatang.

"Ya bisa disebut kalau mediasi hari ini deadlock. Namun setelah rembuk ini, harapannya agar segera dibuka penutupan akses jalan itu," jelasnya. 

Secara terpisah, terkait adanya dua sertifkat atas lahan tersebut yakni milik puri dengan sertifikat hak milik nomor 39 yang terbit sejak 2002, dengan sertifikat hak pakai nomor 00004 tahun 2009 milik Dinas Kebudyaan Buleleng,  Kepala BPN Buleleng Made Sudarma enggan berkomentar banyak. Pihaknya mengaku harus melakukan pencarian data dan arsip terlebih dahulu.  "Mohon maaf ya. BPN itu  memberikan statement harus pakai data. Paling tidak saya harus panggil staf-staf saya dulu. Harus dimaklumi, saya tidak bisa langsung bicara," singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penglingsir keluarga Puri Agung Buleleng memblokir akses jalan antara Musem Buleleng dan Museum Lontar Gedong Kirtya yang berada di areal Dinas Kebudayaan Buleleng. Akibatnya, para pegawai Disbud kesulitan melintasi blockade jalan yang menggunakan bambu serta spanduk. Mereka pun terpaksa harus merunduk saat hendak melintas.

Spanduk berukuran 1x 2 meter berwarna merah ini membentang menutupi akses jalan yang kerap digunakan pegawai Disbud menuju areal Sasana Budaya. Dalam spanduk itu juga bertuliskan “Tanah Hak  Milik Dr. A.A Gede Djlantik, Sp.Rad, M.Sc, SHM Nomor 39 tahun 2002”. Ada dua spanduk yang berukuran sama dipasang di areal tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, akses jalan tersebut ditutup oleh Anak Agung Ngurah Parwata Panji sejak Minggu (8/9). Bahkan hingga Senin (9/9) kondisinya masih tertutup. Kendati mengganggu akses pegawai yang bekerja, spanduk tersebut masih dibiarkan membentang.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia