Selasa, 17 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Ngemplang Pajak Rp 509 Juta, Hotel Kinaara Ditempeli Stiker

10 September 2019, 20: 31: 24 WIB | editor : Nyoman Suarna

Ngemplang Pajak Rp 509 Juta, Hotel Kinaara Ditempeli Stiker

STIKER : Tim Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng menempel Stiker di Hotel Kinaara lantaran menunggak pajak hingga Rp 509 juta terhitung tahun 2018 lalu. (ISTIMEWA)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Hotel Kinaara Resort yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ditempeli stiker bertuliskan “Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Perpajakan Daerah” pada Selasa (10/9). Usut punya usut, penempelan stiker oleh Tim Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng dilakukan lantaran manajemen hotel menunggak pajak hingga Rp 509 juta terhitung tahun 2018 lalu.

Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng menyebutkan, tunggakan pajak hotel tersebut mencuat setelah BKD melakukan audit pada Maret 2019 lalu. Tercatat, manajemen hotel menunggak Rp 509 juta. Rinciannya tunggakan pokok hotel sebesar Rp 352.164.014 serta denda Rp 43.147.379, tunggakan pajak restaurant  Rp 96.339.737 serta denda Rp 11.921.723, tunggakan pajak air tanah Rp 5.507.900.

"Sebenarnya hotel ini rajin bayar pajak. Namun yang dibayar tidak sesuai dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang,” ujar Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak I Gede Sasnita Ariawan kepada awak media.

Ia mencontohkan, pada Agustus 2018 lalu, pihak hotel seharusnya membayar pajak Rp 95 juta karena high season. Tapi yang dibayar ke Pemda hanya Rp 26 juta. “Sisanya kemana? Inilah akhirnya kami temukan adanya tunggakan sebesar Rp 509 juta," imbuhnya.

Lanjut Sasnita, sebelum melalukan pemasangan stiker, BKD Buleleng sejatinya sudah berulang kali melakukan mediasi kepada pihak managemen hotel, terhitung sejak 16 April 2019 lalu. Namun hasilnya, kata Sasnita, deadlock.

Bahkan, pada 3 Juli 2019, pihak BKD Buleleng memberikan surat peringatan (SP) I kepada pihak manajemen Hotel Kinaara. "SP1 tetap tidak dibayar, sudah kami telepon juga tetap tidak dibayar. Kami coba kembali melakukan mediasi pada 19 Agustus, namun tidak ada hasilnya juga. Sampai kami berikan SP2 pada 10 September ini, berupa pemasangan stiker," ungkapnya.

Puncaknya, pemasangan stiker pun terpaksa dilakukan. Langkah ini didasari atas Perda No. 8 tahun 2011 tentang pajak hotel,  dan turunan Peraturan Bupati No. 18 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 9 tahun 2017.

Pada Pasal 11 Ayat (5) disebutkan, teguran kedua dapat diikuti dengan penempelan stiker di objek pajak yang bersangkutan. Bila dalam rentang waktu tujuh hari SP2 ini tidak digubris oleh pihak hotel, maka akan dikenakan sanksi berupa penyitaan, pemberhentian operasional, hingga pidana.

Ditambahkan Sasnita, pihak hotel mengklaim bahwa tunggakan pajak ini terjadi karena adanya masalah internal di bagian manajemen.  Hanya saja, BKD Buleleng berharap agar pihak hotel segera membayar tunggakan pajaknya, kendati dengan cara dicicil.

"Pajak itu kan bukan uang dari pihak hotel. Yang bayar pajak itu kan masyarakat, yang memanfaatkan layanan di hotel itu. Hanya saja dititipkan kepada pihak hotel.  Sudah dipotong 10 persen oleh pihak hotel. Jadi tidak ada hubungannya dengan manajemen," pungkasnya.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia