Selasa, 17 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dewan Usulkan Perluasan Gedung Saat Pembahasan Tatib

10 September 2019, 20: 47: 04 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dewan Usulkan Perluasan Gedung  Saat Pembahasan Tatib

RAPAT : Rapat pembahasan tatib dan kode etik DPRD Bali periode 2019-2024 yang berlangsung Selasa (10/9). (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS  - Tata tertib (tatib) serta kode etik mulai dibahas anggota DPRD Bali yang baru. Pembahasannya berlangsung Selasa (10/9). Menariknya, dalam pembahasan itu muncul usulan terkait pembangunan gedung baru.

Ini bukan kali pertama usulan itu dimunculkan. Sebelumnya, usulan ini sudah pernah mengemuka. Tapi usulan ini muncul lagi pada rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III DPRD Bali. Alasannya, gedung yang ada sekarang dirasa sudah perlu diperluas.

Selain itu, mereka juga membandingkan dengan gedung dewan di daerah lainnya yang disebut memiliki kelengkapan. Bahkan masing-masing dewan dapat satu ruangan. Sementara DPRD Bali sejauh ini belum memiliki hal itu.

Mengenai usulan itu, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, yang memimpin jalannya pembahasan tatib dan kode etik langsung menyampaikan tanggapannya.

Diakuinya, gedung DPRD Bali yang sekarang perlu diperluas. "Secara obyektif memang merupakan suatu kebutuhan," ujar Sugawa Korry usai memimpin rapat tersebut.

Bahkan, menurutnya, usulan ini sudah sempat menjadi wacana yang mengemuka pada periode sebelumnya. Tidak hanya itu, usulan itu bahkan sudah sempat dianggarkan. Dalam perkembangannya, kebetulan ada penolakan dari salah seorang anggota dewan.

“Waktu itu akan dibangun di belakang (areal parkir). Tetapi ada yang berstatemen di koran bahwa lebih baik dialokasikan untuk yang lain. Ya nggak jadi,” jelasnya lagi.

Karena itu, sambung dia, bila memang ada keinginan seperti itu, pihaknya selaku pimpinan meminta agar usulan itu disesuaikan lagi dengan kemampuan daerah saat ini.

Secara pribadi dia pun memandang usulan itu bukan masuk kategori kebutuhan yang mendesak. “Dan tidak harus dipaksakan kalau tidak ada anggaran yang mencukupi,” tukas politisi yang dulunya aktif di bidang perkoperasian ini.

Bila dikalkulasikan, kebutuhan biaya untuk membangun gedung baru mencapai Rp 25 miliar. Kalau toh nantinya usulan itu dipandang perlu secara lembaga, tentu harus dikoordinasikan terlebih dulu kepada eksekutif, dalam hal ini Pemprov Bali. “Kami akan koordinasi dulu dengan eksekutif,” imbuhnya.

Bahkan dengan nada berkelakar, Sugawa Korry menyebutkan ada pilihan lain yang bisa memungkinkan usulan itu terealisasi, yakni dengan memotong hibah bansos masing-masing anggota dewan. Tentu, itu kembali lagi kepada masing-masing anggota dewan. Apakah bersedia atau tidak. Karena untuk anggaran tahun ini, usulan itu sudah tidak mungkin dialokasikan.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Koster juga sedang memprioritaskan program penataan kawasan suci Pura Besakih. Bahkan, dalam pidato satu tahun pemerintahannya, Koster dengan nada berkelakar juga sempat mencetuskan ide agar anggota DPRD Bali yang baru bersedia dipangkas dana hibahnya untuk kepentingan itu.

“Tadi saya berkelakar. Kalau mau dana hibahnya dipangkas, ya (usulan itu) bisa jadi. Kalau mereka setuju ya oke. Cepet bisa (terealisasi),” pungkas Sugawa Korry.

Sementara itu, salah seorang anggota dewan yakni I Gusti Putu Budiarta menyebutkan, kondisi gedung yang ada saat ini sudah tidak lagi representatif. Kondisi ini bahkan sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.

“Karpet sudah berdebu. Meja-meja sudah hampir rontok semuanya. Karena itu, kami berharap tahun anggaran mendatang bisa diakomodir. Tentu yang terpenting tidak sampai mengurangi kewajiban sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia