Selasa, 17 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Tak Paham Tugas, Dewan Bali Minta Tim Ahli Mundur

11 September 2019, 20: 36: 12 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tak Paham Tugas, Dewan Bali Minta Tim Ahli Mundur

RAPAT: Made Suparta (paling kanan) dalam rapat pembahasan tatib dan kode etik DPRD Bali 2019-2024, Rabu (11/9). (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Penyusunan kode etik DPRD Bali Periode 2019-2024 yang berlangsung Rabu (11/9) diwarnai dengan kekecewaan beberapa orang anggota dewan. Kekecewaan itu ditujukan kepada kelompok tim ahli mereka.

Pemicunya tiada lain kehadiran kelompok ahli yang hanya terdiri dari dua orang. Celakanya lagi, tim ahli yang hadir tidak memahami apa yang menjadi tugasnya dalam proses penyusunan kode etik DPRD Bali.

Lantaran itu, beberapa anggota dewan yang kecewa meminta agar tim ahli DPRD Bali mundur saja. Apalagi tim ahli yang hadir dalam rapat tersebut mengaku tidak mengetahui tugas serta apa yang mesti dikerjakan.

“Kalau kinerjanya seperti ini dan tidak memiliki kemampuan apa-apa, lebih baik mundur menjadi kelompok ahli di DPRD Bali. Masih banyak orang yang menunggu dan punya pengalaman serta kemampuan lebih,” tukas anggota DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Made Suparta, usai mengikuti rapat yang kedua tersebut.

Politisi yang punya latar belakang pengacara ini menyebutkan, keberadaan tim ahli di DPRD sangat penting. Bahkan, posisi tersebut harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan lebih di atas wakil rakyat. Sebab, mereka diperlukan untuk mengimbangi kinerja kelompok ahli Gubernur.

Menurutnya, bila kemampuan kelompok ahli DPRD Bali buruk, pastinya dalam setiap pembahasan akan tertinggal. Hal itu dibuktikan dengan proses pembahasan draf kode etik yang diikutinya. Draf materi kode etik yang disajikan sangat dangkal. Hampir seluruh pasal tidak ada isinya.

Dia menyebutkan, dalam draf tersebut tidak ada teknis konsultasi. Pun  bila terjadi pergantian antarwaktu atau PAW. Tidak disebutkan sebab apa PAW terjadi.

Dia menilai, seharusnya draf yang diajukan dan dibahas dalam rapat sudah siap. Namun, yang disodorkan dalam pembahasan tersebut justru sebagian besar pasalnya tidak ada isinya, sehingga draf tersebut sepakat untuk tidak disetujui.

Suparta juga membeberkan penilaiannya saat melihat draf secara umum. Yang tercantum di dalamnya sama sekali tidak sesuai tugas dan fungsi utama anggota dewan.

“Kalau dewan nggak paham, dewan akan terjebak. Dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan karena isinya tidak diatur di dalamnya,” katanya.

Dia menjabarkan, dalam kode etik penting untuk mengatur mengenai etika, perilaku, serta mekenisme kerja anggota dewan. Kalau itu tidak ada, akan berbahaya. Karena anggota dewan tidak memiliki filter atau rem. Apalagi saat ini penegak hukum juga lagi “galak-galak”. Terlebih petugas KPK juga aktif melakukan pemantauan.

Itu sebabnya, Suparta meminta agar tata tertib dan kode etik yang sedang disusun, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota dewan. Dia meminta draf yang disodorkan di dalam rapat Rabu (11/9) disempurnakan lagi.

“Kalau tidak ada perubahan, dan kemampuan tim ahli hanya segitu, malu jadinya. Bila perlu tim ahli diganti. Rekrut ulang dan lakukan fit and proper test,”  tegasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia