Jumat, 20 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Tolak Pelemahan KPK, Alumni Sakti Galang Tanda Tangan

11 September 2019, 21: 15: 56 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tolak Pelemahan KPK,  Alumni Sakti Galang Tanda Tangan

PETISI: Para mahasiswa dan pelajar mendatatangani petisi menolak pelemahan KPK. (NORIS SAPUTRA FOR BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Gaung penolakan terhadap nama-nama yang lolos dalam seleksi calon pimpinan KPK masih terus berlanjut. Rabu (11/9), bertempat di Taman Internet Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana, ratusan mahasiswa dan pelajar berkumpul untuk menggalang tanda tangan menolak pelemahan KPK.

Kelompok yang tergabung dalam Alumni Sekolah Anti Korupsi (Sakti) ini menggelar aksi penggalangan tanda tangan untuk menolak pelemahan KPK. Menariknya,  tanda tangan yang digalang tidak hanya berasal dari unsur mahasiswa, tetapi juga pelajar.

Ody, salah satu aktivis Sakti yang juga pelopor gerakan ini menjelaskan bahwa tujuan dilibatkannya pelajar adalah untuk mengedukasi permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. “Tujuannya untuk mengajak seluruh pemuda dan pelajar di Bali dan juga untuk mengedukasi permasalahan korupsi di Indonesia,” kata dia.

Permasalahan korupsi yang sudah memasuki semua lini birokrasi dalam lapisan kehidupan masyarakat, harus diketahui semua pihak. ” Permasalahan korupsi tidak hanya mahasiswa atau masyarakat yang harus tahu, pelajar atau siswa juga harus mendapatkan pengetahuan tentang ini,” lanjut Ody.

Selain menggalang aksi tanda tangan, Alumni Sakti yang sudah beberapa kali melakukan gerakan mendukung KPK, juga menggelar diskusi yang membahas tentang kondisi KPK saat ini.

Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai pembicara utama adalah Aktivis Indonesia Coruption Wacth (ICW) Egi Primayoga. Egi menjelaskan bahwa kondisi KPK sedang tidak baik. “Kalau pertanyaannya apa kabar pemberantasan korupsi di Indonesia, ya jawabannya sedang tidak baik – baik saja,” tegasnya membuka diskusi.

Dia memaparkan bahwa KPK sedang dalam bahaya dengan diloloskannya calon pimpinan KPK yang bermasalah. “Calon KPK yang memiliki konflik kepentingan, ada calon KPK yang pernah bertemu seorang pejabat ketika dia sebagai pegawai KPK, dan ada calon juga yang belum melaporkan LHKPN-nya,” papar pria berambut gondrong ini.

Peneliti ICW ini juga menyinggung Revisi RUU KPK yang akan melemahkan KPK. “Poin- poin dalam revisi UU KPK sangat melemahkan KPK. Adanya dewan pengawas internal, penyadapan harus seizin dewan pengawas, itu akan mempersulit KPK. Bagaimana kalau dewan pengawas memiliki konflik kepentingan?” lanjutnya.

Selain dari ICW, hadir juga sebagai pembicara Praktisi Hukum M. Zaenal Abidin. Zaenal menegaskan bahwa RUU KPK merugikan KPK. Dia juga mengatakan bahwa  KPK tidak berada di bawah presiden. “KPK itu tidak di bawah presiden. KPK itu independen. Kalau KPK di bawah Presiden, bagaimana bisa menangkap bosnya jika terkena korupsi ?” jelas Zaenal yang juga alumnus Fakultas Hukum Unud  ini.

Sementara, Presiden Mahasiswa BEM Unud  Javents Lumbatobing juga menyampaikan bahwa KPK harus terus didukung, dan segala bentuk pelemahan harus ditolak. “KPK harus tetap didukung, kita harus menolak segala bentuk pelemahan KPK,” ujarnya.

(bx/aim/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia