Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Sudikerta Jalani Sidang Perdana, Didakwa Menipu Rp 149 Miliar

12 September 2019, 21: 21: 32 WIB | editor : Nyoman Suarna

Sudikerta Jalani Sidang Perdana, Didakwa Menipu Rp 149 Miliar

SIDANG : Sudikerta memakai rompi orange dan pakaian adat, disapa kerabat dan keluarga sebelum sidang perdana di PN Denpasar, Kamis (12/9). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Kasus penipuan dan pemalsuan yang menjerat eks Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, akhirnya bergulir di persidangan. Proses persidangan berlangsung, Kamis (12/9) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Mengenakan pakaian adat putih, Sudikerta menjalani sidang pertamanya di hadapan majelis hakim yang diketuai Esthar Oktavi. Dia didampingi tim penasihat hukumnya yang dikoordinir Nyoman Darmada.

Sidang pertama diisi dengan pembacaan surat dakwaan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Eddy Arta Wijaya, Ketut Sujaya, dan Martinus T. Suluh.

Dalam surat dakwaan yang disampaikan jaksa, politisi asal Pecatu itu didakwa melakukan penipuan, pemalsuan, serta pencucian uang. Perbuatan itu dilakukan bersama I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung. Keduanya juga menjalani sidang pada hari yang sama secara terpisah.

“Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,” ujar jaksa saat menyampaikan penggalan dakwaan kesatu terhadap Sudikerta.

Dalam perkara ini, jaksa menerapkan beberapa pasal KUHP. Di antaranya Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Kemudian dakwaan kedua,  Pasal 132 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Lalu dakwaan ketiga, ancamannya sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Khusus untuk Sudikerta, tim jaksa juga menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Proses pembacaan surat dakwaan itu berlangsung sekitar satu setengah jam.

Adapun yang jadi korban dalam perkara ini tidak lain bos Maspion Grup, Alim Markus dengan nilai kerugian Rp 149 miliar lebih.

Masih dalam uraian jaksa, perkara ini berawal sekitar Mei 2011 lalu. Saat itu, Sudikerta dan dua terdakwa lainnya melakukan proses pergantian sertifikat hak milik atau SHM terhadap lahan seluas 38.629 meter persegi atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu, Pecatu, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.

Proses itu dilakukan karena Sudikerta dan dua terdakwa lainnya mengetahui bahwa SHM asli tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni dan dititipkan pada Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat dan AA Ngurah Gede Agung (almarhum), I Made Rame, dengan tujuan agar aman dan tidak diambil secara sepihak.

"Proses penggantian sertifikat dilakukan para  terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah. Terdakwa melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat, sebagai pihak yang berkepentingan,"  imbuh jaksa.

Pada 2013, korban bersama I Wayan Santosa menemui Sudikerta. Waktu itu, Sudikerta masih menjabat sebagai wakil Bupati Badung. Dalam pertemuan itu, korban mengutarakan keinginannya untuk berinvestasi di Bali.

Sudikerta menyampaikan bahwa dia punya lahan seluas 38.650 meter persegi, serta Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu dan 3.300 meter persegi atas nama I Wayan Wakil yang letaknya di kawasan Balangan.

Singkat cerita, pertemuan tersebut akhirnya berlanjut. Kelanjutannya sampai enam kali di tempat yang berbeda. Dalam salah satu pertemuan pada Agustus 2013 di Kantor Maspion, Surabaya, Sudikerta bertemu Alim Markus, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso. Di situ mereka membahas soal kesepakatan harga lahan di Balangan. Per satu meter persegi seharga Rp 6,5 Juta.

"Terdakwa I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yang berlokasi di Jimbaran adalah miliknya dan di atas itu bisa dibangun hotel dan vila,” imbuh Jaksa Ketut Sujaya.

Kemudian pada Desember 2013, dibuatkan Akta Perjanjian Nomor 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Marindo Gemilang Nomor 38. Di dalam akta pendirian perusahaan tersebut, disepakati kepemilikan saham yakni 55 persen sekitar Rp 149,9 miliar lebih milik Alim Markus, dan 45 persen milik PT Pecatu Bangun Gemilang yaitu Rp122,7 miliar lebih.

Bertempat di Notaris Ketut Neli Asih, terdakwa I Ketut Sudikerta melakukan pelepasan hak atas dua bidang tanah itu. Lalu tanah seluas 38.650 meter persegi dilepaskannya hak Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong dan tanah seluas 3.300 oleh I Wayan Wakil.

JPU melanjutkan bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas kedua bidang tanah tersebut, saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran pertama sebesar Rp 59.998.000.000 dan pembayaran kedua sebesar Rp 89.982.750.000 yang kemudian ditransfer ke rekening PT Pecatu Bangun Gemilang. 

Kemudian, pada Oktober 2014, Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Desa Jimbaran tercatat atas nama PT Marindo Gemilang.

"Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Desa Jimbaran tercatat atas nama PT Marindo Gemilang secara fisik tidak dapat dikuasai oleh korban Alim Markus untuk membangun hotel dan villa sesuai dengan janji I Ketut Sudikerta," ucap JPU Sujaya.

Sebelumnya, saksi korban Alim Markus meminta kepada Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan itu. Namun Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah itu.

"Mengingat tanah itu dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan tanah itu milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan terdakwa I Ketut Sudikerta tidak sesuai, hingga kemudian saksi Sugiharto dan Eska Kanasut memasang plang bahwa obyek tanah itu milik PT Marindo Gemilang. Tapi kemudian plang itu dicabut oleh I Wayan Wakil," jelas Jaksa Sujaya.

Kemudian, saksi korban Alim Markus meminta pertanggungjawaban dan beberapa kali melakukan pertemuan dengan Sudikerta, I Wayan Wakil, dan Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penyelesaian masalah. Selain itu, saksi korban juga meminta uangnya dikembalikan. Tetapi tidak pernah berhasil. Dan karena merasa dibohongi akhirnya korban melaporkan peristiwa itu ke Polda Bali.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia