Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Blokir Dibuka, Puri Buleleng Minta Disbud Tak Parkir Sembarangan

13 September 2019, 20: 40: 57 WIB | editor : Nyoman Suarna

Blokir Dibuka, Puri Buleleng Minta Disbud Tak Parkir Sembarangan

DIBUKA: Akses jalan yang sempat diblokir pihak Puri Agung Buleleng akhirnya dibuka Anak Agung Ngurah Parwata Panji, Jumat (13/9). (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Polemik pemblokiran akses jalan antara Museum Lontar Gedong Kirtya dan Museum Buleleng yang berada di areal Dinas Kebudayan Buleleng mulai mereda. Pihak panglingsir Puri Agung Buleleng akhirnya membuka akses jalan pada Jumat (13/9) siang, setelah pihak Disbud berjanji tak akan memakirkan kendaraannya di areal tersebut.

Proses mediasi yang dilangsungkan di ruang Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng ini dihadiri langsung Anak Agung Ngurah Parwata Panji dari Puri Agung Buleleng. Sedangkan dari pihak Pemkab Buleleng diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng Gede Komang, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Gede Sugiartha, serta Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna.

Dalam mediasi yang kedua kalinya ini, panglingsir Puri Anak Agung Ngurah Parwata Panji mengizinkan Dinas Kebudayaan Buleleng untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai akses jalan dari Museum Buleleng menuju ke Museum Lontar Gedong Kirtya. Namun, pihaknya meminta agar lahan tersebut tidak digunakan sebagai tempat parkir pegawai, karena dapat mengganggu akses jalan keluar masuk puri.

Menurutnya, perselisihan kian memanas lantaran permintaan puri agar jalan tersebut tidak digunakan sebagai tempat parkir diabaikan Dinas Kebudayaan Buleleng. Sehingga pada Minggu (8/9) lalu, Parwata menutup akses jalan tersebut, dengan membentangkan spanduk yang dilekatkan di potongan-potongan bambu. “Jalan itu kan milik kami. Apa pantas kami yang mohon izin? Kan lucu. Kalau segera disikapi, selesai masalah ini. Jadi tadi sudah disepakati, poin-poin apa saja yang diinginkan pihak puri, dan apa saja yang diinginkan pihak Pemda,” kata Parwata saat mediasi.

Parwata juga meminta agar janji pemerintah tidak akan memarkirkan kendaraan di lahan itu dituangkan di sebuah kertas, yang ditandatangani oleh pihak puri, beserta Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng. “Silahkan parkir di sisi timur, jangan di jalan, biar tidak mengganggu,” imbuhnya.

Sementera itu, Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna menegaskan, akan segera melakukan penyempurnaan terkait adanya dua sertifikat di lahan tersebut, yakni milik puri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 39 Tahun 2002, dengan Sertifikat Hak Pakai milik pemerintah Nomor 00004 Tahun 2009. Dia menyebut, pengukuran ulang akan segera dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng.

Dia menyebut, lewat mediasi inilah semua permasalahan bisa diselesaikan. “Sekarang kan tergantung BPN, apakah bisa dijadikan satu (sertifikat) dengan di tengah ada jalan atau harus dibagi dua sertifikatnya. Ada sebagian lahan milik Puri yang masuk dalam sertifikat milik pemerintah. Terjadi penumpukan. Oleh karena itu, nanti akan disempurnakan lagi,” singkat Karuna.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia