Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Rai Warsa Dukung Bale Kulkul DPRD Bali Difungsikan Lagi

18 September 2019, 13: 26: 42 WIB | editor : I Putu Suyatra

Rai Warsa Dukung Bale Kulkul DPRD Bali Difungsikan Lagi

BAKAL DIFUNGSIKAN: Bale kulkul di areal DPRD Bali seperti terlihat pada Selasa kemarin (17/9). Rencananya, kulkul yang ada di tempat itu akan difungsikan kembali, terutama pada awal masa persidangan. (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Penyusunan tata tertib dan kode etik DPRD Bali periode 2019-2024 kian mendekati final. Yang menarik adalah ada beberapa kearifan lokal yang diakomodasi dalam tata tertib maupun kode etik tersebut. Salah satunya yang menyangkut fungsi-fungsi bangunan di DPRD Bali.

Salah satunya yakni keberadaan Bale Kulkul yang ada di areal DPRD Bali. Bale kulkul tersebut akan difungsikan kembali. Bahkan rencananya, di awal masa persidangan dewan yang terdiri dari tiga masa dalam setahun, dua kulkul yang ada di bale tersebut akan dibunyikan.

Terkait rencana itu, anggota DPRD Bali dari Fraksi PDIP, I Made Rai Warsa menyambutnya dengan gembira. Terlebih dia turut menjadi salah satu orang yang mengusulkan agar bale tersebut difungsikan kembali. “Saya bersyukur kalau itu benar-benar diakomodir. Apalagi selama ini sering didengungkan soal kearifan lokal,” ujar Rai Warsa, Selasa (17/9) kemarin.

Menurutnya, tiap sudut bangunan di DPRD Bali sudah terpola. Konsep tata letaknya yang merujuk pada Asta Kosala Kosali juga hidup. Dan pada intinya fungsi bangunan-bangunan yang ada di sana tidak jauh beda dengan di desa adat.

“Ada wantilan di bagian nista mandala. Kemudian kantor di bagian madya mandala. Lalu di bagian utamanya ada ruang sidang paripurna. Terus ada satu bangunan bale kulkul. Tentu itu ada fungsinya. Saya sederhana saja melihatnya. Pasti ada fungsinya,” tukasnya.

Terlebih sambung dia, DPRD merupakan lembaga representasi atau perwakilan rakyat. Di sana tempat mengambil atau memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat.

Ini tidak jauh beda dengan proses pengambilan keputusan di desa adat atau desa pakraman. Selain sebagai alat komunikasi, kulkul yang dibunyikan juga menjadi pertanda adanya kegiatan penting. “Tapi untuk mengembalikan fungsinya itu, juga tidak boleh ngawur. Makanya dalam salah satu rapat pembahasan tatib disepakati untuk menanyakan ke orang yang lebih mengerti. Mungkin bertanya ke Ida Peranda. Ada tata caranya,” sambung dia.

Bahkan, sambung dia, mungkin harus ada minimal dua orang yang bertugas khusus untuk membunyikannya nanti. Tidak hanya itu, bila berlangsung sidang istimewa, kulkul itu tidak hanya berbunyi beberapa kali saja.

“Berkali-kali. Tapi inipun harus ditanyakan terlebih dulu kepada orang yang lebih memahaminya. Intinya tunggu saja tata caranya nanti,” pungkas anggota dewan yang berlatar belakang jurnalis tersebut.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia