Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Absen Empat Kali Paripurna, Anggota DPRD Bali Kena Sanksi

20 September 2019, 07: 57: 15 WIB | editor : I Putu Suyatra

Absen Empat Kali Paripurna, Anggota DPRD Bali Kena Sanksi

TATIB: Penyerahan draft Tata Tertib dan Kode Etik Beracara Badan Kehormatan DPRD Bali yang diwakili I GA Diah Werdhi Srikandi WS selaku anggota kepada ketua sementara, Nyoman Adi Wiryatama, dalam rapat yang digelar pada Kamis kemarin (19/9). (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Setelah dua minggu berkutat dengan pembahasan soal sanksi bagi anggota yang tidak hadir, Kamis kemarin (19/9), DPRD Bali akhirnya sepakat menentukan batasannya. Kesepakatannya, sanksi akan diberlakukan kepada anggota yang empat kali tidak hadir tanpa alasan secara berturut-turut.

Kesepakatan itu jadi “jalan tengah” yang diambil setelah anggota Dewan Bali yang tergabung pada kelompok pembahas Tata Tertib dan Kode Etik sempat beda pandangan.

Jalan tengah itu disepakati dalam Pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik Beracara Badan Kehormatan DPRD Bali yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, dan Wakil Ketua Sementara DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Penetapan batasan lamanya ketidakhadiran anggota dalam sidang paripurna itu muncul lantaran sampai dengan kemarin itu masih jadi perdebatan. Padahal di sisi lain, draft mengenai tata tertib dan kode etik sudah dinyatakan final. Bahkan sudah diserahkan kepada pimpinan dewan sementara.

Pada kelompok penyusun kode etik, mereka membatasinya maksimal tiga kali berturut-turut. Sementara kelompok penyusun tata tertib lebih longgar lagi. Yakni lima kali berturut-turut.

Setelah melalui perdebatan, muncul usulan dari anggota Fraksi PDIP yakni Gede Kusuma Putra. Dia mengusulkan agar diambil jalan tengah. Yakni empat kali berturut-turut. Usulan itupun akhirnya disepakati.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, tidak keberatan dengan usulan itu. Malah sebaliknya mendukung kesepakatan tersebut.

“Ini kan masalah etika. Masalah rasa di sini. Kalaupun buat apa, kalau niatnya tidak mengikuti, percuma juga. Kami melihat suasana kebatinan mereka. Dan beliau-beliau (anggota) setuju,” jelasnya.

Terlebih, sambung dia, penyusunan tata tertib dan kode etik itu untuk dipatuhi seluruh anggota dewan. Sehingga, apa pun yang dibahas dan disepakati, Adi mengaku tak bisa memaksakan.

Justru sebaliknya, dengan kesepakatan itu, pihaknya selaku pimpinan akan punya “senjata” untuk meningkatkan kinerja dewan. “Jadi selesaikan lah pekerjaan terlebih dahulu. Kalau umpamanya kurang-kurang dikit kehadirannya, ya masih kami maklumi. Pekerjaannya tidak selesai, kehadirannya kurang, di sanalah pimpinan punya ‘senjata’ yang tadi itu,” pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia