Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bali

13 Ha Laba Pura Disertifikatkan Pemprov, 4 Desa di Nusa Penida Gerah

22 September 2019, 20: 25: 38 WIB | editor : I Putu Suyatra

13 Ha Laba Pura Disertifikatkan Pemprov, 4 Desa di Nusa Penida Gerah

BERI KETERANGAN: I Wayan Tiasa bersama para pengempon pura, prajuru desa adat serta warga dalam keterangannya di Denpasar. (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Diakuinya tanah Laba Pura Sad Kahyangan Penida seluas lebih kurang 13 hektare di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung oleh Pemprov Bali membuat gerah empat desa adat pengempon pura. Keempatnya adalah Desa Adat Sakti, Desa Adat Sompang, Desa Adat Bungan Mekar, Desa Adat Pundukkaha Kaja.

Musababnya, tanah yang awalnya merupakan laba pura itu tiba-tiba sudah berpindah tangan dan dikontrak oleh salah satu perusahaan pengembang yaitu PT Empora Dana Laksmi seluas 10 hektare yang disinyalir bekerjasama dengan pemerintah provinsi Bali dengan masa kontrak yang sangat lama. Hal itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pengempon Pura Sad Kahyangan Penida. Padahal lahan  tersebut sesungguhnya milik laba pura. Begitu diungkapkan Ketua Pembangunan Pura Sad Kahyangan Penida, I Wayan Tiasa, Minggu (22/9) sore di Denpasar.

“Kami menggugat tanah tersebut dikembalikan seperti semula. Karena lahan itu sudah ada sejak leluhur kami,” tegasnya.

Dikatakan pihaknya sudah pernah melayangkan surat permohonan kepada pemerintah Provinsi Bali untuk mengembalikan status tanah yang diketahui  sudah disertifikasi atas nama Pemprov Bali. 

“Terus terang kami ini orang awam, yang pekerjaan kami sehari-hari hanya sebagai petani. Kok tiba-tiba tanah itu menjadi aset pemerintah. Apalagi itu tanah laba pura,” ucapnya terheran-heran.

Wayan Tiasa yang datang jauh-jauh dari Nusa Penida bersama keempat bendesa adat dan perwakilan warga pada prinsipnya meminta kepada Gubernur Bali I Wayan Koster selaku pimpinan di Provinsi Bali untuk membuka hati menyadari status tanah tersebut dikembalikan seperti semula yaitu laba Pura Sad Kahyangan Penida.

“Pada intinya lahan yang ada di sana itu “duwe pura” termasuk Pura Sad Kahyangan Penida,” tukasnya.

Tiasa dalam kesempatan ini mengingatkan, bahwa Pura Sad Kahyangan itu keberadaannya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Apalagi Pura Sad Kahyangan Penida itu sudah ada mengawali terbentuknya Nusa Penida.

“Jadi kalau dipikir secara akal sehat, sejak kapan pemerintah Provinsi Bali memiliki tanah di sana apalagi dalam bentuk aset,” katanya bertanya.

Salah seorang tokoh masyarakat Nusa Penida, I Wayan Muka Diana yang juga hadir mendampingi para bendesa dan warga, mengatakan dirinya sudah mendengar aspirasi dari 4 (empat) desa adat dan 8 (delapan) banjar adat khususnya pengempon Pura Sad Kahyangan Penida. Pihaknya merasa prihatin dengan kondisi yang ada.

“Saya sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh pengempon pura untuk meminta kembali hak dari Pura Sad Kahyangan Penida yaitu berupa laba pura,” katanya.

Dia juga menegaskan apa yang disampaikan Wayan Tiasa selaku Ketua Panitia Pembangunan sangatlah logis. Dari kronologi sebagai suatu fakta perjalanan Pura Sad Kahyangan Penida.

Diakui masyarakat Nusa Penida yang notabene pekerjaannya hanya sebagai petani atau nelayan, memiliki keterbatasan baik kemampuan, pengetahuan ataupun biaya untuk membuat legalitas.

“Tapi yang mesti dicatat bahwa masyarakat pengempon pura ini punya prinsip yang sangat kuat jika 13 (tiga belas) hektare lahan itu merupakan laba pura,” tandasnya.

(bx/yes/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia