Kamis, 14 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dinilai Hancurkan Adat, Pembangunan Bandara Bali Utara Ditolak

27 September 2019, 20: 13: 30 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dinilai Hancurkan Adat, Pembangunan Bandara Bali Utara Ditolak

BALIHO : Sejumlah masyarakat memasang Baliho Nangun Sat Kerthi Loka Bali di sebelah selatan SMK Bali Mandara. (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

KUBUTAMBAHAN, BALI EXPRESS - Rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kubutambahan mendapat penolakan dari sejumlah oknum. Penolakan tersebut ditandai dengan memasang sebuah baliho di perbatasan Banjar Dinas Tukad Ampel Desa Kubutambahan, dengan Banjar Dinas Bantes Desa Bulian.Baliho yang bergambarkan wajah Gubernur dan Wakil Gubernur Bali bertuliskan slogan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Sedikitnya sekitar 15 oknum masyarakat memasang baliho yang tepat berlokasi di sebelah selatan SMK Bali Mandara. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyatakat Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Made Suwindra mengungkapkan, pemasangan baliho tersebut adalah untuk mengingatkan kembali slogan gubernur dan wakil gubernur Bali dalam upaya pelestarian adat dan budaya Bali.

Ia menilai, dengan dibangunnya bandara di wilayah Kecamatan Kubutambahan, justru dapat menghancurkan pelestarian adat dan budaya di wilayah Kecamatan Kubutambahan, khususnya di Desa Bukti dan Desa Bulian.

"Jangan sampai slogan Nangun Sat Kerthi Loka Bali itu menjadi anomali. Satu sisi ingin melestarikan adat budaya, namun disisi lain dengan pembangunan bandara ini, justru menyengsarakan masyarakat, karena ada beberapa situs pura yang akan digusur. Jika sudah dibangun, praktis kami juga harus meninggalkan rumah kami. Ironisnya lagi, bila bandara sudah dibangun,  pekerjanya justru dari luar," jelasnya.

Sejauh ini, pemerintah Provinsi Bali tidak pernah mendiskusikan rencana pembangunan bandara ini kepada masyarakat. Namun hanya melalui Klian Adat Desa Pakraman Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea.

Pihaknya pun tak menampik, bahwa masyarakat selama ini kebanyakan diam. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena bahasa yang ada dalam struktural pemerintahan itu tidak real seperti apa yang menjadi harapan di masyarakat.

“Diam itu bukan berati menerima. Namun karena keterbatasan untuk menyampaikan. Sehingga dengan aksi ini kami ingin mengingatkan kembali, jangan sampai pola lama asal bapak senang itu dianggap masyarakat yang diam ini berarti mengatakan setuju," jelasnya.

Pihaknya sangat setuju bila bandara dibangun di wilayah Buleleng. Namun ia berharap agar pemerintah dapat melakukan kajian lebih dalam, terkait adat dan budaya yang ada di wilayah Desa Bukti dan Desa Bulian yang masuk dalam wilayah Desa Adat Yeh Sanih.

Terlebih, di Bukti memiliki tradisi Penyepian Adat, khusus di Yeh Sanih. Kearifan lokal itulah, sebut Suwindra, yang perlu dikaji lebih mendalam. “Tidak cukup hanya melihat satu atau dua desa ini memiliki lahan yang luas untuk dibangun bandara. Tapi juga perlu dilakukan kajian lebih dalam terhadap kerarifan lokalnya. Mungkin Desa Adat Kubutambahan punya banyak lahan. Kalau lahannya cukup, ya sudah dibangun di sana. Jangan dilakukan di wilayah Desa Bulian dan Desa Bukti," tegasnya.

Di tempat terpisah, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang ditemui langsung seusai membuka event Lovina Festival, Jumat malam, mengundang oknum masyarakat yang menolak pembangunan bandara tersebut untuk berdiskusi secara langsung di kantor Bupati Buleleng. Menurutnya, sudah tidak zamannya lagi berbicara di luar forum, sehingga menjadi isu liar yang tak jelas ujung pangkalnya.

“Buleleng zaman terbuka. Kami mengundang secara terbuka untuk berdiskusi di kantor Bupati Buleleng. Jangan berbicara di luar, berbicara di medsos. Silahkan datang, kami tunggu di kantor,” singkat Suradnyana.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia