Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Balinese

Perda Desa Adat Perkuat Posisi Adat, Warga, dan Budaya Bali

07 Oktober 2019, 15: 10: 56 WIB | editor : I Putu Suyatra

Perda Desa Adat Perkuat Posisi Adat, Warga, dan Budaya Bali

ADAT : Stadium General Jurusan Hukum Program Studi Hukum Hindu Fakultas Dharma Duta, Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar di Gedung Pasca Sarjana IHDN Denpasar, akhir pekan kemarin. (AGUS SUECA MERTA/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Empat kali sudah terjadi perbaikan Perda menyangkut desa adat. Semuanya dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar sekaligus penguatan desa adat, budaya, dan krama desa yang ada di Bali.

Peraturan Daerah (perda) yang mengatur desa adat di Bali telah ada sebanyak empat kali sampai yang terbaru. "Mulai dari Perda No 6 Tahun 1986, kemudian berubah lagi menjadi Perda No 3 Tahun 2001, lalu menjadi Perda No 3 Tahun 2003, dan terakhir menjadi Perda No 4 Tahun 2019 yang diterapkan sekarang ini," papar Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet saat stadium general Jurusan Hukum Program Studi Hukum Hindu Fakultas Dharma Duta, Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar di Gedung Pasca Sarjana IHDN Denpasar, akhir pekan kemarin.

Dalam acara bertajuk Penerapan Perda No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang dibuka Dekan Fakultas Dharma Duta Ida Ayu Tary Puspa ini, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menegaskan bahwa  Perda Desa Adat ini adalah sebagai cara untuk penguatan desa adat karena desa adat adalah jiwanya dari Bali itu sendiri.

“Melalui desa adat ini, maka anggaran bisa langsung masuk ke desa adat. Selain itu, nantinya ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus, yakni OPD Pemajuan Masyarakat Desa Adat,” paparnya.

Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menjelaskan, ada hal yang memang tidak bisa diselesaikan ke peradilan negara dan harus melalui musyawarah, seperti masalah adat dan budaya maupun agama. “Jangan sampai urusan perebutan tentang pura diurus oleh negara. Biar tidak seperti kasus pura di Canggu, setelah usai peninjauan kembali baru heboh,” papar Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet yang didampingi moderator A A Ketut Sudiana.


Dikatakannya, masalah adat seperti sengketa antar-banjar, tentang lahan setra, lebih baik  masuk ranah adat, sehingga  bisa ditangani Majelis Desa Adat nantinya. Adat baginya tidak seperti pengadilan yang akan memutuskan ada pihak pemenang dan kalah. Melalui musyawarah, lanjutnya, masalah adat akan selesai dengan kedua pihak merasa senang.

Momentum Perda No 4 Tahun 2019 ini adalah tidak hanya sebagai penguatan desa adat semata, namun juga sebagai penguatan budaya dan krama desa yang ada di Bali. Sehingga nantinya krama dan budaya Bali tetap jadi tuan ruman di rumah sendiri.

Selain itu, dengan kuatnya posisi desa adat di Bali, maka bisa menangkis kelompok radikal. Desa adat kuat  akan menjadikan posisi tawar Bali sebagai provinsi juga tinggi. Hal ini dibuktikan saat keinginan pemerintah pusat ingin membangun Jembatan Jawa-Bali (JJB), dengan posisi tawar Bali yang kuat maka rencana itu tidak pernah terjadi. “Masa pembangunan jembatan Jawa-Bali tidak mendengar suara rakyat,” ucapnya lantang.

Untuk tetap memperkuat posisi daya tawar Bali, lanjutnya, maka desa adat harus kuat. Menurut Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, desa adat adalah benteng pertama dan terakhir dari Bali. Diapun berharap pada generasi muda Bali agar senantiasa tidak lengah dengan kelompok radikal yang ingin mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila. "Jika suatu saat di masa depan, generasi muda lengah dan Bali dikuasai kelompok radikal, maka generasi muda Bali itu tidak akan jadi tuan rumah lagi di Bali. Adat, budaya dan krama Bali akan tersisih," ujarnya.

Maka melalui Perda, lanjutnya, akan tejadi penguatan posisi desa adat. Selain itu, Perda yang diselesaikan pertengahan tahun ini juga memberikan penguatan kepada Lembaga Pacingkreman Desa (LPD) dan juga Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) yang nantinya bertujuan untuk penguatan ekonomi krama desa adat itu sendiri.

(bx/rin/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia