Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Balinese

Ketua MDA Bali: Sebenarnya Waris di Bali Adalah Kewajiban

07 Oktober 2019, 15: 13: 13 WIB | editor : I Putu Suyatra

Ketua MDA Bali: Sebenarnya Waris di Bali Adalah Kewajiban

Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet (AGUS SUECA MERTA/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menyebutkan, waris di Bali sebenarnya adalah kewajiban. Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan salah seorang dosen Ni Ketut Katriani dalam acara stadium general Jurusan Hukum Program Studi Hukum Hindu Fakultas Dharma Duta, Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar di Gedung Pasca Sarjana IHDN Denpasar, akhir pekan kemarin.

Dalam acara tersebut, Ni Ketut Katriani menanyakan tentang hak waris bagi perempuan. Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menjelaskan bahwa sebenarnya waris di Bali adalah kewajiban. Kewajiban ini adalah dimana seseorang dipandang bisa mewarisi dengan beberapa syarat, mulai dari soal bisa ngerupaka saat orang tuanya sudah tidak mampu berjalan, bisakah  si anak ngabenin sampai ngalinggihan kedua orang tuanya. Yang bersangkutan juga harus negen (ngempon) di sanggah kemulan, dadya, kahyangan desa juga. “Jika bisa, maka dia berhak mewarisi,” ujarnya.
Dari sudut pandang agama Hindu pun, menurutnya tidak mengajarkan menuntut hak-hak harta warisan, namun selalu mengarah ke kewajiban. Hal ini tertuang dala Bhagavad Gita Bab II sloka 47 yang menyebut:  Berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil perbuatan itu yang kau pikirkan, jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja, jangan pula hanya berdiam diri tanpa bekerja.

Namun, diakuinya, melihat perkembangan ada kesepakatan pembagian harta material ini dengan konsep asuun ategen, dimana 1/3 harta untuk anak perempuan dan 2/3 untuk anak laki-laki.

“Orang tua juga bisa berikan sesuatu kepada anak perempuannya walau sudah menikah, sebagai ungkapan kasih sayang dan anak laki-lakinya tidak protes. Namun, jika ada keributan karena hal itu bisa kembali ke konsep asuun ategen,” jelasnya.


Lebih lanjut dijelaskannya, seorang anak juga tidak berhak mewarisi dari orang tuanya, jika dia pindah agama. Baik perempuan maupun laki-lakinya, jika sudah pindah agama maka tidak dapat warisan. Kenapa bisa begitu? "Karena mereka tidak lagi bisa menjalankan kewajiban seperti sembahyang di kahyangan desa, ngabenin orang tua, dan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan tentang waris ini tidak dibawa ke ranah peradilan karena permasalahnnya menjadi berbeda,” tambahnya


Di sisi lain, dosen  Ketut Arta Widana menyinggung  tentang pelecehan tempat suci oleh turis yang masih saja terulang. Pasalnya,  turis tidak akan kapok jika denda yang dijatuhkan hanya denda untuk ritual saja. Ketut Arta Widana mencontohkan di Roma, Italia, jika turis melakukan tindakan pelecehan akan  didenda sampai 400 juta rupiah. Menanggapi soal pelecehan,  Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menjelaskan, munculnya pelecehan tidak hanya kesalahan turisnya. Turis yang datang dengan guide melalui travel semestinya dapat brosur ataupun pemberitahuan tentang areal suci. Selain itu, krama Bali harus konsisten bahwa pura bukan objek wisata, terutama utamaning mandala.

“Jangan sampai wisatawan masuk ke utamaning mandala dengan pakaian tidak sopan melihat krama yang bersembahyang,” ungkapnya.


Tidak hanya itu, jika travel dan guide terbukti tidak memberi pengetahuan ke turis tentang pura, maka keduanya wajib juga kena sanksi. “Nah, dengan adanya Perda Desa Adat ini, maka desa adat membuat pararem, bisa menjatuhkan sanksi jika ada pelecehan terhadap tempat suci, karena jika masalah ini dibawa ke kepolisian saja si pelanggar hanya akan dipenjara saja. Tentu hal ini tidak adil bagi krama Bali,” pungkasnya.


Dalam sesi akhir A A Ketut Sudiana menyatakan bahwa ada 1.493 desa adat di Bali. "Kekuatan Perda Desa Adat  nantinya membuat desa adat memiliki dua fungsi, yakni mengatur sosial dan budaya dan mengatur pemerintahan di area desa adat. Desa adat pun bisa mengelola potensi ekonomi desa adat itu sendiri untuk kemakmuran krama desa," pungkas Sudiana. (agus sueca)

(bx/rin/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia