Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bisnis

Perda dan Perbup Pajak Rumah Kos di Badung Tumpang Tindih

08 Oktober 2019, 10: 20: 36 WIB | editor : I Putu Suyatra

Perda dan Perbup Pajak Rumah Kos di Badung Tumpang Tindih

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa kabarnya mengumpulkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Senin (7/10) kemarin. Ini menyikapi Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dengan Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pendaftaran Kembali dan Penyesuaian Izin Pengelolaan Rumah Kos yang menuai polemik. Sebab di dalamnya terkesan ada aturan yang tumpang tindih, khususnya soal kriteria rumah kos.

Pembahasan terkait polemik tersebut diikuti salah satunya instansi penegak Perda, Satpol PP. Kasat Pol PP Badung IGK Suryanegara tak menampik OPD terkait tengah membahas polemik pajak rumah kos tersebut. “Hari ini (kemarin) bapak wakil (Wakil Bupati Badung, Red) rencananya membahas masalah itu dengan dinas terkait,” ungkapnya.

Suryanegara menjelaskan, dalam aturan hanya tertuang jumlah kamar kos saja, bukan klasifikasi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi ke masyarakat. Sehingga pihaknya belum bisa mengambil langkah lebih jauh sesuai tugas dan fungsinya. Semisal soal kemungkinan adanya penertiban bagi yang melanggar. “Kami menunggu data valid dulu. Karena data yang ada saat ini berbeda-beda, baik di dinas maupun di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Terkait opini negatif di masyarakat soal perbup ini, Suryanegara pun tak membantah. Sebab, timbul opini pemerintah mengejar pajak rumah kos untuk memenuhi target pendapatan. Padahal, kata dia, aturan pajak rumah kos sudah berlangsung lama. “Sebenarnya tidak begitu, aturan itu sudah lama, bahkan kami sudah melakukan penertiban, khususnya rumah mewah yang dikontrakan untuk wisatawan asing,” akunya.

Pun selama ini, lanjut birokrat asal Denpasar ini, penertiban tak dilaksanakan asal-asalan. Sebab tidak setiap rumah kos layak untuk dikenakan pajak. Menurutnya, banyak rumah mewah yang ada di kawasan pariwisata dihuni oleh orang asing. Padahal, pemilik rumah tidak membayar pajak, karena kawasan tersebut bukan diperuntukan sebagai kawasan akomodasi. “Kan sudah jelas dalam aturan wisatawan dilarang menginap di kos-kosan ada perbupnya itu,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Badung baru saja mengeluarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pendaftaran Kembali Dan Penyesuaian Izin Pengelolaan Rumah Kos. Ternyata isinya terkesan tumpang tindih dengan Perda Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. 

Pada Perda Badung Nomor 15 Tahun 2011, yakni pasal 1 poin (8) tertera hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Sementara pada Perbup Badung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pendaftaran Kembali Dan Penyesuaian Izin Pengelolaan Rumah Kos, pada pasal 1 ayat (10) pengelolaan rumah kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas rumah kos dengan jumlah kamar paling sedikit lima kamar, paling banyak 15 kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal satu bulan.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia