Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Defisit, Klaim BPJS 14,9 M di RS Karangasem Belum Dibayar

09 Oktober 2019, 17: 38: 02 WIB | editor : I Putu Suyatra

Defisit, Klaim BPJS 14,9 M di RS Karangasem Belum Dibayar

LANCAR: Pelayanan kesehatan di RSUD Karangasem masih berjalan normal, Rabu (9/10). (AGUS EKA PURNA NEGARA/BALI EXPRESS)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Segenap staf dan tenaga medis di RSUD Karangasem, harus mengelus dada. Sebab biaya operasional di rumah sakit sedang bermasalah lantaran klaim BPJS belum dibayar tiga bulan.

Jumlah klaim yang mesti dibayar BPJS ke RSUD Karangasem mencapai Rp 14,9 miliar. "Jadi kita sesungguhnya dari Juni, Juli, dan Agustus, yang mestinya sudah terbayar, tapi saat ini belum terbayar. Kepastiannya belum jelas kapan dibayar," ungkap Direktur RSUD Karangasem I Wayan Suardana, ditemui di rumah sakit, Rabu (9/10).

Dengan kondisi ini, pihak rumah sakit terpaksa mengutang kepada rekanan. Biaya operasional pokok seperti pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai (BHP), bahan makanan pasien, dan biaya pemeliharaan gedung menjadi bermasalah. "Termasuk uang jasa pelayanan dokter," tegas Suardana.

Surat tagihan klaim selama tiga bulan tersebut telah disampaikan ke BPJS. Namun pihak BPJS belum memberikan jawaban resmi. Alasan penunggakan juga belum diterima meski pihak rumah sakit sudah bertemu dan menyampaikan masalah ini secara lisan. Untuk klaim bulan September dikatakan masih proses. "Hanya komunikasi lisan dan BPJS belum menjawab secara resmi," sambung Suardana.

Dirinya mengakui, pembiayaan operasional pokok sebagian besar mengandalkan pembayaran klaim BPJS. Sedangkan pasien umum hanya 8 sampai 10 persen saja yang ditangani di RSUD Karangasem. "Anggaran tetap seperti air dan listrik masih bisa ditangani.

Terutama yang pokok seperti obat agak berat jika tidak ada pembayaran (BPJS)," ungkapnya.

Sementara itu, untuk menanggulangi permasalahan ini, pihak RSUD Karangasem berencana menjajaki salah satu perbankan untuk mengikuti program yang disebut Supply Chain Financing (SCF). Program ini berlaku bagi mitra fasilitas kesehatan (faskes) BPJS Kesehatan dalam membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim. Pembiayaan diberikan bank dalam bentuk pinjaman jangka pendek.

Menurut Suardana, jumlah klaim Rp 14,9 miliar itu masih memungkinkan diambil dari program SCF. "Mungkin akan kami bicarakan dengan salah satu bank. Barangkali nanti kita lihat mana yang paling murah dan dari sisi kerja sama sudah dilakukan apa belum," kata dia.

Meski begitu, Suardana mengaku dilema. Dia khawatir, seandainya di akhir tahun ini tidak ada pembayaran, maka akan berdampak pada penyelesaian pinjaman di bank. "Kami sedang konsultasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.

Tidak ada pembayaran, tidak mungkin kami bisa selesaikan dalam satu tahun anggaran," tandas Suardana. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPJS Cabang Karangasem Eni Supriatma tak menyangkal pembayaran klaim RSUD Karangasem belum dibayar selama tiga bulan. Alasannya, pihak BPJS masih terkendala defisit. "Kami juga masih menunggu kucuran dana dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan," jelas Eni.

Eni menegaskan pihaknya tidak lepas tangan begitu saja. Dirinya setuju dan menyarankan agar RSUD Karangasem bisa mengikuti program SCF yang ditawarkan pihak bank. Dia menyebut, program itu telah diikuti beberapa rumah sakit. Seperti RSU Wangaya Denpasar dan RSUD Jembrana.

Di sisi lain, BPJS Karangasem sudah menaati kewajiban pembayaran denda selama keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit. "Kewajiban kita membayar denda 1 persen dari klaim yang diajukan juga sudah kami bayarkan," pungkas Eni Supriatma. 

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia