Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Naik Dua Kali Lipat, Gaji Kaling di Badung Rp 5,3 Juta

09 Oktober 2019, 20: 11: 44 WIB | editor : Nyoman Suarna

Naik Dua Kali Lipat, Gaji Kaling di Badung Rp 5,3 Juta

PENGARAHAN: Bupati Giri Prasta memberikan pengarahan terkait pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, kawasan Puspem Badung, Rabu (9/10). (HUMAS BADUNG FOR BALI EXPRESS)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Kepala Lingkungan (Kaling) di Kabupaten Badung bak mendapat durian runtuh. Ternyata per September lalu, penghasilannya dinaikkan dua kali lipat oleh bupati. Kini pejabat di bawah lurah tersebut mengantongi penghasilan tetap (Siltap) Rp 5,3 juta
Sebelumnya telah beredar gambar draft Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 523/01/HK/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 1656/01/HK/2014 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan kepada Perbekel, Sekretaris Desa, Kaur Desa, Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat, Kepala Lingkungan dan Kelian Banjar Dinas di Kabupaten Badung. Draft tertanggal 25 September 2019 tersebut, salah satunya memuat bahwa tunjangan penghasilan Kaling mencapai Rp 5,3 juta. Namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten sempat membantah draft tersebut.

Sementara Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menegaskan, mulai anggaran perubahan tahun 2019, per 1 September, gaji Kaling dan Kelian Dinas menjadi sama sebesar Rp 5,3 juta. Hal itu disampaikan saat memberi pengarahan terkait pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, kawasan Puspem Badung, Rabu (9/10).

Bupati Giri Prasta menglaim, kebijakan yang diambilnya ini justru sebagai implementasi sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua insan sama dapat dan sama rasa. "Mulai bulan September ini gaji Kaling yang menjadi Rp 5,3 juta itu agar direalisasikan," tegasnya.

Bupati juga telah memikirkan dengan matang terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019. Bupati akan menaikkan gaji kelian dinas pada tahun 2020. Kebijakan ini telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan administrasi dari Gubernur Bali. Maka, mulai Januari 2020 Kelian Banjar Dinas akan mendapatkan penghasilan Rp 6,4 juta dan Kaling akan menyesuaikan. 

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Badung Putu Gede Sridana mengatakan, sesuai PP Nomor 11 tahun 2019, Kepala Desa dan perangkat desa diberikan Siltap disetarakan dengan PNS golongan II secara berjenjang mulai Kepala Desa sampai Kelian Dinas terhitung 1 Januari 2020.

Dijelaskan, sumber Siltap itu dibebankan ke Alokasi Dana Desa (ADD), namun ADD yang diterima tidak mencukupi. PP memberi peluang bahwa dapat dibebankan kepada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah. "Sementara untuk kelurahan, khususnya Kaling, bupati telah memutuskan mulai anggaran perubahan 2019 sudah dianggarkan di APBD, sehingga penghasilannya sama dengan Kelian Dinas," katanya.

Dari data Dinas PMD Badung, nafkah Kaling tahun ini dan sebelumnya sebesar Rp 2.570.000, dan Kelian Dinas Rp 5,3 juta. Mulai anggaran perubahan 2019 keduanya mendapat nafkah yang sama Rp 5,3 juta. Sedangkan mulai tahun 2020 nafkah kelian dinas kembali naik menjadi Rp 6,4 juta dan nafkah Kaling menyesuaikan.

Pengarahan dihadiri Wabup I Ketut Suiasa, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Pimpinan Perangkat Daerah, serta diikuti sebanyak 800 peserta dari seluruh Lurah, Perbekel, Sekdes, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Lingkungan (Kaling) dan Kelian Banjar Dinas se-Badung. 

Berdasarkan berita sebelumnya, beredar draft Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 523/01/HK/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 1656/01/HK/2014 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan kepada Perbekel, Sekretaris Desa, Kaur Desa, Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat, Kepala Lingkungan dan Kelian Banjar Dinas di Kabupaten Badung. Draft tertanggal 25 September 2019 tersebut sempat diduga penaikan tunjangan.

Di dalamnya tertera Perbekel mendapat tunjangan Rp 3.400.000. Selanjutnya Sekretaris Desa Rp 2.550.000. Kaur Desa Rp 2.400.000. Kaling Rp 5.300.000 Kelian Banjar Dinas Rp 1.878.000. Bendesa Adat  Rp 1.650.000 dan Kelian Banjar Adat Rp 1.150.000. Di bawahnya tertera kolom tanda tangan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Namun Kepala DPMD Badung Putu Gede Sridana mengungkapkan, draft SK tersebut bohong alias hoaks. "SK belum ditandatangani, entah siapa yang bikin. Itu informasi yang salah," ujarnya, Minggu (6/10).

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia