Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Air Dipakai Daerah Lain, Bupati: Masak Ngalih Yeh di Bangli Gratis

09 Oktober 2019, 20: 51: 54 WIB | editor : Nyoman Suarna

Air Dipakai Daerah Lain, Bupati: Masak Ngalih Yeh di Bangli Gratis

AIR : Bupati Bangli I Made Gianyar turun ke Tukad Krisik, Rabu (9/10), memastikan air tidak gratis. (I MADE MARTAWAN/BALI EXPRESS)

Share this      

BANGLI, BALI EXPRESS - Bupati Bangli I Made Gianyar kian serius mengejar pendapatan dari sumber air.  Pemkab Bangli mulai mendata mata air yang dimanfaatkan daerah lain di Bali. Tak tanggung-tanggung, Made Gianyar langsung turun ke Tukad Krisik di Desa/Kecamatan Tembuku, Bangli, Rabu (9/10).

Ia mengecek air sungai yang dimanfaatkan untuk pertanian di wilayah Klungkung itu. Gianyar mengungkapkan, banyak sumber air di Bangli dimanfaatkan daerah lain seperti Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung dan Buleleng. Hasil pendataan sumber mata air akan disampaikan ke masing-masing kabupaten yang memanfaatkannya. Setahu dia, air yang berhulu di Bangli tidak hanya dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian, namun juga dikomersilkan baik berupa PAM Desa, PDAM maupun untuk menunjang pariwisata. “Surat ke provinsi sudah ditembuskan ke kabupaten. Cuma biar lebih menukik, sekarang kabupatennya akan disurati lagi,” tegas Gianyar.

Bupati asal Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani ini menerangkan, imbal jasa ke Bangli sebagai kabupaten penghasil air telah diatur dalam PP 46 Tahun 2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup. Namun selama ini kabupaten yang memanfaatkan air dari Bangli tidak ada memberikan imbal saja. Hanya beberapa desa yang memberikan kontribusi ke desa di Bangli. Bukan ke Pemkab Bangli.

Disebutkannya, saat ini air sudah menjadi barang ekonomi. Bukan barang bebas lagi. Ia pun membandingkan dengan pasir, sehingga harus ada kontribusi. “Pasir di Songan tidak gratis. Ngalih pasir di Karangasem kan sing bange gratis. Air juga barang ekonomi, masak ngalih yeh di Bangli, gratis,” jelas Gianyar.

Namun demikian, Made Gianyar mengaku belum mematok nilai kontribusi bagi kabupaten lain. Yang terpenting adalah kesadaran kabupaten lain memberikan imbal jasa yang telah diatur PP 46 Tahun 2017.

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Klungkung Gede Putu Winastra belum bisa memberikan komentar terkait tuntutan imbal jasa dari Pemkab Bangli. Sebab, kata Winastra, Pemkab Klungkung hingga kini belum menerima surat resmi dari Bangli. “Kalau sudah ada surat resmi, baru bisa kami sikapi,” ujar Winastra. Terlepas dari belum adanya surat tersebut, Winastra mengaku beberapa lahan pertanian di Klungkung memang memanfaatkan sumber air dari Bangli. “Terutama lahan pertanian di wlayah Banjarangkan,” sebut Winastra. Bagaimana dengan PDAM Klungkung?  “Kalau PDAM silahkan konfirmasi langsung ke sana,” saran Winastra. Sayangnya Direktur PDAM Klungkung I Nyoman Renin Suyasa belum bisa dikonfirmasi.

(bx/wan/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia