Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Polres Badung Ajak Mahasiswa Diskusi soal RKUHP

09 Oktober 2019, 21: 58: 06 WIB | editor : Nyoman Suarna

Polres Badung Ajak Mahasiswa Diskusi soal RKUHP

RKUHP: Polres Badung menjelaskan kepada pelajar dan mahasiswa subtansi RKUHP yang baru. (ISTIMEWA)

Share this      

BADUNG, BALI EXPRESS – Aksi demonstrasi mahasiswa  dan para pelajar  STM di Jakarta dan beberapa kota, mengakibatkan ditundanya pengesahan RKUHP karena presiden memperhatikan situasi tidak kondusif. Ini menjadi atensi khusus bagi Polres Badung.

Untuk menjaga kondusivitas Badung dari merembetnya isu-isu ke pelajar dan mahasiswa di wilayah Badung, Polresta Badung mengundang mahasiswa dan pelajar untuk berdiskusi tentang isi RKUHP yang dianggap kontroversial. Acara yang digelar di Aula Polres Badung, Rabu (9/10) dibuka Wakapolres Badung  Kompol Sindar Sinaga.

Wakapolres juga mengharapkan kepada seluruh mahasiswa dan pelajar bisa menyebarluaskan tentang pengetahuan materi RKUHP yang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa dan pelajar.

"Kami tidak mau masyarakat memiliki rasa khawatir dan gelisah dengan adanya banyak informasi hoax melalui media sosial, mereka memiliki hak untuk hidup tenang dan damai," papar Sindar.

Kasat Intel Polres Badung AKP I Nyoman Sumantara ditemui setelah acara tersebut menjelaskan kekhawatirannya terhadap generasi muda yang belum mengerti sepenuhnya tentang RKUHP sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan BEM, pelajar SMA/SMK di Badung ini dilatarbelakangi fenomena yang terjadi kaitannya dengan RKUHP. “Tujuan kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat agar memahami isu di media sosial, dan tidak memahami  secara sepotong-potong.  Dengan adanya RKUHP  harus diketahui substansinya, apa sih bunyinya. Jangan baru dengar di medsos ayam baru masuk pekarangan langsung ditangkap, tidak seperti itu,” jelasnya kepada Bali Express.

Sumantara menjelaskan, aturan tentang kumpul kebo, itu harus dilaporkan oleh pihak keluarga seperti istri atau suami, atau orang tua. ”Kumpul kebo yang bisa diproses itu misalnya jika dilaporkan anak, bapak, atau ibu. Jika tidak dilaporkan pihak- pihak itu, maka tidak bisa. Kepala desa pun tidak bisa melaporkan, harus melalui persetujuan keluarga,” tegasnya.

“Gelandangan tidak serta merta langsung didenda. Yang didenda itu yang mengganggu ketertiban umum, KUHP lama juga ada seperti itu, tapi ini dipertegas lagi. Misalnya gelandangan kalau di KUHP lama itu dipenjara sampai 6 bulan, di KUHP baru itu dihapuskan, ini kan lebih manusiawi,” lanjut Sumantara.

Ia juga menyayangkan adanya poster yang tidak menggambarkan budaya ketimuran saat aksi mahasiswa. “Misalnya ada poster aksi  kemarin “Selangkangan Bukan Urusan  Negara”. Seharusnya aksi tidak seperti itu, kita punya budaya ketimuran , semestinya tidak perlu begitu,” tegas Sumantara.

Pihak Polres Badung mengimbau kepada mahasiswa dan pelajar untuk menjaga kondusivitas Badung yang notabene sebagai pusat pariwisata Bali. ”Kami jaga Badung ini, kami paham Badung ini pusat wisata, masyarakat mencari rezeki dari pariwisata. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan melalui jalur yang sudah ada dan jangan anarkis,” tutupnya.

(bx/ris/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia