Minggu, 20 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Tiga Fraksi Dewan Tabanan Sepakat Lanjutkan Pembahasan Dua Ranperda

09 Oktober 2019, 22: 34: 36 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tiga Fraksi Dewan Tabanan Sepakat Lanjutkan Pembahasan Dua Ranperda

PANDANGAN UMUM: Suasana rapat DPRD Tabanan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi, yang digelar Rabu (9/10). (DEWA RASTANA/BALI EXPRESS)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS - Tiga Fraksi DPRD Kabupaten Tabanan memberikan pandangan umum mengenai dua buah rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam sidang paripurna dewan, Rabu (9/10) di ruang rapat dewan Tabanan. Kedua ranperda tersebut, yakni Ranperda tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan TA 2020, dan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Dharma Santhika.

Dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Wayan Lara dijelaskan, dari tahun ke tahun, APBD dalam kondisi stagnan. Hal ini, diakui oleh pemerintah daerah, disebabkan belum optimalnya serapan potensi objek pajak. Karena sarana dan prasarana pendukung masih terbatas.

“Lemahnya sumber daya manusia, lemahnya sistem yang berdampak pada adanya kebocoran-kebocoran dari sumber-sumber pendapatan. Pemerintah yang kurang jeli melihat peluang, karena kurangnya daya kreativitas dan inovasi yang mengakibatkan serapan potensi pajak masih banyak tidak terserap,” ungkapnya.

Terkait Ranperda tentang Penyertaan Modal pada Perusda Dharma Santhika, Fraksi PDI Perjuangan melihat sebagai pemikiran yang positif, yaitu meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat.

“Penyertaan modal ini mempunyai tujuan yang positif, yaitu untuk investasi daerah guna meningkatkan PAD. Kemudian meningkatkan kinerja, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Terakhir sebagai sebuah usaha, tentu memiliki target pencapaian laba. Oleh karena itu, kami menanyakan kapan kondisi break even point akan tercapai?,” tanyanya.

Sementara Fraksi Nasional Demokrat yang pandangan umumnya dibacakan I Gusti Ngurah Sanjaya menyampaikan, PAD yang selalu mengalami penurunan dan tidak memenuhi target pendapatan, dinilai telah membuat APBD sedikit mengkhwatirkan. Sehingga APBD seperti jalan di tempat bagi keberlangsungan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang lebih prima.

“Untuk meningkatkan target pendapatan, kami harapkan pihak-pihak mengambil terobosan, di antaranya dengan merumuskan manajemen peningkatan PAD yang efektif dan produktif. Termasuk memperkecil kebocoran penerimaan di luar sistem dan mekanisme yang sah, hingga mengupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru,” ungkapnya.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Ketut Budi Adnyana menyoroti defisit yang mencapai Rp 47,698 miliar lebih. Lantaran pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp 1,862 triliun lebih, berbanding total belanja yang sebesar Rp 1,909 triliun lebih. Sehingga, menurutnya, perlu dilakukan efisiensi pada belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

“Meski begitu, kita patut bersyukur, karena upaya dan kerja keras segenap jajaran Pemkab Tabanan dalam melaksanakan APBD Tahun 2018, dan khususnya dalam tata kelola keuangan daerah. Dimana telah mampu menunjukan akuntabilitas kinerja, sehingga mendapat predikat WTP. Hal ini perlu dipertahankan, sehingga segala kekurangan yang ada, bisa diperbaiki untuk lebih meningkatkan pembangunan, baik fisik maupun non fisik,” jelasnya.

Sebagai penutup dalam rapat Rabu (9/10), fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Tabanan pun sepakat untuk membahas lebih lanjut dua Ranperda sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia