Kamis, 14 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Satpol PP Temukan Dugaan Pelanggaran Izin di Pabrik Air Mambal

15 Oktober 2019, 20: 16: 06 WIB | editor : Nyoman Suarna

Satpol PP Temukan Dugaan Pelanggaran Izin di Pabrik Air Mambal

ilustrasi (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Pabrik pengolahan air di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal disidak Tim Gabungan Pemkab Badung, Jumat (11/10). Dalam sidak, tim menemukan dugaan ketidaksesuaian sejumlah izin. Namun pabrik air minum yang dikelola PT T tersebut masih diberi waktu untuk memperlihatkan bukti pengurusan izinnya. 

Tim gabungan tersebut terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Badung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Juga ikut turun Satpol PP Provinsi Bali. 

Di lokasi tim menemukan adanya perubahan UPL/UKL, IMB. Kemudian  Selasa (15/10), pihak PT T dipanggil ke Kantor Satpol PP Badung untuk memberi klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut, pihak PT T belum bisa menunjukkan bukti kesesuaian perizinan, di antaranya, belum adanya perubahan UPL/UKL dengan nomor: 660.1/591/LH tertanggal 13 Mei 2013. Selanjutnya adanya penambahan bangunan dan fungsi bangunan yang tidak tercover oleh IMB yang ditertibkan oleh Pemkab Badung. Yaitu,  IMB nomor 67 tahun 1987 peruntukan sebagai pabrik, hingga saat ini peruntukannya tidak mengalami perubahan. Kemudian IMB nomor: 258 tahun 1994 peruntukan awal bangunan adalah sebagai gudang, namun mengalami perubahan fungsi menjadi bangunan untuk ruang produksi.

Kasatpol PP Badung, IGAK Suryanegara saat dikonfirmasi, membenarkan adanya dugaan ketidaksesuaian izin tersebut. Namun, pihak PT T, kata dia, mengaku izinnya sedang dalam proses. "Hanya saja yang mengurus izin tersebut belum bisa hadir hari ini (Selasa, Red), sehingga kami minta hadir Rabu (16/10) untuk menunjukkan bukti pengurusan izinnya," ungkapnya.

Atas dasar itu, lanjut Suryanegara, pihak PT belum bersedia menandatangani surat pernyataan melanggar. Pihak Satpol PP pun bersedia menunggu pihak PT untuk menunjukkan bukti pengurusan izinnya. "Kalau sampai Rabu mereka tidak bisa menunjukkan bukti pengurusan izin, baru membuat surat pernyataan melanggar. Berarti mereka mengakui melakukan pelanggaran," ujarnya.

Jika mengakui pelanggaran, akan dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan. Dalam surat peringatan, jelasnya, pemilik diberi waktu 15 hari untuk mengurus izin. "Jika dalam waktu 15 hari juga tidak mengurus izin, maka kami lanjutkan ke surat teguran," katanya.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia