Jumat, 06 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

BCW dan ORI Kecam Korupsi PT POS yang Sunat Uang Veteran

17 Oktober 2019, 10: 21: 37 WIB | editor : I Putu Suyatra

BCW dan ORI Kecam Korupsi PT POS yang Sunat Uang Veteran

Putu Wirata Dwikora (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Pasca dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyunatan gaji 175 veteran di Kecamatan Kerambitan, polisi masih terus melakukan pemeriksaan. Hanya saja belum bisa dipastikan kapan berkas kasus itu akan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kasubag Humas Polres Tabanan Iptu I Made Budiarta menyebutkan kasus ini memiliki tingkat kerumitannya tersendiri karena korbannya bukan hanya satu orang namun ratusan. Sehingga pihaknya belum dapat memastikan kapan kasus itu akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan. "Untuk itu teknis penyidikannya seperti apa harus ditentukan apakah akan diperiksa seluruhnya atau diambil sampel saja," ujarnya Rabu kemarin (16/10).

Hal itu juga yang menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Disamping itu sejauh ini kedua tersangka terbilang kooperatif. "Penyidik masih harus melakukan serangkaian penyidikan yang tidak kita ketahuinya waktunya, sedangkan penahanan ada batas waktunya," lanjutnya.

Sebelumnya penyidik telah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari korban veteran yang masih hidup, keluarga veteran yang sudah meninggal hingga dari PT POS. "Bahkan Kepala PT POS Tabanan yang dimintai keterangannya sebagai saksi lebih dari satu kali," tandasnya.

Sementara itu, menurut salah seorang korban dari pihak veteran yang enggan dikorankan namanya, dirinya belum mengetahui jika sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. "Baru tahu sekarang, padahal sebelumnya ada saja update dari kepolisian," ujarnya.

Sejatinya, sebagai korban pihaknya ingin agar gaji yang telah dipotong dapat dikembalikan oleh si pemakai. Hanya saja karena kini kasus tersebut sudah masuk ranah hukum, pihaknya pun menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian.  "Kalau harapan saya selaku anak dari veteran yang sudah meninggal dan sejumlah veteran lainnya, kami ingin gaji yang dipotong bisa dikembalikan, tetapi kalai sudah masuk ranah hukum ya pasti prosesnya berbeda," sambungnya.

Akan tetapi menurutnya, sebelum kasus tersebut diendus oleh pihak kepolisian, tersangka sempat tidak mengakui perbuatannya meskipun dari PT POS sempat ingin mengembalikan gaji veteran yang dipotong oleh oknum tersebut. "Kalau sudah begini ya kami serahkan semua kepada pihak kepolisian," pungkasnya. Sayangnya Kepala PT POS Tabanan Saiful Bahri ketika dikonfirmasi lewat telpon ponselnya tidak aktif.

Dilain pihak kasus dugaan penyunatan tunjangan veteran di Kerambitan, Tabanan, ditanggapi dengan kecaman oleh Bali Corruption Watch (BCW) serta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bali. Mereka mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Terlebih, kasus ini telah menempatkan Kepala PT Pos Cabang Tabanan dan satu orang stafnya sebagai tersangka.

Seperti disampaikan Ketua BCW, Putu Wirata Dwikora, pada Rabu (16/10). “Kami berharap kasus ini diproses dengan sungguh-sungguh. Jangan diberikan maaf lagi untuk pelakunya,” tegasnya.

Dia miris dengan terjadinya penyunatan tunjangan tersebut. Terlebih tunjangan bagi veteran yang jasanya mungkin tidak ternilai. Karena sewaktu berjuang mereka bertaruh nyawa.

“Di masa lalu mereka taruhan nyawa. Sekarang sudah pada tua. Lagipula tunjangan juga tidak seberapa besar (nilainya), dirampok juga. Memprihatinkan sekali,” ketus pria asal Tabanan ini.

Dari sisi hukum, sambungnya, paling tidak ada tiga kejahatan yang sudah dilakukan pelakunya dalam kasus ini. Pertama, kejahatan korupsi karena sumber tunjangan bagi veteran itu bersumber dari uang negara. Sehingga ada unsur kerugian negara.

“Kedua, memalsukan dokumen. Karena yang sudah meninggal dibikin datanya seolah-olah masih hidup. Atau, itu bisa juga kena penggelapan,” ulasnya.

Dengan pertimbangan itu, ditambah lagi korbannya merupakan veteran, dia berharap penyidik dalam kasus ini menerapkan pasal berlapis. “Ini harus dijadikan pertimbangan yang memberatkan bagi para pelakunya,” tegasnya.

Terkait dengan kemungkinan peristiwa serupa terjadi di daerah lainnya, Putu Wirata menyebutkan, pihaknya di BCW siap mengadvokasi dan memberikan pendampingan hukum.

“Sepanjang diminta, kami siap. Asal jelas data dan di mana lokasi kejadiannya. Dan kalau ini sudah ditangani aparat hukum, kami dukung agar diproses tuntas,” ujarnya.  

Selain itu, dia juga memberikan masukan kepada PT POS agar memperbaiki pelayanannya. Mengenai pencairan tunjangan, menurutnya, sebaiknya dilakukan melalui transfer rekening. Sehingga tercatat dan terbukukan.

“Selain itu tidak ada lagi peluang untuk memainkan hak orang. Sebaiknya ditransfer ke rekening. Apalagi sekarang ini rata-rata pensiunan, seperti bapak saya yang pensiunan guru SD, pakai rekening. Dia pantau lewat aplikasi di ponselnya. Lagipula ini mekanisme seperti ini membuat mereka yang sudah berumur tidak lama antre,” sarannya.

Kemudian, sambung dia, PT Pos pun diminta untuk memperketat pengawasan internal. Selain itu menyediakan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.

“Kalau dulu pakai kotak surat, sekarang bisa pakai digital. Biar lebih gampang orang mengadu. Mungkin saja ini sudah ada, tapi kurang tersosialisasikan,” tukasnya.

Senada dengan itu, Ketua ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab, mengaku prihatin dengan terjadinya penyunatan tunjangan veteran yang diduga dilakukan oknum pimpinan sampai dengan staf PT Pos Cabang Kerambitan.

“Ini membuktikan praktek korupsi sangat potensial terjadi pada instansi pelayanan publik,” ujarnya.

Karena itu, dia pun meminta pimpinan PT Pos untuk melakukan pengawasan melekat yang lebih optimal di internalnya. Dan khusus untuk kejadian di Tabanan, dia menyarankan agar segera mengambil tindakan tegas kepada dua orang oknum pelakunya tersebut.

“Segera ambil langkah tegas. Segera berikan sanksi pencopotan sampai dengan pemecatan bagi pelaku yang merugikan publik dan institusi PT Pos itu sendiri,” tegas Umar.

Dengan adanya kasus ini, pihaknya pun akan semakin gencar melakukan monitoring. Sekalipun, pengamatan secara tertutup sudah pernah dilakukan. “Dengan adanya kasus ini, tentu akan jadi pintu masuk bukan saja buat kami di Ombdusman, tapi penegak hukum juga,” imbuhnya.

Pihaknya juga membuka diri kepada masyarakat yang ingin mengadu bila mengalami peristiwa yang sama. Khususnya yang berkenaan dengan maladministrasi yang menjadi kewenangan pihaknya.

“Yang jelas, kami mendorong aparat penegak hukum untuk mendalami lagi kasus ini. Untuk menemukan kemungkinan adanya korban lainnya. Sehingga bisa diketahui tingkat kerusakan dari kejahatan korupsi yang dilakukan,” pungkasnya.

(bx/ras/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia